Faktapagi.com

Berita

Kalbar

Politik

Minggu, November 30, 2025

      Comment   

Pengurus PNPMPI Resmi Dilantik

Berfoto bersama pengurus PNPMPI usai dilantik tangal 26 November 2025 lalu.
PADANG-FAKTAPAGI.COM. Sebanyak 149 orang Pengurus Nasional Pemimpin Muda Pertanian Indonesia (PNPMPI) resmi dilantik dengan khidmat di Balai Sidang Prof Balai Sidang Prof. Ir. Jurnalis Kamil, M.Sc, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Pelantikan ini mengusung tema besar "Revolusi Gen Z untuk Bertani, Berinovasi dan Berdikari.” Sebagai momentum penting bagi kebangkitan gerakan pemuda di sektor pertanian, Kamis (26/11/2025) kemarin.

Prosesi pelantikan dipimpin oleh Dewan Pembina PMPI, Ir. Zola Pandu, yang dalam amanatnya menegaskan pentingnya kehadiran generasi muda dalam memimpin perubahan sektor pertanian Indonesia.

“Generasi muda hari ini bukan hanya harus mampu bertani, tetapi juga memimpin inovasi, mengelola ilmu pengetahuan, serta menggerakkan kemandirian pangan bangsa,khususnya anak muda itu sendiri” ujar Ir. Zola Pandu dalam sambutannya.

Dalam sambutannya juga beliau berharap PMPI Indonesia harus mampu menjadi organisasi yang memadukan gerakan intelektual, gerakan sosial, dan gerakan pemberdayaan masyarakat. 

Beliau menekankan pentingnya konsolidasi program kerja, penguatan manajemen organisasi, serta komitmen etis seluruh pengurus untuk menjaga nama baik organisasi. Menurutnya, generasi muda adalah penentu masa depan pertanian Indonesia dan harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berkembang.

Sebagai informasi, Pemimpin Muda Pertanian Indonesia adalah organisasi keilmuan dan keprofesian generasi muda pertanian lintas latar belakang : petani, peternak, nelayan, akademisi, birokrat, pengusaha, mahasiswa, peneliti, hingga aktivis yang siap bergerak bersama membangun pertanian nasional. Sebulan yang lalu, tim formatur mengadakan open recruitment secara terbuka untuk bergabung menjadi pengurus. 

Hal itu dikarenakan PMPI Indonesia memilih Sumatera Barat menjadi Sentra Kegiatan Nasional yang sebelumnya hanya Jaringan Kepemudaan Pertanian Indonesia yang dibentuk sejak tahun 2023 lalu.

Antusias anak muda Sumbar terlihat dari perekrutan hingga pelantikan berlangsung. Pernyataan bangga itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PMPI Indonesia, Arif Zulpriansyah Siregar,S.P yang resmi dilantik.

Alhamdulillah, hari ini kita resmi dilantik sebagai pengurus Pemimpin Muda Pertanian Indonesia, Pelantikan ini bukan hanya pergantian struktur, tetapi pernyataan bahwa generasi muda siap mengambil alih masa depan pertanian Indonesia. 

"Kita tidak datang untuk menjadi penonton. Kita datang untuk memimpin perubahan, menciptakan inovasi, dan menggerakkan kemandirian pangan bangsa.” ujarnya.

Sebagai Ketua Umum, Aseng siregar juga sepakat bahwa kemajuan pertanian menuju Indonesia Emas tahun 2045 ada ditangan Gen Z.

Tema Revolusi Gen Z bukan slogan. Ini adalah ajakan bagi seluruh pemuda untuk menunjukkan bahwa kita mampu mengubah ekosistem pertanian lewat riset, teknologi, dan kreativitas. 

"Generasi kita adalah generasi yang bergerak cepat, dan pertanian harus bergerak bersama kita. Saya berharap 149 orang ini masing-masing menjadi lokomotif di bidangnya" tambahnya.

Rangkaian acara berlangsung tertib dimulai dengan Pembacaan Sumpah Pemuda Pertanian Indonesia dan dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelantikan, pembacaan ikrar pengurus, serta sesi dokumentasi bersama seluruh anggota pengurus nasional yang hadir. 

