Berita Faktapagi.com hari ini

Iklan dewan

Iklan dewan

Iklan dewan

Iklan dewan

Iklan dewan

Iklan dewan

Iklan dewan

Iklan

Iklan

HANDI IDUL FITRI

HANDI IDUL FITRI

Berita Kedua 14 (7artikel)

BERITA KETIGA 21

Minggu, November 22, 2026

Afif Pertanyaan Dasar SP3,Desak Kapolda Periksa Mantan Kasat Reskrim dan Kanit Pidum Polresta Deli Serdang

 

Afif  alias Hafifudin Hamid.
DELI SERDANG-FAKTAPAGI.COM.Perjuangan panjang untuk mencari keadilan yang tak kunjung menemukan titik terang membuat Hafifuddin Hamid alias Afif, warga Dusun I Tungkusan, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, kembali melayangkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H.

‎Setelah bertahun-tahun memperjuangkan haknya, Afif kini kembali mempertanyakan keseriusan penanganan pengaduannya. Ia berharap kepemimpinan Kapolda Sumut yang baru mampu membuka kembali persoalan yang menurutnya menyimpan sejumlah kejanggalan serius dalam proses penegakan hukum di lingkungan Polresta Deli Serdang.

‎Persoalan ini bukan sekadar keberatan terhadap penghentian penyidikan. Afif justru mempertanyakan bagaimana sebuah perkara dapat dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dasar keadilan restoratif atau Restorative Justice, sementara dirinya mengaku tidak pernah ikut berdamai dengan pelapor maupun menandatangani surat perdamaian tersebut.

‎Pertanyaan mendasarnya: Jika Afif tidak pernah berdamai, siapa yang berdamai dan bagaimana kesepakatan itu bisa menjadi dasar penghentian penyidikan terhadap dirinya?

‎Persoalan ini menjadi semakin penting karena Afif mengaku telah berulang kali menyampaikan keberatan dan pengaduan, tetapi hingga kini belum mendapatkan penjelasan yang menurutnya memadai.

‎Dalam Dumas terbarunya, ia juga meminta agar pengaduan sebelumnya tertanggal 26 Juni 2026 yang diklaim belum memperoleh kepastian ditindaklanjuti secara serius.

‎Afif mengungkapkan dirinya pernah ditangkap dan menjalani penahanan selama 20 hari berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/381/XII/RES.1.6/2024/Satreskrim tertanggal 21 Desember 2024 dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP Han/268/XII/RES.1.6/2024/Reskrim tertanggal 22 Desember 2024.

‎Penangkapan tersebut berkaitan dengan laporan dugaan penganiayaan terhadap Salmon Sembiring melalui LP/B/415/V/2024/SPKT/Polresta Deli Serdang/Polda Sumatera Utara tertanggal 9 Mei 2024.

‎Namun, Afif mengklaim terdapat sejumlah dokumen dan keterangan saksi yang justru membantah tuduhan tersebut.

‎Ia menyebut beberapa orang yang berada di lokasi kejadian telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak melakukan penganiayaan terhadap Salmon. Bahkan, menurut pengakuannya, ia justru berupaya menyelamatkan Salmon dari amukan massa.

‎Lebih jauh, Afif menyebut Salmon Sembiring selaku pelapor juga telah membuat surat pernyataan tertanggal 7 Februari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Afif tidak melakukan penganiayaan.

‎Dua saksi lainnya, Permadi Nata Negara dan Robi Nelson Sitepu, masing-masing disebut membuat surat pernyataan pada 4 dan 5 Maret 2025 yang turut membantah keterlibatan Afif.

‎Rangkaian dokumen tersebut menjadi dasar Afif meminta penyidik dan pengawas internal melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses penanganan perkara sejak awal.

‎SP3 BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE, TETAPI AFIF MENGAKU TAK PERNAH BERDAMAI!

‎Sorotan paling tajam tertuju pada penerbitan SP3 Nomor 5.Tap/Henti.Sidik/421.b/X/RES.1.6/2025/Satreskrim tertanggal 15 Oktober 2025.

‎Afif mempertanyakan penggunaan alasan Restorative Justice dalam penghentian penyidikan tersebut.

‎Menurutnya, dirinya tidak pernah menandatangani surat perdamaian dengan Salmon Sembiring. Ia juga mengaku tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan perdamaian atas namanya.

‎Sebaliknya, berdasarkan dokumen yang diklaim dimilikinya, kesepakatan perdamaian tertanggal 3 Juni 2025 justru dilakukan antara Salmon Sembiring dengan Alwi alias Ucok Batak dan Arifin Armansyah.

‎Afif juga menyebut adanya surat Kepala Desa Tadukan Raga tertanggal 10 Juni 2025 yang menerangkan bahwa perdamaian tersebut dilakukan antara Salmon dengan Alwi dan Arifin Armansyah.

‎Keduanya, menurut Afif, bukan tersangka dalam perkara yang menjerat dirinya.

‎Di sinilah letak persoalan yang meminta penjelasan terbuka dari pihak kepolisian.

‎Apakah penghentian penyidikan tersebut didasarkan pada pencabutan laporan, hasil gelar perkara, atau mekanisme Restorative Justice? Bagaimana kedudukan Afif dalam proses tersebut? Apakah seluruh persyaratan dan prosedur telah dipenuhi?

‎Pertanyaan-pertanyaan itu tidak cukup dijawab dengan penjelasan singkat. Dokumen, kronologi, serta dasar hukum penerbitan SP3 perlu diperiksa secara objektif agar tidak menyisakan keraguan di tengah masyarakat.

