Berita Faktapagi.com hari ini

Iklan dewan

Iklan dewan

Iklan dewan

Iklan

Iklan

HANDI IDUL FITRI

HANDI IDUL FITRI

Berita Kedua 14 (7artikel)

BERITA KETIGA 21

Sabtu, Oktober 31, 2026

   Sabtu, Oktober 31, 2026    Comment   

Gunakan Anggaran Secara Perioritas, Bupati Sebut TKD TA 2027 Kembali Menurun

 

Aron,SH.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Bupati Sekadau Aron,SH mengatakan, bahwa Transfer Ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat (Pempus) tahun anggaran 2027 menurun dari tahun sebelumnya, hal ını sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan nomor : S-95/PK/2026 hal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027, terjadi penurunan kembali jika dibandingkan dengan pagu alokasi Transfer ke Daerah pada Tahun Anggaran 2026.

"Hal ını akan berdampak pada pembagian angaran masing-masing SKPD, kita akan gunakan skala prioritas dengan basis setiap anggaran memiliki daya ungkit terhadap kepentingan masyarakat," katanya belum lama ını.

Menurut dia, Money follows program merupakan pilar utama reformasi penganggaran.Prinsip ini akan mengubah paradigma lama yang berbasis tugas dan fungsi organisasi secara merata (money follows function). 

Sehingga alokasi anggaran APBD tidak lagi dibagi secara merata berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat Daerah atau sekedar mengacu pada alokasi tahun sebelumnya, tetapi penganggaran difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Setiap perangkat daerah harus memastikan bahwa belanja yang direncanakan memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, keluaran, serta hasil pembangunan," pintanya.

Dengan kondisi fiskal yang terbatas, belanja Daerah mestinya diarahkan pada program-program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan di Daerah. 

Indikator makroekonomi daerah yang telah disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2027 tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. 

"Seluruh target harus diterjemahkan menjadi perubahan yang dapat dirasakan masyarakat,"tegasnya.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah Kabupaten Sekadau dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 diperkirakan berjumlah Rp819,99 miliar, menurun sebesar Rp19,90 miliar atau 2,43% dibandingkan Tahun Anggaran 2026, yaitu sebesar Rp839,14 miliar, yang terdiri atas:

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp112,60 miliar atau 13,73% dari total pendapatan daerah.

Untuk pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp696,32 miliar atau 84,92% dari total pendapatan daerah, menurun sebesar Rp24,06 miliar atau 3,46% dibandingkan Tahun Anggaran 2026, yaitu sebesar Rp720,38 miliar.

Pendapatan transfer tersebut terdiri atas transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp656,25 miliar atau 80,03% dari total pendapatan daerah dan transfer antar daerah sebesar Rp43,36 miliar atau 4,89% dari total pendapatan daerah.

Sedangkan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp11,07 miliar atau 1,35% dari total pendapatan daerah, alokasi anggaran belanja Daerah Kabupaten Sekadau dalam Rancangan APBD tahun anggaran 2027 adalah sebesar Rp814,63 miliar, menurun sebesar Rp24,51 miliar atau 2,92% dibandingkan Tahun Anggaran 2026, yaitu sebesar Rp839,14 miliar.

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2027 sesuai kewenangan daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, serta mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur khusus.

Penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dianggarkan sebesar Rp131,66 juta yang bersumber dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2025. Untuk penerimaan pembiayaan dari Silpa Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk pengalokasian kembali sisa Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

"Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dianggarkan sebesar Rp5,5 miliar, yang dialokasikan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat," jelasnya (tar/man).
   Sabtu, Oktober 31, 2026    Comment   

Sampaikan Nota Pengantar APBD 2027 Bupati Minta Gali Potensi PAD

 

Penyerahan satu berkas nota pengantar APBD tahun anggaran 2027 oleh Bupati Sekadau kepada ketua DPRD dan dihadiri sejumlah perwakilan Forkompinda kabupaten Sekadau,Kamis (28/10/2026). ruang rapat kantor DRPD kabupaten Sekadau.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Rapat Paripurna ke I masa persidangan Ke I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sekadau,dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027. Rapat yang di pimpin Lang oleh Titi Hermanto ketua DPRD Kabupaten Sekadau didampingi wakil ketua DPRD Handi, dan Jefray Raja Tugam, Kamis (28/10/2026) diruang rapat kantor DRPD kabupaten Sekadau.