Dengan telah dilantiknya 149 pengurus baru, PMPI secara resmi bergerak menjadi motor penggerak lahirnya pemimpin-pemimpin muda pertanian Indonesia yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Dalam waktu satu bulan kedepan, PMPI Indonesia akan melakukan Rapat Kerja dengan seluruh pengurus yang telah disahkan.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu dihadiri oleh unsur Pembina, Pakar pertanian, Akademisi, Mahasiswa Pertanian se Sumatera Barat dan Organisasi Kepemudaan se Sumatera Barat (tim/red)


      Comment   

Gelar Musda, Perbakin Pilih Ketua Baru. Mejeng : Ayo Kita Gerakan Perbakin Di kabupaten Sekadau.

 

Ketua Perbakin terpilih saat menandatangani Surat Keputusan,Sabtu (29/11/2025) di Rumah Adat Melayu Sekadau. 
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) mengelar Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke II tahun 2025. Acara Muskab tersebut dibuka oleh wakil ketua DPRD Jefray Raja Tugam.Muskab yang merupakan forum tertinggi di tingkat kabupaten untuk sebuah organisasi. Fungsinya adalah untuk mengevaluasi kinerja periode sebelumnya, menyusun program kerja ke depan, dan memilih kepengurusan baru periode 2025-2029, Sabtu (29/11/2025) di rumah Adat Melayu kabupaten Sekadau.

Hasil dari Muskab akhirnya kembali memilih ketua baru dan Fransisco Uwardianus terpilih sebagai ketua Perbakin kabupaten Sekadau periode 2025-2029.

Usai terpilih kepada para awak media ia mengucapkan terimakasih kepada semua anggota Perbakin yang telah kembali mempercayainya untuk kembali menahkodai Perbakin kabupaten Sekadau.


"Terimakasih saya ucapkan kepada semua angota perbakin yang telah memilih kembali saya sebagai ketua perbakin kabupaten Sekadau.Sesuai konsep visi misi saya, kita akan mengelar event di kabupaten Sekadau," ujarnya.

Terpilihnya dirinya untuk masa bakti 2025 -2029 ia mengajak semua angota saling berkerjasama,hanya saja sebagai pengurus Perbakin kita tidak ada upah, kita akan bekerjasama secara sukarela agar Perbakin bisa lebih baik lagi kedepannya.

"Mari semua pengurus Perbakin untuk mencurahkan semua pikiran dan kemampuan kita secara sukarela demi kemajuan Perbakin Kedepannya," ajaknya.

Pria yang bisa di sapa Mejeng ini mengatakan, agar kabupaten Sekadau bisa dikenal oleh pihak luar, rencananya kita akan mengelar open turnamen menembak, kita juga akan undang para atlet tembak dari luar kabupaten Sekadau. Tujuan, agar Sekadau bisa dikenal dan sekaligus memotivasi PO ada atlet tembak di kabupaten Sekadau.

"Ayo kita majukan Perbakin di kabupaten Sekadau, gunakan semua kemampuan kita untuk memperkuat Perbakin Sekadau," ajaknya.

Hadir pada acara tersebut, Wakapolres Kompol Asep Mustofa, perwakilan Dandim 1204 Sanggau di wakili oleh Pabung, serta para undangan lainnya (wos/tar)


      Comment   

Bencana Beruntun di Tiga Provinsi, Formappel’RI Menilai Akibat Keserakahan Oknum Perusak Lingkungan

 

Kondisi bencana alam Banjir Bandang di beberapa provinsi pulau Sumatera diduga akibat pembalakan liar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, foto istimewa.
SUMATERA-FAKTAPAGI.COM. Rentetan bencana alam yang melanda tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat kembali membuka mata publik terkait maraknya aktivitas perusakan lingkungan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Mulai dari perambahan hutan, pembukaan lahan ilegal, hingga eksploitasi alam tanpa izin disebut menjadi pemicu utama kerusakan ekosistem dan meningkatnya potensi bencana alam.