‎PENGADUAN PROPAM SEJAK FEBRUARI 2025, AFIF MENGAKU BELUM MENDAPAT KEPASTIAN 

‎Tak hanya mempersoalkan proses penyidikan, Afif juga menyoroti penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etik yang sebelumnya disampaikan kepada Propam Polda Sumut.

‎Ia mengaku telah menerima Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/21/II/2025/SUBBAGYANDUAN tertanggal 3 Februari 2025.

‎Pengaduan tersebut kemudian disebut dilimpahkan ke Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri berdasarkan Nota Dinas Nomor R/1224/Was.2.4./2025 Divpropam tertanggal 24 Februari 2025.

‎Menurut Afif, pengaduan tersebut selanjutnya ditangani Subbidwadprof Bidpropam Polda Sumut yaitu Akreditor Brigadir Edi Syahputra Nasution yang sampai saat ini sudah 1(satu) tahun lebih hingga Dumas terbaru disampaikan, ia mengaku belum mendapatkan kepastian perkembangan penanganannya.

‎Miris nya lagi, Afif mengklaim telah berulang kali mencoba menghubungi petugas yang menangani pengaduannya yaitu Brigadir Edi Syahputra Nasution melalui telepon maupun pesan WhatsApp, tetapi tidak memperoleh respons sebagaimana yang diharapkannya.

‎Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pelayanan pengaduan masyarakat.

‎Jangan sampai masyarakat yang mencari perlindungan hukum justru harus berulang kali mengetuk pintu institusi yang sama tanpa memperoleh kejelasan.

‎Slogan Kapolri tentang "Polisi Bersama Masyarakat" semestinya tercermin dalam pelayanan yang responsif, terbuka, dan memberikan kepastian kepada setiap warga yang menyampaikan pengaduan.

‎Lebih aneh nya lagi, Afif mengungkapkan kekecewaannya meskipun telah membuat Dumas tertanggal 

‎26 Juni 2026 ke Kapolda Sumut yang pada saat itu di komandoi oleh Irjen 

‎Polisi Whisnu Hermawan Februanto SIK,MH, bukan nya mendapat keadilan, Afif justru dikejutkan dengan mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol Risqi Akbar mendapat promosi 

‎pendidikan Sespimmen dan mantan Kanit Pidum Reskrim Polresta Deli Serdang Iptu Jimmi E.Depari mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi AKP, luar biasa!

‎KAPOLDA SUMUT DIMINTA PERIKSA MANTAN KASAT RESKRIM DAN KANIT PIDUM

‎Melalui Dumas terbarunya, Afif secara khusus meminta Kapolda Sumut melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, dan mantan Kanit Pidum, Jimmi E. Depari.

‎Ia meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan proses penyidikan, penerbitan SP3, serta penanganan pengaduan etik diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Afif juga meminta evaluasi terhadap Bidpropam Polda Sumut agar pengaduan yang disampaikannya tidak terkesan berjalan tanpa kepastian.

‎Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi Polri hanya karena dugaan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya berharap Kapolda Sumut yang baru benar-benar memberikan perhatian terhadap persoalan ini dan mengungkap kebenarannya. 

"Saya yakin Kapolda yang baru ini dapat menunjukkan kepada Kapolri bahwa slogan 'Polisi Bersama Masyarakat' benar-benar diwujudkan," ungkap Afif di hadapan sejumlah awak media, Jumat (20/11/2026).

‎Afif turut meminta agar pengaduannya mendapat perhatian Kapolri, Kadiv Propam Polri, Komisi III DPR RI, Ombudsman, hingga Presiden Republik Indonesia.

‎JAWABAN MANTAN KASAT RESKRIM DAN KANIT PIDUM: SP3 DISEBUT BERDASARKAN PENCABUTAN LAPORAN

‎Saat dikonfirmasi terkait berbagai keberatan Afif, mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan dan terkesan bungkam.

‎Berbeda dengan Jimmi E. Depari. Mantan Kanit Pidum Polresta Deli Serdang tersebut memberikan penjelasan melalui pesan WhatsApp ketika ditanya mengenai penerbitan SP3 yang dipersoalkan Afif.

‎Secara khusus, Jimmi ditanya mengapa penyidikan dihentikan dengan alasan Restorative Justice, sementara Afif mengaku tidak pernah melakukan perdamaian dengan siapa pun.

‎Jimmi menjawab bahwa penghentian penyidikan didasarkan pada pencabutan laporan oleh pihak pelapor serta hasil gelar perkara.

‎"Izin bang. Atas dasar pencabutan laporan dari pihak pelapor LP dan sesuai hasil Gelar Perkara LP di SP3 bg. 

Kalau saya tidak salah pelapor jumpai penyidik pembantu menyerahkan surat pencabutan laporan polisi bg. Izin bg hrs cek lagi dulu nanti Senin ke Pidum bang. Kordinasi ke Pidum aja dulu langsung ya bg," ujar Jimmi E. Depari melalui pesan WhatsApp.

‎Pernyataan tersebut justru membuka ruang pertanyaan lanjutan yang perlu dijawab secara terang.

‎Jika dasar penghentian penyidikan adalah pencabutan laporan oleh pelapor, bagaimana kedudukan Afif sebagai pihak yang pernah ditetapkan sebagai tersangka? Apakah pencabutan laporan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan hukum untuk menghentikan penyidikan? Lalu, bagaimana keterkaitannya dengan alasan Restorative Justice (RJ).yang tercantum dalam dokumen SP3?