Bupati Sekadau dalam paparannya mengatakan bahwa, Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dalam Raperda APBD tersebut kata dia, tertuang berbagai kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dijabarkan secara terperinci atas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027.

"Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga memperhatikan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," katanya.

Menurut dia, tahun Anggaran 2027 merupakan tahun ketiga proses perencanaan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, dengan visi Sekadau yang “Unggul, Sejahtera dan Bermartabat”.

Untuk itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2027, pembangunan daerah diarahkan pada prioritas di antaranya :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas.

2. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan rakyat.

3. Tercapainya kualitas layanan infrastruktur yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Meningkatnya produktivitas daerah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

6. Terciptanya ketenteraman dan ketertiban hidup bermasyarakat.

Dikatakan dia, untuk dana Transfer ke Daerah (TKD).pada Tahun Anggaran 2027, khususnya pendapatan dari transfer Pemerintah Pusat, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-95/PK/2026 hal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027, terjadi penurunan kembali jika dibandingkan dengan pagu alokasi Transfer ke Daerah pada Tahun Anggaran 2026.

Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola dan memaksimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Keterbatasan fiskal harus kita jawab dengan efisiensi dan efektivitas belanja serta peningkatan kualitas belanja, bukan sekadar dengan melakukan pengurangan anggaran," katanya.

Turut hadir dalam kegiatan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sekadau PLT, Sekretaris DPRD kabupaten Sekadau Handayani, S.Si, Apt,Danramil Sekadau Kapten Arm Syarif Mahendra .Kasubsi II Bidang Intelejen Kejari Sekadau Destria Elviana, SH,Kabagren Polres Sekadau I Nengah Muliawan, SH.Staf Ahli dan Asisten Bupati, para kepala SKPD dan Direktur RSUD Kabupaten Sekadau serta para undangan lainnya (tar/man).



 

Jumat, Oktober 30, 2026

   Jumat, Oktober 30, 2026    Comment   

Mantap !!! Berangus Peredaran Narkoba Polres Sekadau Tangkap Warga Belitang Hilir

 

Terduga pelaku berinisial S.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Satresnarkoba Polres Sekadau kembali mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu. Dalam pengungkapan tersebut tim Satrernarkoba berhasil mengamankan seorang pria berinisial S (24), warga Kecamatan Belitang Hilir. Pelaku ditangkap pada Selasa (27/10/2026) sore. Dari tangan pelaku Polisi berhasil menyita sabu seberat bruto 0,20 gram serta uang tunai Rp 400.000 yang diduga hasil penjualan narkotika.

Kasat Resnarkoba Polres Sekadau AKP Sagi melalui Plt. Kasi Humas Polres Sekadau IPDA Iwan Kurniawan menjelaskan, pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima petugas sekitar pukul 09.00 WIB terkait dugaan seseorang menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu.

"Informasi dari masyarakat kami tindak lanjuti dengan penyelidikan. Sekitar pukul 15.30 WIB, anggota Satresnarkoba menangkap seorang pria di sebuah warung di Kecamatan Belitang Hilir," kata Iwan dalam keterangannya, Kamis tanggal 29 Oktober 2026.

Sebelum penangkapan, petugas sempat melihat S menjatuhkan sesuatu ke lantai. Saat pemeriksaan yang disaksikan sejumlah saksi, petugas menemukan satu plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,20 gram.

Selain sabu dan uang tunai Rp400.000 yang diduga berasal dari penjualan narkotika, polisi turut menyita satu unit telepon genggam berwarna hitam miliknya,beserta barang bukti lainnya kemudian dibawa ke Polres Sekadau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Dari hasil pemeriksaan, S diduga berperan sebagai kurir narkotika dan memperoleh keuntungan dari penjualan sabu. Hasil tes urinenya juga dinyatakan positif," jelas Iwan.


Dalam perkara ini, S disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Iwan menegaskan, Satresnarkoba Polres Sekadau akan mendalami dugaan peran S sebagai kurir, termasuk keterkaitan uang tunai yang disita dengan aktivitas penjualan narkotika. Langkah tersebut dilakukan untuk memperjelas rangkaian perbuatan yang disangkakan kepada terduga pelaku.