Kerusakan itu kini berimbas pada banjir, longsor, serta terganggunya kehidupan masyarakat di berbagai wilayah. Aktivitas alam yang dulu stabil kini berubah drastis akibat hilangnya tutupan hutan dan rusaknya daerah tangkapan air.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli dan Pemerhati Lingkungan Republik Indonesia (Formappel’RI), R. Anggi Syaputra, didampingi Sekjen Rio Lubis Dan Wagiono Ardiansyah menyampaikan, kecaman keras terhadap pihak-pihak yang diduga merusak lingkungan demi keuntungan pribadi.Kami mengecam keras keserakahan oknum-oknum yang menjadikan alam sebagai objek eksploitasi. 

"Perambahan dan perusakan lingkungan di Sumut, Aceh, dan Sumbar bukan hanya tindakan tidak bertanggung jawab, tetapi juga kejahatan moral karena dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat,” tegas R. Anggi Syaputra.

Ia menyebut bahwa kerusakan lingkungan secara masif tidak mungkin terjadi tanpa adanya permainan dan kelalaian pihak tertentu. R. Anggi Syaputra menegaskan bahwa Formappel’RI mendorong aparat penegak hukum untuk membuka penyelidikan menyeluruh terkait dugaan keterlibatan oknum dalam aktivitas ilegal tersebut.

“Bencana yang terjadi bukan semata-mata musibah alam, tetapi konsekuensi dari ulah manusia yang mengabaikan keseimbangan ekosistem. Kami meminta tindakan tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Jangan sampai alam terus menjadi korban keserakahan,” ucapnya.

Formappel’RI juga menyerukan,agar Pemerintah Pusat dan Daerah memperkuat pengawasan, memperketat izin pengelolaan lingkungan, serta mengedepankan prinsip keberlanjutan. Organisasi ini berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu lingkungan dan menyuarakan kepentingan masyarakat agar kerusakan alam tidak semakin meluas.

“Alam adalah titipan untuk generasi mendatang. Jika dirusak hari ini, anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya. Formappel’RI berdiri di garis depan untuk memastikan kejahatan lingkungan tidak lagi dibiarkan,” tutup R. Anggi Syaputra.

Bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut kini menjadi peringatan keras bahwa eksploitasi tanpa batas akan selalu berujung pada tragedi. Publik pun berharap agar pemerintah dan penegak hukum benar-benar bertindak, bukan sekadar memberikan janji (tim/Formappel'RI)

      Comment   

Kasus Jalan Mempawah KPK Periksa Eks Ketua DPRD, Rajawali Minta Ada Kepastian Hukum

Foto ilustrasi 
JAKARTA-FAKTAPAGI.COM.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah tegas dalam penyelidikan kasus korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kali ini, pihak KPK memanggil mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mempawah untuk diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 40 miliar, Jumat tanggal 27 November kemarin

Penyelidikan ini merupakan kelanjutan dari proses yang dimulai sejak April 2025, ketika KPK melakukan penggeledahan terhadap 16 tempat di Mempawah, Sanggau, dan Pontianak serta menyita dokumen dan barang bukti elektronik.

Dari informasi yang diperoleh, kasus ini terkait proyek peningkatan jalan Sekabuk-Sei Sederam dan jalan Sebukit Rama-Sei Sederam di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2015 yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Abdurrahman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Idi Syaf Ria di selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan, dan Lutfi Kaharuddin selaku Direktur Utama PT ABP. 

Pemeriksaan terhadap eks Ketua DPRD Mempawah bertujuan untuk mendalami peran dan keterlibatannya dalam proses pengadaan atau pengawasan proyek yang diduga menyimpang.

Dari aspek hukum, kasus korupsi proyek infrastruktur seperti ini biasanya dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Pasal yang sering digunakan antara lain:

 Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3): Mengatur penyuapan atau pemberian suap dalam rangka mendapatkan keuntungan dalam pekerjaan pemerintah.Pasal 3 juncto Pasal 18: Mengatur pungutan liar yang merugikan negara atau masyarakat.

Selain itu, KPK juga berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberinya wewenang khusus untuk menindak kejahatan korupsi tanpa terhalang oleh hierarki lembaga lain.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (Ketum RAJAWALI), Hadysa Prana dalam keterangannya yang diterima tim redaksi, menyatakan, bahwa pemeriksaan KPK terhadap eks Ketua DPRD Mempawah adalah bukti bahwa lembaga penegak hukum tidak mengurangi tekanannya. 