‎Apalagi, Jimmi sendiri menyatakan masih perlu melakukan pengecekan kembali kepada bagian Pidum pada hari Senin.

‎Karena itu, penjelasan resmi dari penyidik maupun pejabat berwenang sangat diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

‎JANGAN BIARKAN PERTANYAAN MASYARAKAT MENGGANTUNG!

‎Persoalan Afif bukan sekadar persoalan seseorang yang mempertanyakan penghentian penyidikan. Ada sejumlah dokumen, keterangan pihak-pihak terkait, serta pengaduan internal yang menurutnya belum memperoleh penjelasan tuntas.

‎Kapolda Sumut diharapkan dapat memastikan seluruh keberatan tersebut diperiksa secara profesional, objektif, transparan, dan tidak tebang pilih.

‎Jika ditemukan kekeliruan prosedur, pelanggaran etik, atau penyalahgunaan kewenangan, mekanisme penindakan harus dijalankan sesuai aturan.

‎Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak cukup dibangun melalui slogan. Kepercayaan harus dibuktikan melalui transparansi, keberanian melakukan evaluasi, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan.

‎Kini publik menunggu: apakah Kapolda Sumut akan membuka ruang pemeriksaan secara menyeluruh, atau pertanyaan Afif kembali berlarut-larut tanpa kepastian (tim).

Pengembangan Kasus Penembakan di Deli Serdang, Polda Sumut Kembali Amankan Tujuh Tersangka

Ilustrasi AI

MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Tim Pagar Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara kembali mengamankan tujuh orang tersangka baru terkait kasus penembakan yang menewaskan Doni Pacek di Kabupaten Deli Serdang. Dilansir dari laporan Medan Pos Online pada tanggal 21 November 2026, menyebutkan bahwa penangkapan terhadap ketujuh terduga pelaku merupakan hasil pengembangan dari keterangan para tersangka yang telah diamankan kepolisian sebelumnya. Salah satu tersangka yang turut diamankan dalam operasi ini diketahui berinisial HS alias HT.

Operasi penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Subdirektorat (Kasubdit) III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumut, Kompol Jama Purba, bersama sejumlah personel di lapangan.

"Para tersangka ini ditangkap hasil pengembangan dari penangkapan para tersangka sebelumnya yang menewaskan korban Doni Pacek. Mohon doanya, tim masih bekerja," ujar Kompol Jama Purba, seperti dikutip dari Medan Pos Online, Sabtu (21/11/2026) kemarin.

Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Sumut telah lebih dahulu menangkap dua orang yang diduga berperan sebagai eksekutor dalam peristiwa tersebut, serta mengamankan empat rekan korban yang berada di dalam satu mobil saat kejadian berlangsung. Seluruh tersangka yang telah diamankan kini menjalani penahanan di Mapolda Sumut guna kepentingan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut.

Sebagai informasi, peristiwa penembakan ini bermula ketika korban, Doni Pacek, yang menjabat sebagai Ketua Koti Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Deli Serdang, sedang dalam perjalanan menggunakan mobil bersama beberapa rekannya untuk memenuhi panggilan seorang teman.

Di tengah perjalanan, mobil yang dikemudikan korban ditembak oleh pengendara sepeda motor hingga peluru mengenai bagian leher korban. Akibat insiden tersebut, kendaraan korban sempat oleng dan menabrak pengendara sepeda motor lain. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak tertolong (tim

Sabtu, November 21, 2026

UTAMAKAN KEPEDULIAN DAN PELAYANAN PRIMA, IMIGRASI ENTIKONG KEMBALI BERIKAN KEMUDAHAN AKSES PELAYANAN PASPOR, MELALUI LAYANAN MENYADIK BAGI PEMOHON SAKIT DI SEKAYAM

 

Tim dari Imigrasi Entikong saat melakukan pelayanan 'MENYADIK' Langsung jemput bola sambangi rumah Pemohon Paspor,. Jumat (20/11/2026) kemarin.
ENTIKONG-FAKTAPAGI.COM.Sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang mudah dijangkau dan memperhatikan kondisi masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong melaksanakan layanan Melayani dengan Hati dan Empati untuk Pemohon yang Sakit.(MENYADIK) kepada seorang pemohon paspor yang mengalami keterbatasan kondisi kesehatan sehingga tidak memungkinkan untuk datang langsung ke kantor imigrasi.Pelayanan tersebut dilakukan dengan cara menyambangi rumah Lisnawati Pinten pemohonnya paspor, Jumat (20/11/2026) warga yang tinggal di Lomur II, Kecamatan Sekayam. 

Berdasarkan informasi yang disampaikan, pemohon mengalami sakit sesak napas dan asam lambung sehingga tidak dapat melakukan perjalanan menuju Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong untuk memperoleh pelayanan secara langsung.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, petugas Imigrasi Entikong mendatangi kediaman pemohon guna memberikan pelayanan keimigrasian secara langsung. 

Pelaksanaan layanan meliputi proses pengambilan data biometrik dan wawancara yang dilakukan di dalam rumah pemohon dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta kondisi yang bersangkutan.

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Muhammad Reza, menyampaikan, bahwa layanan MENYADIK merupakan salah satu bentuk kepedulian dan komitmen jajaran Imigrasi Entikong dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan keimigrasian meskipun sedang menghadapi keterbatasan kondisi kesehatan.

Melalui layanan MENYADIK, kami berupaya menghadirkan pelayanan keimigrasian yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur administrasi, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan, kepedulian, dan empati. 