"Penanganan perkara ini tidak berhenti pada penangkapan dan penyitaan barang bukti. Penyidik akan mendalami setiap keterangan dan bukti yang ditemukan untuk mengungkap perkara ini secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum," tegasnya (sumber humas Polres/red).
   Jumat, Oktober 30, 2026    Comment   

Adu Banteng Dengan Truk, Pengendara Beat Tewas Ditempat

 

Olah TKP kecelakaan yang di lakukan oleh tim dari Polres Sekadau beberapa saat setelah kejadian laka lantas di wilayah jalan merdeka Timur desa Munguk depan lapangan Tenis.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor Honda Beat dan truk Mitsubishi light truck terjadi di Jalan Merdeka Timur, dekat Lapangan Tenis, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 03.45 WIB. Pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian.

Korban berinisial R (29), warga Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, mengalami luka robek dan benturan pada bagian kepala. Sementara itu, pengemudi truk berinisial EH (21) dan penumpangnya, MG (17), yang keduanya merupakan warga Kecamatan Sekadau Hilir, tidak mengalami luka.

Kasat Lantas Polres Sekadau IPTU Sudarsono melalui Plt. Kasi Humas Polres Sekadau IPDA Iwan Kurniawan membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan, truk yang dikemudikan EH bersama penumpangnya melaju dari arah Pontianak menuju Sintang, sedangkan Honda Beat yang dikendarai R datang dari arah berlawanan.

Menurut Iwan, saat kedua kendaraan berpapasan, pengemudi truk sempat memberikan isyarat lampu dan berusaha menghindar ke arah kanan. Namun, jarak kedua kendaraan yang sudah terlalu dekat menyebabkan tabrakan tidak dapat dihindari.

"Akibat kecelakaan tersebut, pengendara Honda Beat meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara kedua kendaraan mengalami kerusakan," ujar Iwan.

Warga yang berada di sekitar lokasi turut membantu petugas mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit. Personel Satlantas Polres Sekadau juga melakukan penanganan di tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, serta mendata pihak-pihak yang terlibat dan saksi untuk kepentingan penanganan lebih lanjut.

Terkait kejadian tersebut, Iwan mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara, tetap berada di jalur yang semestinya, serta meningkatkan kewaspadaan ketika berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan.

"Kami mengingatkan seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan dan berkendara dengan tertib guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas," pungkasnya (sumber humas Polres/red).
   Jumat, Oktober 30, 2026    Comment   

Melalui Pimpasa, Imigrasi Entikong Guna Mendukung Kemajuan Generasi Muda Di wilayah Terpencil

 

Suasana belajar di sekolah yang dilakukan oleh tim PIMPASA dari Imigrasi Entikong, beberapa waktu lalu.
ENTIKONG-FAKTAPAGI.COM.Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong melaksanakan kegiatan Imigrasi Mengajar di SD Negeri 01 Semanget pada Kamis, 29 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang secara rutin telah dilaksanakan selama dua tahun, sebagai bentuk kontribusi Imigrasi dalam mendukung pendidikan dan mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.

Melalui kegiatan ini, petugas berinteraksi langsung dengan para siswa dalam suasana pembelajaran yang edukatif dan menyenangkan. Program Imigrasi Mengajar menjadi salah satu upaya untuk menambah wawasan, menumbuhkan semangat belajar, serta memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat bagi para siswa.

Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan peran PIMPASA dalam membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat di wilayah binaan. 

