Purbaya Menjadi “Musuh” Bersama Kepala Daerah se-Indonesia
 |
| Foto ilustrasi AI. |
Pemicu para kepala daerah manas ke Purbaya, sederhana. Pagu DBH APBN 2026 tinggal Rp58,5 triliun, dari sebelumnya Rp192,2 triliun, alias ambles 69,5 persen. Ini bukan diskon Harbolnas. Ini diskon yang membuat bupati, wali kota, dan gubernur merasa seperti anak kos melihat saldo rekening tanggal tua.
Purbaya pun mendadak menjadi nama paling menyeramkan di grup WA kepala daerah. Mengalahkan hantu. Kalau hantu cuma muncul tengah malam, Purbaya muncul di APBD.
Pada 7 Oktober 2025, sebanyak 18 gubernur mendatangi Kementerian Keuangan. Ada Rudy Mas’ud dari Kalimantan Timur, Bobby Nasution, Rahmat Mirzani Djausal, Andi Sudirman Sulaiman, Lalu Muhamad Iqbal, serta gubernur dari Jambi, Aceh, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, dan Bengkulu.
Rudy mengeluhkan DBH Kaltim yang biasanya Rp6–Rp7 triliun, kini tinggal Rp1,6 triliun. Itu bukan lagi diet anggaran. Itu sudah operasi pengurangan lemak sampai tulang.
Bupati dan wali kota ikut meradang. Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menyebut keresahan sudah meluas. Kutai Kartanegara masih menunggu kurang salur DBH Rp1,4 triliun. DKI Jakarta pun ikut kena. APBD 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun, karena DBH dipangkas Rp15–Rp20 triliun.
Jakarta ternyata juga bisa miskin. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman siap membawa persoalan ini ke Presiden. Karena, daerah penghasil tambang harus menanggung kerusakan infrastruktur dan lingkungan tanpa kompensasi yang dianggap pantas. “Ayo, lapor ke Presiden cepat, Pak. Cuma berani ndak.” Ups.
Daerah merasa seperti sapi perah. Diperah ketika punya susu, lalu disuruh mengurus kandangnya sendiri. Duh, gini amat negara.
Purbaya kemudian mengaku “merasa berdosa” memangkas hak daerah. Kepala daerah mungkin sempat terharu. Namun air mata itu belum sempat kering ketika Purbaya menyebut kebijakan tersebut sebagai “legasi” Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani. Waduh. Dosa ada, tetapi pelakunya seperti dilempar ke masa lalu. Jeng Sri lagi ngopi mungkin kesedak ni.
Purbaya juga mengatakan daerah masih banyak uang yang belum dipakai dan meminta anggaran dibelanjakan tepat waktu sebelum meminta tambahan. Ia menjanjikan evaluasi serta tambahan TKD 2027 hingga Rp90 triliun. Sementara pembangunan infrastruktur bisa dibiayai lewat pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur dengan cicilan dari DBH.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ikut menambah bensin, masih ada kekurangan pembayaran DBH sekitar Rp70 triliun. Publik pun mulai pusing. Yang satu bilang uang daerah banyak. Yang satu bilang uangnya kurang. Yang satu bilang Rp70 triliun belum dibayar. Uangnya sebenarnya sedang piknik ke mana?
Belum selesai, muncul episode Purbaya versus Pramono Anung soal obligasi daerah. Purbaya melarang Jakarta menerbitkan obligasi karena keuangan Jakarta dianggap kuat. Bahkan disebut “uangnya kegemukan”.
Pramono tetap ngotot. Jakarta berencana menerbitkan obligasi Rp5,6 triliun, naik dari rencana awal Rp3,5 triliun, untuk pencairan 2027–2028. Jurus Pramono sederhana, kalau obligasi dilarang, kembalikan DBH Jakarta!
Nah, ini baru debat elite. Purbaya, jangan utang! Pramono, kembalikan uang kami! Purbaya, uang Jakarta banyak! Pramono, kalau banyak, kenapa dipotong? Rakyat, lho, saya yang bayar pajak kok ikut pusing?
Inilah komedi fiskal Indonesia. DBH dipotong, daerah marah. Daerah mau berutang, pusat melarang. Pusat bilang uang daerah banyak. Daerah bilang uangnya kurang.
Para elite bermain catur memakai bidak triliunan. Sementara rakyat cuma menjadi penonton yang tidak pernah diajak bermain. Yang diperebutkan Rp192,2 triliun. Yang tersisa Rp58,5 triliun. Yang belum dibayar sekitar Rp70 triliun. Yang dijanjikan lagi Rp90 triliun.
Saya dan ente yang baca ini hanya bisa bertanya, ini negara sedang mengatur keuangan atau sedang main petak umpet dengan uang rakyat? A su dahlah, wak! Sing penting Koptagul masih murah meriah, only Rp3000 perak (oleh Rosadi Jamani/RED)