"Kondisi kesehatan masyarakat yang membutuhkan pelayanan menjadi perhatian kami, sehingga petugas berupaya hadir secara langsung untuk memberikan kemudahan tanpa mengabaikan ketentuan dan prosedur keimigrasian yang berlaku,"ucap Reza.

Lebih lanjut ia menambahkan,bahwa pelayanan keimigrasian pada hakikatnya harus dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemohon yang karena kondisi tertentu mengalami kesulitan untuk mendatangi kantor imigrasi.

Pelaksanaan layanan MENYADIK ini menjadi salah satu wujud nyata kehadiran Imigrasi Entikong di tengah masyarakat. Tidak sekedar memberikan pelayanan administratif, kegiatan ini juga mencerminkan semangat pelayanan publik yang mengedepankan kepedulian, responsivitas, dan pendekatan humanis.

"Melalui layanan MENYADIK, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong terus berupaya menghadirkan pelayanan yang semakin inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang prima dan humanis,"pungkasnya (tino).

Diduga Kebal Hukum, Operasional Sabung Ayam Tanjung Morawa Resahkan Masyarakat

 

Lokasi di duga arena sambung ayam.
DELI SERDANG-FAKTAPAGI.COM. Praktik perjudian jenis sabung ayam berskala besar diduga beroperasi secara terang-terangan di kawasan Gang Bilal, perbatasan Desa Bangun Sari dan Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Aktivitas yang diduga ilegal tersebut dilaporkan beroperasi setiap hari, dengan hari puncaknya setiap akhir pekan, khususnya pada hari Sabtu dan Minggu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah warga setempat, lokasi tersebut diduga kerap dipadati puluhan hingga ratusan pengunjung yang datang tidak hanya dari wilayah Tanjung Morawa, tetapi juga dari luar daerah.

Deretan kendaraan roda dua dan roda empat yang terparkir di sekitar akses masuk gang menjadi pemandangan yang kerap terlihat, terutama saat akhir pekan tiba. Warga juga menyebutkan bahwa pada tahun 2025 lalu, lokasi ini diduga sempat beroperasi, namun dikabarkan tutup sementara setelah aktivitasnya viral sebelum akhirnya diduga kembali dibuka.

Seorang warga sekitar yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut diduga telah berlangsung cukup lama dan mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Aktivitasnya sebenarnya jalan setiap hari, tetapi kalau hari Sabtu dan Minggu itu paling ramai. Mulai siang sampai sore, suara keramaian terdengar jelas. Kami sebagai warga tentu resah karena khawatir berdampak buruk pada lingkungan dan keamanan sekitar, apalagi banyak orang luar yang keluar masuk," ujarnya.

Meski diduga beroperasi setiap hari dengan skala yang cukup besar, hingga kini belum terlihat adanya tindakan tegas atau penertiban yang menghentikan aktivitas tersebut secara permanen. Kondisi ini memicu tanda tanya di kalangan masyarakat terkait pengawasan aparat penegak hukum di wilayah setempat.

Masyarakat Desa Bangun Sari dan Buntu Bedimbar mendesak jajaran Polsek Tanjung Morawa serta Polresta Deli Serdang untuk segera turun ke lapangan guna melakukan penyelidikan dan penindakan tegas apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum. Praktik perjudian merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 426 KUHP serta bertentangan dengan komitmen Polri dalam memberantas segala bentuk penyakit masyarakat.

Terkait dugaan aktivitas perjudian tersebut, redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kapolsek Tanjung Morawa, AKP Jonni Harianto Damanik, S.H., M.H., dan Kanit Reskrim Polsek Tanjung Morawa, IPTU Hotman Barus, S.H.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan balasan atas konfirmasi redaksi. Meski demikian, masyarakat tetap berharap adanya langkah dan tindakan nyata dari jajaran Polsek Tanjung Morawa untuk menindaklanjuti laporan dan keresahan warga terkait aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut (tim).

Lepas Kontingen FBM, Aron Ingatkan Kalian Adalah Duta Budaya

 

Berfoto bersama usai acara pelepasan kontingen FBM asal kabupaten Sekadau untuk mengikuti Festival Budaya Melayu di Pontianak, Jumat (20/11/2026) di Rumah Melayu Sekadau.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Bupati Sekadau, Aron, S.H.,melepas secara resmi kontingen yang mengikuti festival Budaya Melayu (FBM) yang ke XIV Kabupaten Sekadau  Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. Saat ını Kabupaten Sekadau memberangkatkan 55 orang peserta dan pendamping. Keikutsertaan tim dari kabupaten Sekadau sebagai bentuk keseriusan untuk melestarikan, menjaga, serta memperkenalkan kekayaan budaya Melayu dari kabupaten Sekadau kepada masyarakat luas, Jumat (20/11/2026) di rumah Melayu Sekadau.

Dalam sambutannya, Bupati berharap agar seluruh peserta mempersiapkan diri dengan baik dan memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama Kabupaten Sekadau.

"Jaga kekompakan, kedisiplinan, sportivitas, serta menghormati keputusan juri selama perlombaan berlangsung"pesannya.

Karena sejatinya, festival budaya bukan sekedar mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah.

"Artinya, kita harus mampu menunjukkan skil dan kemampuan saat berlaga, jika baik pasti mendapatkan juara,"ingatnya.