Kami menegaskan, bahwa proses ini harus berjalan dengan transparansi dan objektivitas penuh dan tidak ada ruang untuk diskriminasi atau pelarian hukum, bahkan bagi tokoh yang berpengaruh. 

"Kepastian hukum yang terwujud bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan proyek infrastruktur yang seharusnya memberi manfaat bagi semua." tegasnya Sabtu (29/11/2025) ) kemarin.

 Menurut dia, kasus ini bukan hanya masalah kehilangan uang negara, tetapi juga kehilangan harapan masyarakat yang menunggu akses jalan yang layak untuk beraktivitas. 

"Setiap rupiah yang dicuri dari proyek ini adalah hak rakyat yang terkorupsi, dan kami mendesak KPK untuk menyelidiki tuntas hingga akar-akarnya, termasuk memeriksa semua pihak yang terlibat dalam proses pengawasan dan kebijakan proyek." Cetusnya.

Selain itu, KPK juga telah memeriksa sejumlah tokoh lain, termasuk Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Mempawah saat proyek tersebut berjalan, serta mantan Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap para tokoh tersebut bertujuan untuk mendalami kebijakan yang menyimpang dan keterlibatan pihak-pihak terkait.

Penyelidikan kasus korupsi jalan di Mempawah masih terus berjalan, dan KPK menyatakan akan mengumumkan konstruksi perkara secara utuh secepatnya. 

Menutup keterangannya Rajawali berpesan, bahwa pemeriksaan ini harus menjadi tonggak untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola di sektor infrastruktur di tingkat daerah. DPP RAJAWALI  akan terus mendukung upaya penegakan hukum dan mempromosikan budaya anti-korupsi, agar kasus serupa tidak terulang dan daerah bisa berkembang dengan cara yang jujur dan berkeadilan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum dalam menegakkan hukum.(Sumber Rajawali/editor red)

 


 

 

Sabtu, November 29, 2025

      Comment   

Hari ke-13 Ops Zebra Kapuas 2025, 21 Pengendara Tilang dan 169 Hanya Teguran

IPDA,Alexander Aldo.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Polres Sekadau kembali menyampaikan perkembangan pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas 2025 yang kini memasuki hari ke-13. Dalam kegiatan penertiban di berbagai titik, petugas mencatat 21 pelanggaran fatalitas yang langsung ditindak dengan tilang karena berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan.

Sedangkan, 169 orang pengendara diberikan teguran lantaran masih ditemukan pelanggaran mendasar, seperti tidak membawa SIM, penumpang tidak menggunakan helm, serta ketidakpatuhan terhadap tata tertib lalu lintas lainnya.

Hal ini dikatakan oleh Kaposko Operasi Zebra Kapuas 2025 Polres Sekadau, IPDA Alexander Aldo, menyampaikan bahwa penindakan dilakukan secara selektif dan proporsional, dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.

“Hingga hari ini, untuk kejadian laka lantas nihil, situasi Kamtibmas dan arus lalu lintas juga terpantau aman serta kondusif,” jelas Aldo Sabtu (29/11/2025) kepada awak media di Mapolres.

Menjelang penutupan Operasi Zebra pada Minggu, 30 November 2025, Aldo mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang beberapa hari terakhir dinilai berpotensi mengganggu keselamatan para pengguna jalan.

Ia meminta pengendara berhati-hati saat melintas di kondisi hujan, terutama di lokasi yang rawan pohon tumbang maupun tebing longsor. Apabila menemukan hambatan jalan atau kondisi membahayakan, masyarakat diminta segera melapor melalui Layanan Darurat 110 Polri.

“Layanan 110 bersifat gratis, langsung terhubung dengan operator Polres Sekadau, sehingga memudahkan masyarakat melaporkan situasi darurat,” ujarnya.

Aldo berharap edukasi yang disampaikan selama Operasi Zebra Kapuas 2025 dapat terus membentuk kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya.