Konsistensi pelaksanaan program selama dua tahun menunjukkan komitmen Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui pelayanan dan pengawasan keimigrasian, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan pendidikan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Melalui PIMPASA dan Imigrasi Mengajar, diharapkan hubungan antara Imigrasi dan lingkungan pendidikan semakin erat serta dapat mendukung perkembangan generasi muda, khususnya di wilayah perbatasan (tino).
   Jumat, Oktober 30, 2026    Comment   

Jalankan Rekomendasi BPK RI, Terkait Kurang Bayar PBB Dan BPHTB Perusahaan, Bupati:Kami Hanya Di Beri Waktu 60 Hari Oleh BPK

 

Suasana rapat dengan perusahaan yang dipandu oleh Sapto Utomo Asisten III dan dihadiri oleh Bupati dan pihak-pihak terkait serta perusahaan, Kamis (29/10/2026) di ruang rapat kantor wakil Bupati Sekadau.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Sulitnya untuk mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di saat Pemerintahan Pusat (Pempus) melakukan efisiensi besar-besaran terhadap anggaran Daerah. Efesiensi yang dilakukan Pempus membuat banyak Daerah kesulitan fiskal untuk membiayai pembangunan, agar bisa berdiri dikaki sendiri BPK RI mencoba membantu Daerah agar bisa membiayai diri dengan perolehan PAD dari pajak sehingga harus menagih beberapa perusahaan yang kurang bayar PBB dan BPHTB. Untuk mendengar langsung dari perusahaan Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau mengundang sejumlah perusahaan untuk hadir dalam rapat. Rapat tersebut di pandu oleh Asisten III Sapto Utomo.

"Kami hanya menjalankan rekomendasi BPK RI terkait hasil audit potensi PAD terhadap beberapa perusahaan yang kurang bayar PBB dan BPHTB," kata Bupati Sekadau Aron,SH saat memberikan arahan ketika rapat dengan perusahaan terkait kurang bayar PBB dan BPHTB, Kamis (29/10/2026) di ruang rapat kantor wakil Bupati Sekadau.

Ia menegaskan, kita rapat disini bukan untuk berdebat, yang kita perlu adalah hasil akhir terkait temuan tersebut, karena jika tidak bayar ada konsekuensi hukum yang harus diterima. 

Menurut dia, hasil temuan tersebut hasil dilakukan audit selama satu bulan, waktu melakukan audit BPK pasti sudah berkomunikasi dengan pihak terkait ada kurang bayar, sehingga mereka (BPK red) memberikan waktu kepada pemerintah Daerah dan perusahaan 60 hari kerja untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Jika ada sanggahan dari pihak perusahaan silahkan asal mampu meyakinkan BPK, karena ını ranahnya mereka bukan Pemda Sekadau.

"Karena sekarang bukan waktunya untuk berdebat, tapi mencari solusi yang baik," sarannya.

Ia juga menyarankan kepada beberapa pihak perusahaan yang memiliki kebun plasma agar melakukan pemisahan kapan perusahaan melakukan konversi terhadap plasma dan berapa sisa kebun inti yang sekarang masih di kelola oleh perusahaan. Tujuannya adalah supaya ada kejelasan tanggungjawab pembayaran PBB tahun berapa jadi tanggungjawab perusahaan dan tahun berapa menjadi tanggungjawab petani.

"Semuanya harusnya jelas secara administratif maupun dilapangan," pesannya.

Agar lebih baik lagi, ia menyarankan agar Asisten II dan Asisten III mulai tanggal 5 November keatas segera membuat jadwal untuk kita bertemu langsung dengan owner perusahaan guna menjelaskan permasalahan ını..

"Tujuannya agar semua pihak mengetahui secara jelas duduk permasalahannya, sehingga bisa terjadi kurang bayar," pungkasnya.

Hadir pada kegiatan tersebut Asisten III Sapto Utomo, Asisten II Sandae, staf ahli Bupati Iwan Marantika, Kepala BPPRD Suryadi, Inspektur Awan Setiawan, kepala bidang,Kabag, serta beberapa pihak perusahaan yang di undang (tar/man).

Kamis, Oktober 29, 2026

   Kamis, Oktober 29, 2026    Comment   

Surat Edaran Bupati Tentang Pengawasan BBM Subsidi Membuahkan Hasil

 

Tim yang dipimpin oleh asisten II Drs Sandae bersama kepala Dinas Perdagangan dari kepolisian dan kejaksaan saat meninjau langsung pelayanan di sejumlah SPBU Paska dikeluarkan surat Edaran terkait penertiban penyaluran BBM subsidi beberapa waktu lalu.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Untuk melakukan penertiban terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak bersubsidi,Bupati Sekadau Aron,SH,.mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2.1/1852/DPPTK 02/2026 tentang Tertib Penyaluran, Pengawasan, dan Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Kabupaten Sekadau.