Lebih lanjut pria asal Nyonak Nanga Mahap ını meminta agar rumah Adat Melayu yang sudah kita bangun bisa terus dimanfaatkan menjadi sarana penunjang kegiatan, latihan, dan pembinaan generasi muda agar tradisi serta budaya Melayu tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Kontingen diharapkan membawa nama baik Kabupaten Sekadau, meraih prestasi, serta berperan aktif dalam melestarikan budaya Melayu Kalimantan Barat.

"Dipundak para peserta adalah nama baik Sekadau, maka dari kalian ada duta budaya kabupaten Sekadau yang harus menjaga nama baik Sekadau," ucapnya (tar/man)

Jumat, November 20, 2026

M.Faisal Tegaskan Terkait Zulhas, Adalah Penyebaran Berita Hoaks

Foto istimewa.

MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Medan, M. Faisal B. IRKH, M.H., mengecam beredarnya informasi yang dinilainya sebagai fitnah dan berita bohong terhadap Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, di media sosial.Faisal menilai, penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta tersebut berpotensi membentuk opini menyesatkan, merusak reputasi seseorang, serta menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Faisal kepada awak media melalui sambungan telepon WhatsApp, Kamis (19/11/2026).

Menurut Faisal, setiap informasi yang beredar di ruang publik harus didasarkan pada fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang diduga sengaja membangun narasi negatif melalui informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

“Zulkifli Hasan telah difitnah secara keji melalui informasi hoaks yang beredar di media sosial. Kami mengecam keras penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta dan berpotensi merusak nama baik seseorang. Jangan sampai ruang publik dijadikan tempat untuk membangun opini yang menyesatkan dan memecah belah masyarakat,” tegas Faisal.

Ia menambahkan, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab, dengan tetap mengedepankan etika, fakta, serta ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai perbedaan pandangan dijadikan alasan untuk menyebarkan fitnah. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang diputarbalikkan sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan. Kita harus bersama-sama menjaga suasana yang kondusif serta menghormati proses demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal menyampaikan bahwa Zulkifli Hasan selama ini turut mendukung dan mengawal berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta berbagai program pembangunan lainnya.

Menurutnya, pelaksanaan program-program tersebut membutuhkan sinergi, dukungan, dan kerja sama seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Faisal juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dan bijak dalam menggunakan media sosial. Ia meminta setiap informasi yang diterima diperiksa terlebih dahulu kebenaran dan sumbernya sebelum dibagikan kepada orang lain.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Jangan ikut menyebarkan berita bohong, karena dampaknya bisa merugikan banyak pihak dan mengganggu keharmonisan kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Diakhir keterangannya, Faisal berharap Tim Hukum DPP PAN dapat mengkaji secara serius persoalan tersebut serta mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya dugaan pelanggaran hukum.

“Tim Hukum DPP PAN diharapkan dapat menelaah persoalan ini secara cermat dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai aturan hukum. Menurutnya hal ini sangat penting,  bagi para pihak penyebar berita hoaks agar  bertanggung jawab atas informasi yang disebarluaskan. Kita harus menjaga ruang publik agar tidak menjadi sarana penyebaran fitnah, provokasi, maupun informasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan ,” pungkas Faisal (tim).

Temuan Penyidik,Dugaan Pertemuan DAC-AAL di Markas FKPPI Tanjung Morawa dan Senjata Pindad yang Diduga Sudah Di Siapkan

 

Reka ulang kasus penyerangan dan penembakan yang menewaskan Koti MPac Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang beberapa waktu lalu.

MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Sejumlah fakta baru mulai terungkap dalam rekonstruksi kasus dugaan penyerangan dan penembakan yang menewaskan Wakil Komandan Koti MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang, Donny Pa'cek,yang mengakibatkan sejumlah warga dan rekan korban terluka.Pelaksanaan reka ulang adegan berlangsung di Mapolda Sumatera Utara, hal ini dilakukan mengingat kondisi lokasi kejadian dinilai kurang memungkinkan untuk pelaksanaan rekonstruksi secara langsung demi menjaga kondusivitas. Selasa 17 Nov 2026

Dalam rangkaian adegan tersebut, pihak penyidik menelusuri dugaan adanya persiapan matang sebelum insiden berdarah itu terjadi. Berdasarkan keterangan yang mencuat dalam rekonstruksi, salah seorang terduga pelaku berinisial Dwika Anggara Cipta (DAC) diduga telah menyiapkan senjata api merek Pindad sebelum aksi penyerangan berlangsung.

Fakta lain yang turut menjadi sorotan penyidik adalah dugaan adanya pertemuan antara DAC dengan terduga pelaku lainnya yang berinisial AAL, bertempat di markas FKPPI di kawasan Tanjung Morawa.

Pada salah satu adegan yang diperagakan, DAC diduga memperlihatkan senjata api tersebut kepada terduga pelaku berinisial Afriandi Anas Limbong (AAL). Selanjutnya, senjata itu diduga diserahkan kepada AAL yang diduga diiringi dengan instruksi berbunyi, "Pegang ini, Dek. Nanti kalau ada apa-apa, ledakkan aja."

Reka adegan ini memunculkan pertanyaan di tengah publik mengenai sejauh mana dugaan persiapan tersebut dilakukan, serta bagaimana dugaan pembagian peran dari masing-masing pihak sebelum insiden yang merenggut nyawa Donny Pa'cek itu terjadi.

Apabila rangkaian fakta ini didukung oleh alat bukti yang sah, publik berharap penyidik dapat mendalami lebih lanjut mengenai dugaan adanya kesepakatan, perencanaan, maupun tingkat keterlibatan masing-masing terduga pelaku.