“Operasi Zebra boleh berakhir, tapi budaya tertib harus tetap jalan,” pungkasnya (tar/wos)

      Comment   

Pasca Banjir Bandang, Aktivitas Rutan Normal Kembali, Hanya Layanan Kunjungan Dihentikan Sementara

 

Pegawai Rutan Kelas I Medan saat melakukan pengecekan air dilingkungan Rutan Paska Banjir Bandang beberapa waktu lalu.
MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan memastikan, bahwa penanganan dampak banjir yang melanda kawasan tersebut berjalan lancar, efektif, dan tidak mengganggu aktivitas warga binaan secara keseluruhan. Di bawah kepemimpinan Kepala Rutan, Andi Surya, dan jajarannya, telah mengambil langkah proaktif untuk menjamin keselamatan, kebutuhan logistik, dan sanitasi warga binaan.Banjir menyebabkan genangan air di beberapa kamar hunian. 

Andi Surya menjelaskan, bahwa warga binaan yang terdampak segera dievakuasi ke lokasi yang dianggap lebih aman dan kering.

"Kami dengan sigap memindahkan warga binaan yang kamarnya tergenang. Mereka dipindahkan ke tempat sementara seperti Masjid, Gereja, dan Gedung Fatmawati yang merupakan blok binaan narkoba serta Blok Hasanuddin," ujar Andi Surya disela kunjungannya ke blok blok hunian, Kamis,( 27/11/2025) kemarin.

Andi menegaskan,bahwa tindakan ini diambil untuk memastikan tidak adanya korban dan seluruh warga binaan dalam kondisi baik.

Kendala Listrik dan logistik terjamin, bantuan air bersih sudah disalurkan, untuk itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada warga binaan terkait terputusnya pasokan listrik. Pemadaman dilakukan sebagai langkah pencegahan darurat. 

"Kami mohon maaf karena sarana penerangan terpaksa tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ini murni untuk menjaga hal yang tidak diinginkan mengingat seluruh area rutan sempat tergenang air, demikian juga halnya dengan pasokan air bersih,"ungkapnya.

Meskipun terjadi kendala lanjut Andi, pihak rutan menjamin kebutuhan logistik warga binaan. Sejak Kamis malam hingga Jumat pagi, rutan menyediakan kebutuhan makanan dan minuman.

"Kami terus melakukan yang terbaik dengan menyediakan nasi bungkus untuk makan malam dan minuman kemasan untuk semua warga binaan," tambah Andi.

Untuk mengatasi masalah sanitasi, Rutan Kelas I Medan bekerjasama dengan Kanwil Imipas Sumut dengan memasukkan mobil tangki air bersih untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi warga binaan.

Saat ini kata dia, aktivitas kembal normal fasilitas umum berfungsi, Ia menegaskan bahwa petugas rutan senantiasa melakukan pengawasan ketat ke blok-blok hunian sejak Kamis malam untuk memastikan keselamatan.

Andi menambahkan mulai hari Jumat tanggal 28 November pagi, aktivitas di Rutan Kelas I Medan dilaporkan telah berjalan normal kembali. 

Seluruh fasilitas umum sudah berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk ruang kunjungan, ruang portir, ruang registrasi, dan rumah ibadah. Pelaksanaan ibadah Shalat Jumat pun juga dilaksanakan hari ini di Masjid At Taubah Rutan Kelas I Medan sebagaimana biasanya, tambah Andi.

Untuk sementara layanan kunjungan dihentikan,namun semua aktivitas rutan sudah berjalan seperti biasa pada pagi ini. "Hanya saja, layanan kunjungan terpaksa kami tunda sementara karena warga binaan masih fokus melakukan pembersihan di blok huniannya masing-masing," tutupnya (tim/red)

Jumat, November 28, 2025

      Comment   

Beredarnya Surat Elektronik Mutasi Dari BKSDM Adalah Penipuan

Radius, SH
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sekadau mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya surat dan informasi yang mengatasnamakan Kepala BKPSDM serta Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Disiplin ASN. Surat tersebut berisi pemberitahuan dan permintaan koordinasi terkait mutasi serta Penataan Aparatur di Lingkungan Sekolah, yang ditujukan kepada sejumlah kepala sekolah, termasuk Kepala SDN 10 Selintah, SDN 28 Selimus, TK Negeri 2 Sekadau Hilir, dan TK Negeri Pembina Nanga Mahap.