Diterbitkannya surat edaran tersebut sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan BBM, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Setelah beberapa hari Beredarnya surat tersebut, kondisi antrian BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). semakin terurai, karena para setiap pengisian BBM baik kendaraan roda dua maupun roda empat dijatah.

"Untuk roda dua sekali pengisian hanya boleh 5 liter sedangkan roda empat dibolehkan ngisi pada hari itu 40 liter"kata salah seorang pemilik SPBU yang enggan nama dipublikasikan.

Menurut dia langkah seperti ini memang ampuh untuk mengurai antrian panjang setiap harinya. Karena, para pengantri sebelumnya bisa pindah dari SPBU satu ke SPBU lain, dengan barcode yang sama. 

"Setelah dikeluarkan surat edaran tersebut kami tidak melayani lagi apabila barcode yang sudah terpakai," katanya.

Pantauan awak media ını dilapangan menunjukkan,antrian -antrian yang semula panjang di SPBU kini sudah tidak terlihat lagi,.kalaupun ada namun tidak sepanjang dulu, sebelum dikeluarkan surat edaran tersebut.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat fenomena ını tidak terjadi lagi," ucapnya(tar/man).
   Kamis, Oktober 29, 2026    Comment   

Resahkan Warga Kades Selalong Minta Kepolisian Tertibkan Bali Di Jalan Rawak-Sekadau

 

Para pelaku dugaan sering melakukan Balap Liar di wilayah jalan Sekadau-Rawak perbatasan desa Selalong dan Dusun Sejirak Desa Perongkan (foto istimewa).
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Kepala Desa Selalong Kusvenso merasa resah atas laporan beberapa tokoh masyarakat terkait maraknya Balap Liar  (BALI) di wilayah jalan Sekadau-Rawak tepat di perbatasan antara dusun Sejirak dan dusun Selalong di area sekitar Sawah Panjang dan wilayah Ensarik.Kegiatan BALI tersebut dilakukan anak-anak SMP dari berbagai wilayah berkumpul dan melakukan aksinya brutalnya di jalan raya, sehingga berpotensi mencelakai penguna jalan lainnya.

"Masyarakat merasa resah dengan aktivitas tersebut, karena ada beberapa anak-anak dari Selalong dan anak dari Sekadau dan anaknya asal Dusun Penepah Desa Perongkan," katanya kepada media ını, Kamis (29/10/2026) melalui pesan WhatsApp.

Untuk ia meminta kepada aparat kepolisian dari Satlantas Polres Sekadau untuk melakukan penertiban, karena kegiatan tersebut sudah di sering ditegur, namun teguran tersebut tidak diindahkan oleh mereka.

Selain, ia juga meminta kepada Satuan Polisi Pamong (Satpol-PP) untuk bisa kira melakukan patroli di wilayah tersebut,guna mengecek dan memberikan teguran tegas terhadap anak-anak tersebut.

Selain bisa mencelakai penguna jalan lainnya, kegiatan BALI tersebut juga bisa mengancam keselamatan mereka sendiri, pasalnya waktu melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya para pelaku tidak mengunakan helm dan perlengkapan lainnya.

"Untuk dimohon, kepada aparat kepolisian untuk bisa menertibkan kegiatan tersebut, agar rasa kwatir masyarakat bisa berkurang,"pintanya (tar/man).
   Kamis, Oktober 29, 2026    Comment   

Arahkan CSR Perusahaan, Pemkab Dorong Perusahaan Bantu Biayai Setrata Anak Sekadau

Kepala BAPPERIDA kabupaten Sekadau Teresia Lili saat memberikan pemaparan kepada pihak perusahaan yang hadir pada acara satu perusahaan membiayai satu anak untuk mencapai strata satu, Rabu (28/10/2026) di Lupung Caffe Sekadau jalan merdeka Selatan Desa Sungai Ringin kecamatan Sekadau Hilir.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Program Satu Perusahaan Satu Sarjana tersebut merupakan upaya kolaboratif Pemerintah Kabupaten Sekadau dan dunia usaha untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi, membantu mahasiswa kurang mampu, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan secara terarah dan berkelanjutan.