Harapan Pengungkapan Kasus Secara Menyeluruh

Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengurai seluruh mata rantai perkara ini secara tuntas. Hal ini mencakup siapa pihak yang diduga ikut merencanakan, diduga mempersiapkan senjata api, hingga pihak yang diduga memberikan perintah di lapangan. Termasuk menelusuri apakah ada pihak lain yang mengetahui atau diduga turut terlibat.

Insiden yang menimpa Donny Pa'cek meninggalkan duka mendalam. Terdapat satu nyawa yang melayang, serta beberapa korban luka yang hingga kini masih harus menjalani proses pemulihan akibat peristiwa tersebut.

Masyarakat menantikan kepastian hukum dan transparansi atas perkembangan penyidikan. Besar harapan publik agar jajaran Kapolda Sumatera Utara dapat memastikan perkara ini ditangani secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu.

Dorongan Penerapan Hukum Berdasarkan Bukti

Para praktisi dan masyarakat berharap penegak hukum dapat menguji penerapan Pasal 459 KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) tentang dugaan pembunuhan berencana, apabila unsur-unsurnya memang terbukti. Tak hanya itu, penerapan ketentuan penyertaan tindak pidana dalam Pasal 20 KUHP Nasional, serta aturan hukum mengenai dugaan kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal, juga diharapkan dapat didalami sesuai dengan fakta di lapangan.

Publik berharap penanganan kasus yang menghilangkan nyawa seseorang ini tidak hanya berhenti pada pengungkapan terduga pelaku penembakan, melainkan dapat mengusut tuntas keseluruhan dugaan perencanaan dan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lainnya.

Upaya Konfirmasi Redaksi

Terkait temuan reka adegan dalam rekonstruksi ini, Redaksi berupaya melakukan konfirmasi guna memastikan keberimbangan informasi. Namun, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes. Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., hingga berita ini diterbitkan belum memberikan jawaban atau tanggapan resmi.

Menanti Keadilan yang Terang Benderang

Hukum diharapkan dapat berdiri tegak secara berkeadilan. Tidak boleh ada yang kebal hukum, tidak boleh ada fakta yang tertutupi, sehingga setiap mata rantai dalam dugaan kejahatan ini dapat terungkap sejelas-jelasnya demi keadilan (tim).

Kamis, November 19, 2026

Pemkab Sekadau Serahkan Bantuan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kepada 2.250 Orang Penerima

 

Penyerahan santunan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada istri korban oleh staf ahli Bupati Hermansyah mewakili Bupati, Kamis (19/11/2026) di Aula kantor CU Keling Kumang Desa Sungai Ringin kecamatan Sekadau Hilir.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Bupati Sekadau Aron, SH yang diwakili oleh Hermansyah staf ahli Bupati Bidang Politik dan Hukum membuka secara resmi kegiatan penyerahan bantuan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan Sawit yang biayai oleh Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Dikabupaten Sekadau, Kamis (19/11/2026) di Aula kantor CU Keling Kumang Desa Sungai Ringin kecamatan Sekadau Hilir.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Hermansyah dirinya mengapresiasi atas kegiatan tersebut. Pada kesempatan ını kita bersyukur atas upaya yang dicapai dengan memberikan perlindungan sosial yang lebih baik bagi pekerja perkebunan Sawit di kabupaten Sekadau.

Menurut dia, sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan perekonomian di kabupaten Sekadau. Namun kata dia lagi dibalik kerja keras para pekerja ada tantangan besar terkait dengan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka yang kurang mendapat perhatian.

"Sesuai dengan instruksi nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim," katanya.

Hal ını kata dia, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Sehingga lanjut dia, hanya melalui program bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ini Pemerintah kabupaten Sekadau berkomitmen untuk mendukung para pekerja bukan penerima upah dapat terlindungi dengan baik,melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada peningkatan produktifitas tanpa perlu kwatir akan resiko kecelakaan kerja tau resiko lainnya," ucapnya.

Masih dikatakan Bupati, program perlindungan sosial bagi pekerja dilingkungan Perkebunan Kelapa Sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan sosial, sesuai Permenkeu nomor 91 tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH yang ditindaklanjuti dengan Perbup Sekadau nomor 90 tahun 2023 tentang penyelenggaraan program perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan Sawit yang dibiayai oleh dari DBH Perkebunan Sawit Dikabupaten Sekadau yang di di implementasikan dalam bentuk iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Selama 8 bulan dengan sasaran sebanyak 2,250 orang, kendati bantuan ını bersifat stimulus," ucapnya.

Sementara itu ditempat yang Yoli Pratama perwakilan BPJS wilayah Kalimantan Barat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau atas perlindungan kepada tenaga.

Karena menurut dia, program ini masuk dalam astacita Presiden RI sebagai cakupan perlindungan ketenagakerjaan seluruh Indonesia.

Sesuai target harusnya sekitar 37 persen tenaga kerja Perkebunan di kabupaten Sekadau sudah mendapatkan perlindungan tenaga kerja.

Hal ını sesuai dengan jumlah tagihan yang sudah dibayarkan oleh BPJS tenaga kerja khusus di kabupaten Sekadau hampir 21 milyar kepada tenaga kerja dikabupaten Sekadau oleh BPJS ketenagakerjaan.

"Pada hari ini yang kita berikan adalah perlindungan tenaga kerja mengunakan Dana Bagi Hasil Sawit, jaminan kesehatan tenaga kerja," ucapnya.