Menanggapi hal ini Kepala BKPSDM Kabupaten Sekadau Radius,SH menegaskan, bahwa surat dan informasi yang kini beredar di beberapa sekolah dan TK di Kabupaten Sekadau adalah palsu. Ia menyebutkan, bahwa instansi yang dipimpinnya itu tidak pernah menerbitkan surat korespondensi terkait mutasi aparatur di lingkungan sekolah sebagaimana yang diklaim dalam surat yang beredar.

Lebih lanjut Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda kabupaten Sekadau merinci sejumlah indikasi bahwa surat tersebut palsu adalah, bahwa tanda tangan elektronik Kepala BKPSDM, dinyatakan tidak valid (invalid signature) berdasarkan hasil validasi dan tidak sesuai dengan specimen yang dikeluarkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN.

Lalu nomor handphone yang tercantum dalam surat itu bukan nomor resmi milik Kepala BKPSDM maupun Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Disiplin ASN.

Kemudian nama jabatan dan kepala bidang yang dicantumkan tidak sesuai dengan Struktur Organisasi dan tata kerja BKPSDM Kabupaten Sekadau.

Selanjutnya, format dan tata naskah surat juga dinilai tidak sesuai dengan tata naskah Dinas di Pemerintah Kabupaten Sekadau. 

Lebih lanjut Radius menjelaskan,bahwa setiap proses mutasi ASN hanya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melibatkan tim penilai kinerja ASN yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Proses tersebut sepenuhnya dilakukan secara resmi oleh BKPSDM.

"Saya menegaskan,bahwa seluruh layanan kepegawaian yang diberikan bersifat gratis atau tidak dipungut biaya," cetusnya melalui pres realaes Kamis (27/11/2025) kemarin.

Untuk itu ia mengimbau kepada seluruh ASN yang menerima surat elektronik palsu melalui WhatsApp ataupun media sosial lainnya agar mengabaikan isi pesan tersebut, dan tidak meneruskan kepada pihak lain, segera memblokir nomor pengirim tersebut. 

"Oknum yang melakukan hal itu bisa dilaporkan kepada pihak berwajib apabila ditemukan indikasi tindakan penipuan,”katanya.

Sebagai ASN Radius berharap, agar tetap berhati-hati serta merujuk pada informasi yang dikeluarkan oleh instansi resmi. Hal ini penting, untuk menghindari aksi penipuan seperti saat ini. 

Untuk mencegah penyebaran informasi palsu serupa, Radius meminta ASN dan masyarakat untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui  website resmi BKPSDM Sekadau di (www.bkpsdm.sekadaukab.go.id  (http://www.bkpsdm.sekadaukab.go.id) atau papan pengumuman resmi di kantor BKPSDM (sumber madah Sekadau,/editor red)

      Comment   

Wagub Minta Pers Tak Boleh Takut Saat Mengabarkan Kebenaran

Berfoto bersama usai kegiatan audiensi antara SMSI dengan wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Rabu (27/11/2025) di kantor Gubernur Kalbar.
PONTIANAK-FAKTAPAGI.COM.Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan S Ip, M Si, menegaskan perusahaan pers harus tetap berani dan independen dalam menyuarakan kebenaran, sekalipun menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Pesan itu ia sampaikan saat menerima audiensi jajaran pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Barat.

Audiensi dipimpin oleh Ketua SMSI Kalbar, Muhammad Khusyairi didampingi sekretaris, Ahmad Madani dan Deni Ramdani.

Pertemuan berlangsung cair itu,  membahas peran media siber, tantangan industri pers, hingga pentingnya sinergi pemerintah dan organisasi pers dalam menjaga kualitas informasi di tengah derasnya arus digital.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, Krisantus Kurniawan menekankan pers memegang peranan fundamental dalam menjaga iklim demokrasi dan ruang publik yang sehat. 