Saat diwawancarai awak media ini, Rabu (28/10/2026) di Lupung Coffee, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sekadau Teresia Lili, S.H, M.A.P., menyampaikan, Kabupaten Sekadau memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tergolong baik di Provinsi Kalimantan Barat. 

Namun, peningkatan IPM masih perlu didorong, khususnya pada sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk kabupaten Sekadau berusia 25 tahun ke atas masih sekitar 7,9 tahun, atau setara dengan tingkat pendidikan SMP.

Dalam kondisi efisiensi anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Sekadau saat ini mendorong perusahaan, terutama perusahaan perkebunan, untuk berkontribusi meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui program Satu Perusahaan Satu Sarjana.

“Sebanyak 20 perusahaan telah sepakat memberikan beasiswa kepada minimal satu mahasiswa hingga menyelesaikan pendidikan sarjana.” katanya.

Prioritas beasiswa tersebut diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu, memiliki prestasi akademik atau non akademik, serta memenuhi persyaratan domisili dan pendidikan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagai fasilitator dan regulator, perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan, serta perusahaan sebagai pemberi beasiswa. Kerja sama dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) ujarnya.

Untuk Mekanisme pendaftaran, tambah Lili, Pemerintah daerah akan membuka pendaftaran melalui situs resmi, PPID, dan media sosial resmi. Jika pendaftar melebihi kuota, penerima akan diseleksi berdasarkan kriteria yang telah disepakati.

Bantuan meliputi biaya semester, bantuan wisuda, dan biaya penelitian tugas akhir sesuai kesepakatan dengan perusahaan. Biaya hidup tidak termasuk dalam kesepakatan ıni.tegas Lili.

Teresia Lili menambahkan, 0rogram ini diprioritaskan pada perguruan tinggi lokal, yaitu Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK), agar turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Sekadau.

Dikatakan, Setiap perusahaan untuk sementara berkomitmen membiayai satu mahasiswa. Penambahan kuota masih dimungkinkan apabila ada perusahaan yang bersedia memberikan bantuan lebih dari satu mahasiswa.

"Penandatanganan MoU direncanakan pada 12 November 2026 mendatang bersamaan dengan kegiatan terkait CSR. Untuk sementara catatan jadwal tersebut belum berubah pungkasnya (tar/man).

Rabu, Oktober 28, 2026

   Rabu, Oktober 28, 2026    Comment   

Buka Bimtek, Bupati Tekankan Akuntabilitas dan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

 

Bupati Sekadau saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Bimtek beberapa waktu lalu.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Bupati Sekadau Aron, S.H.membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2026, di Aula Hotel Gajahmada Pontianak beberapa waktu lalu.

Dalam arahannya, Aron menegaskan pentingnya akuntabilitas, kedisiplinan, dan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) menjadi bagian penting dalam mewujudkan integrasi data nasional.

Ia menyampaikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan, harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem digital sesuai ketentuan yang berlaku.

“Birokrasi saat ini bergerak cepat menuju era digitalisasi penuh. Kita tidak lagi bisa mengandalkan cara-cara konvensional yang lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia. Penerapan SP2D Online yang terintegrasi dengan perbankan dan SIPD RI merupakan langkah strategis untuk memastikan pencairan anggaran lebih cepat, aman, dan tepat sasaran,” ujar Aron.

Selain mendorong digitalisasi, Aron juga menyoroti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Ia mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam memenuhi persyaratan penyaluran dana agar tidak terjadi penundaan maupun pengurangan alokasi akibat keterlambatan administrasi.

Aron berharap, melalui kegiatan ini, aparatur sipil negara (ASN) mampu meningkatkan kompetensi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta bekerja secara profesional demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau, Nurhadi, menjelaskan bahwa bimtek berlangsung selama tiga hari, 21–23 Oktober 2026.

Menurut Nurhadi, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan APBD, meminimalkan kesalahan administrasi, serta mengurangi potensi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bimtek ini diikuti 160 peserta dari seluruh perangkat daerah, terdiri atas kepala SKPD, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara, dan operator SIPD.

Nurhadi berharap kegiatan tersebut dapat mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih sistematis, inovatif, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sekadau (tar/man)