Sementara itu Ketua panitia yang juga sebagai Kepala Dinas Perdagangan, perindustrian dan Tenaga Kerja Novita SP.MM dalam sambutanya mengatakan, bahwa sistem jaminan sosial pada dasarnya merupakan program negara yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sehingga melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

"Apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan saat memasuki usia lanjut atau pensiun,"katanya.

Menurut dia, bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan sistem perlindungan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja untuk menghadapi resiko terkait pekerjaan.

Sedangkan lanjut dia,tujuan utama dari jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk memberikan rasa aman, kepada pekerja dan keluarganya. 

Sehingga mereka tetap memiliki penghasilan atau bantuan ketika terjadi resiko yang tidak terduga.

"Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang menerima upah, merupakan kewajiban dari pemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerjaannya dalam kepesertaan BPJS tenaga kerja,"jelasnya.

Dikatakan dia lagi, jumlah penerima bantuan ını tersebar di tujuh kecamatan yakni kecamatan Sekadau Hilir sebanyak 1001 orang, kecamatan Sekadau Hulu sebanyak 215 orang, sedangkan Nanga Taman sebanyak 517 orang, lalu kecamatan Mahap sebanyak 181 orang, selanjutnya kecamatan Belitang Hilir sebanyak 80 orang, Kecamatan Belitang sebanyak 200 orang dan kecamatan Belitang Hulu sebanyak 56 orang.

"Dengan persyaratan berdomisili kabupaten Sekadau yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) berusia 17 dengan batas usia 65 tahun," paparnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, anggota DPRD kabupaten Sekadau Valentinus, Kepala Dinas Pemdes Sabas S.Ip, Perwakilan dari Polres Sekadau, perwakilan dari Kejaksaan Negeri, Perwakilan dari Dandim 1204 Sanggau, Sekretaris Dinas Kominfo Suparmo, camat Sekadau Hilir Gustiar Indarto, Camat Belitang Hulu, Camat Nanga Taman, para kepala Desa, serta tamu undangan lainnya(tar/man).



Persoalan Lingkungan Sumut Disorot, SIP Minta Gubsu Copot Kadis DLHK

Suria Depari.
MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Satgas Inti Prabowo (SIP) menyoroti sejumlah persoalan yang berkembang di Sumatera Utara, mulai dari dugaan aksi unjuk rasa pesanan, integritas gerakan mahasiswa, hingga berbagai persoalan lingkungan hidup yang dinilai membutuhkan perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kamis (19/11/2026)

Ketua Harian Satgas Inti Prabowo (SIP), Suria Depari, secara tegas meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut. Desakan tersebut disampaikan menyusul berbagai persoalan lingkungan yang menurutnya belum mendapatkan perhatian dan penanganan sebagaimana mestinya.

Suria menyoroti kondisi hutan di kawasan Berastagi yang mengalami penggundulan, dugaan perambahan hutan, dugaan aktivitas perusahaan yang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke sungai, dampak pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta perlindungan satwa liar yang dilindungi di Sumatera Utara.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius DLHK Sumut sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam urusan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat provinsi.

" Dengan adanya hutan Berastagi yang gundul, perambahan hutan, perusahaan yang diduga membuang limbah B3 ke sungai, dampak lingkungan, karhutla, serta satwa yang dilindungi di Sumut yang terkesan kurang mendapat perhatian, ini menjadi persoalan serius yang harus dievaluasi," ujar Suria.

Soroti Dugaan Aksi Demonstrasi Pesanan

Selain persoalan lingkungan, SIP juga menyoroti dugaan adanya aksi demonstrasi pesanan atau berbayar yang mengatasnamakan Front Intelektual Mahasiswa Sumatera Utara (FIMSU).

Sekretaris Jenderal SIP, Edison Marbun, sebelumnya menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan tersebut. Ia menilai apabila benar terdapat praktik demonstrasi yang didasarkan pada kepentingan tertentu atau imbalan, hal itu dapat mencederai independensi dan integritas gerakan mahasiswa di Sumatera Utara.

Edison juga menyinggung beredarnya foto kebersamaan sejumlah peserta aksi dengan beberapa aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, hal tersebut perlu mendapatkan penjelasan, terlebih salah satu tuntutan demonstrasi berkaitan dengan persoalan integritas ASN.

Meski demikian, dugaan aksi pesanan maupun konteks foto tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Edison menyarankan agar gerakan mahasiswa yang membawa isu integritas juga memberikan perhatian terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pemerintah yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

Ia mencontohkan aksi Forum Mahasiswa Pemuda Peduli Sumatera Utara (FMPP-SU) pada 5 November 2026 di Kantor DLHK Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mempertanyakan penggunaan anggaran dengan total pagu sekitar Rp9,04 miliar dan menyoroti dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran tersebut.

Suria Depari Pertanyakan Independensi Gerakan Mahasiswa

Suria Depari juga menyinggung adanya aksi pendampingan mahasiswa yang menurutnya justru menimbulkan tanda tanya mengenai independensi gerakan mahasiswa.

Ia mempertanyakan apakah gerakan tersebut benar-benar murni memperjuangkan kepentingan masyarakat atau justru memiliki pola gerakan yang menyerupai organisasi kemasyarakatan (ormas).

Menurut Suria, mahasiswa seharusnya memiliki kebebasan dan independensi dalam menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa ditunggangi kepentingan tertentu.

"Atas dasar itu, saya selaku Ketua Harian Satgas Inti Prabowo meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mencopot Kadis DLHK. Masih banyak yang bisa menggantikan dan memiliki kinerja lebih baik dari kadis yang saat ini menjabat," tegasnya.