Menurut dia, kebebasan pers bukan sekadar ruang untuk bekerja, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menyampaikan fakta tanpa kompromi.

“Perusahaan pers jangan pernah takut selama menyuarakan kebenaran. Selama berpegang pada kode etik, tidak ada alasan untuk gentar,” tegas Krisantus.

Ia juga menyampaikan tantangan media semakin kompleks, terutama diera digital yang mempercepat persebaran informasi, termasuk potensi mis informasi.

"Pemerintah daerah membutuhkan mitra media yang profesional, terverifikasi, dan berkomitmen pada kebenaran," tegasnya.

Krisantus mengapresiasi keberadaan SMSI sebagai organisasi perusahaan pers siber yang telah menginisiasi banyak pembenahan internal, mulai dari peningkatan kompetensi hingga mendorong perusahaan media anggota untuk memenuhi standar legalitas.

"Pemprov tentunya siap untuk berkolaborasi dalam upaya mewujudkan ekosistem informasi yang sehat di Kalimantan Barat," tegasnya.

Sementara, Ketua SMSI Kalbar Muhammad Khusyairi menjelaskan SMSI Kalbar terus berupaya memperkuat ekosistem media siber yang sehat di daerah. 

Pria dengan sapaan akrab Sery Tayan ini, memaparkan sejumlah program termasuk akan menggelar Musprov I dan seminar pengusulan RM Margono Djojohadikoesoemo yang merupakan pendidi BNI menjadi pahlawan nasional.

"SMSI Kalbar ingin hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai lokomotif peningkatan kualitas media siber di Kalbar," ungkapnya.

Sery Tayan menyampaikan harapan agar Pemprov Kalbar semakin  memperhatikan keberlangsungan media lokal, baik dari sisi kerja sama komunikasi publik maupun kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri media.

Momen tersebut tentunya menandai langkah baru sinergi antara SMSI Kalbar dan Pemerintah Provinsi Kalbar, terutama dalam menjaga ruang publik yang informatif, akurat, dan bertanggung jawab (tar)

      Comment   

Usai Audiensi Dengan SMSI, Ria Norsan Minta SMSI Menjadi Pelopor Nasari Media Yang Konstruktif

Suasana audiens pengurus SMSI Kalbar bersama Gubernur Ria Norsan, Kamis (27/11/2025) di ruang kerja Gubernur.
PONTIANAK-FAKTAPAGI.COM. Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Barat melaksanakan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat, Drs H Ria Norsan, SH, MM. Audiensi tersebut berlangsung di ruang kerja Gubernur Kalbar, Drs H ria Norsan, SH, MM itu dipimpin Ketua SMSI Kalbar, Muhammad Khusyairi, bersama penasehat organisasi itu, R Rosyid Rido Ibnu Syahrie, sekretaris Ahmad Madani, R Oesnan dan Deni Ramdani, Kamis (27/11/2025) di Pontianak.

Pertemuan berjalan baik, dalam suasana dialogis dan interaktif. Ketua SMSI Kalbar, Muhammad Khusyairi memaparkan perkembangan dan agenda besar organisasi yang dinakhodai nya pada tahun berjalan.

Selain membahas rencana Musyawarah Provinsi (Musprov) ke I. Pria asal Tayan ini, memaparkan inisiatif SMSI Pusat yang akan dilaksanakan SMSI Kalbar menggelar seminar nasional terkait pengusulan RM Margono Djojohadikoesoemo pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai pahlawan nasional. 

Agenda tersebut dianggap penting untuk memperkaya diskursus sejarah nasional dan mengenalkan kembali figur-figur berkontribusi besar bagi negara.

“Kami ingin Musprov I tidak hanya menjadi forum internal organisasi, tetapi juga melahirkan gagasan-gagasan strategis yang bermanfaat bagi Kalbar dan Indonesia,” ungkap pria yang akrab disapa Sery Tayan itu.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalbar, Drs H Ria Norsan SH, MM menyampaikan apresiasi atas inisiatif SMSI Kalbar yang dinilainya mampu memperkuat ekosistem pers diera digital. 

Menurut Norsan, media tentunya memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni, terlebih di tengah dinamika informasi yang begitu cepat.