Minta Gubernur Evaluasi Kinerja DLHK Sumut

SIP berharap Gubernur Sumatera Utara tidak mengabaikan berbagai persoalan tersebut dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DLHK Sumut.

Evaluasi itu diharapkan mencakup pengawasan kawasan hutan, penindakan terhadap dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan, penanganan karhutla, perlindungan satwa liar yang dilindungi, hingga transparansi penggunaan anggaran.

SIP juga menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan penegakan hukum.

Persoalan lingkungan hidup bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat luas, keberlangsungan ekosistem, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga sumber daya alam Sumatera Utara.

Hingga berita ini disusun, tanggapan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution maupun Kepala DLHK Sumut atas desakan tersebut belum dimuat dalam bahan keterangan yang diterima redaksi (tim).

WWF Dan Pemkab Sekadau Dorong, Perkebunan Sawit Ramah Lingkungan

 

Foto bersama usai acara pembukaan diskusi Sawit berkelanjutan di kabupaten Sekadau yang diinisiasi oleh WWF dan SPKS serta Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau, Selasa (17/11/2026) di gedung PKK kabupaten Sekadau.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Gandeng World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, Pemerintah kabupaten Sekadau mengelar diskusi tentang Sawit berkelanjutan untuk Penyelarasan Prinsip Keberlanjutan ISPO dan bebas Deforestasi-Konversi (DCF) menuju keberterimaan kelapa sawit di pasar global. Kegiatan tersebut berlangsung di aula Roby Tulus ITKK jalan merdeka timur Sekadau, Selasa (17/11/2026) kemarin.

Kegiatan yang bertajuk, 'Keberlanjutan ISPO dan Bebas Deforestasi – Konversi Menuju Keberterimaan Kelapa Sawit di Pasar Global".

Dalam paparannya WWF Indonesia menyampaikan,bahwa WWF merupakan lembaga yang berbadan hukum Yayasan yang konsentrasi utamanya pada isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

WWF juga mengatakan, kelapa sawit berperan besar terhadap perekonomian dan penghidupan masyarakat Kabupaten Sekadau.

"Jadi WWF mendorong perkebunan Kelapa Sawit yang ramah lingkungan, berbudidaya namun tidak merusak lingkungan," katanya.

Ditempat yang sama,.Sekretaris dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan (DKP3) kabupaten Sekadau Utin Ramdiana dalam sambutannya mengatakan,berdasarakan RTRW Kabupaten, luas Kabupaten Sekadau adalah 563.818 Ha, dengan luas Areal Penggunaan Lain 407.695 Ha. 

Tercatat dalam Statistik Perkebunan, didalam Areal Penggunaan Lain ini terdapat tutupan kebun kelapa sawit seluas 124.986 Ha atau sekitar 30,6 % dari wilayah APL Kabupaten Sekadau.

Dari luas tersebut terdapat 52.127 hektar merupakan kebun petani swadaya.

Menurut dia, perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain membawa tantangan serius terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. 

Pembukaan lahan berskala besar untuk perkebunan kelapa sawit sering kali mengubah bentang alam secara drastis, mengkonversi hutan yang kaya akan spesies flora dan fauna menjadi kawasan monokultur.

Oleh karena itu, komitmen terhadap prinsip bebas deforestasi konversiersi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan komoditas kelapa sawit ke depan tidak lagi dilakukan dengan cara merambah hutan atau mengorbankan ruang hidup masyarakat adat.

Konsep kelapa sawit berkelanjutan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Kita perlu memastikan bahwa produktivitas kebun sawit terus meningkat tanpa harus mengorbankan kawasan hutan yang menjadi penyangga kehidupan kita bersama.

Tantangan kedepan tentu tidak ringan., diperlukan penguatan tata kelola, kerangka regulasi, dan kebijakan yang mendukung praktik produksi bertanggung jawab, perlindungan lingkungan dan sosial, serta transparansi dan ketertelusuran rantai pasok. 

Upaya ini semakin relevan dengan berkembangnya persyaratan pasar global terhadap komoditas berkelanjutan, termasuk aspek legalitas serta penerapan prinsip bebas deforestasi dan konversi ekosistem (Deforestation and Conversion Free/DCF). 

Oleh karena itu, penguatan keberlanjutan kelapa sawit perlu didorong melalui penyelarasan kebijakan, standar, dan praktik di tingkat nasional maupun daerah, agar tidak hanya mampu menjawab persyaratan pasar global, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi seluruh pelaku dalam rantai pasok, khususnya petani swadaya. 

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau bersama WWF Indonesia ingin mendorong petani swadaya kita untuk dapat masuk ke pasar global dengan penerapan ISPO dan kerangka Bebas Deforestasi dan Konversi yang merupakan kerangka yang memastikan bahwa produk kelapa sawit tidak berasal dari unit produksi atau lahan yang menyebabkan deforestasi. 

Dengan diselenggarakannya Diskusi Penyelarasan Prinsip Keberlanjutan ISPO dan Bebas Deforestasi Konversi (DCF) menuju keberterimaan kelapa sawit di pasar global ini, diharapkan menjadi forum untuk membangun pemahaman bersama, mengidentifikasi keselarasan dan kesenjangan antara persyaratan keberlanjutan global dengan kebijakan serta kondisi lokal, sekaligus menghimpun data, informasi, dan masukan awal bagi penyusunan Kajian Kesiapan dan 

Kesenjangan Penerapan Prinsip Bebas Deforestasi (DCF) di Kabupaten Sekadau ungkap Utin (tar/man).