“Media harus menjadi pilar pemersatu, bukan pemecah. Pers yang sehat akan melahirkan ruang publik yang sehat," cetusnya.

Ia berharap, agar SMSI Kalbar hendaknya berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme media siber, termasuk dalam hal verifikasi informasi dan peningkatan kapasitas para pengelola media anggota SMSI.

"Saya berharap SMSI Kalbar terus menjadi bagian dari kekuatan yang menjaga persatuan masyarakat. Dan menjunjung tinggi profesionalitas dalam sebuah pemberitaan," harap Norsan.

Audiensi ditutup dengan dukungan moral Gubernur Kalbar terhadap berbagai program SMSI. 

"kolaborasi pemerintah dan media terus terjaga, terutama dalam penyebaran informasi pembangunan yang akurat dan konstruktif," cetusnya.

Harapannya, dengan audiensi ini, SMSI Kalbar semakin menegaskan langkahnya sebagai organisasi perusahaan pers yang aktif berperan dalam penguatan media digital serta kontribusi pada isu-isu strategis nasional (tar).

Kamis, November 27, 2025

      Comment   

Di Sanksi Adat, PT.BSL Berjanji 60 Persen Karyawan Warga Setempat

 

Berfoto bersama usai pemagaran lokasi masuk ke lokasi PKS PT. BSL Rabu (26/11/2025) di Entada.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Masyarakat  Ensibau Dusun Entada Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau mendatangi lahan tempat pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.Bintang Sawit Lestari (BSL) di Ensibau jalan arah Merapi. Kedatangan masyarakat tersebut untuk menyampaikan beberapa tuntutan kepada pihak perusahaan,.Rabu (26/11/2025) kemarin.

Adapun tuntutan masyarakat Ensibau kepada pihak pertama yang disampaikan oleh Samen mewakili masyarakat diantaranya :

Masyarakat ingin menanyakan penyelesaian kasus karyawan yang setempat yang dipecat tidak melalui prosedur yang benar.

Kemudian tuntutan kedua adalah, kami menuntut pihak perusahaan untuk merekrut karyawan perusahaan dari masyarakat setempat yakni Bokak Sebumbun dan Desa Merapi.

"Melibatkan masyarakat Bokak Sebumbun dalam pembangunan pabrik," pintanya.

Ia juga meminta agar pembangunan PKS di lokasi tersebut bisa memperhatikan pembuangan limbah pabrik supaya tidak mencemari lingkungan dan lahan pertanian masyarakat. 

Kami juga meminta agar pihak perusahaan menghargai kearifan lokal, serta istiadat masyarakat setempat. Kami juga meminta agar masyarakat diikut sertakan dalam proses pembangunan PKS serta pembangunan fasilitas masyarakat setempat.

Menurut dia, sejak perusahaan BSL masuk, belum berdampak positif terhadap masyarakat setempat, bahkan ada upacara pemecatan terhadap karyawan dari masyarakat setempat tidak mengunakan prosedur yang ada.

 padahal berkat karyawan tersebut, yang pertama merintis termasuk pembebasan lahan, sehingga lokasi pembangunan PKS bisa ada sekarang. 

"Kami tidak membela yang salah. Tapi jangan gara-gara masalah sepele, kebaikan dan jasa masyarakat selama ini diabaikan," sarannya.

Pantauan awak media dilapangan menunjukkan, akibat pemecatan karyawan secara sepihak itulah, berbuntut dengan pemagaran lokasi pembangunan pabrik.

Selain itu, Samen juga meminta agar perusahaan memperhatikan aliran limbah gusuran tanah agar tidak  mengalir ke lahan Pertanian masyarakat. 

Berdasarkan keputusan musyawarah pengurus adat akhirnya menjatuhkan sanksi adat kepada pihak perusahaan sebesar 17 Juta rupiah 

Sementara itu Ampera, salah satu pimpinan PT.BSL menyayangkan terjadinya kasus seperti ini, padahal dirinya sudah mengupayakan berhubungan baik dengan masyarakat.

Pihaknya kata dia, akan membuka diri untuk berdialog untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi kedepannya.

Ia berharap agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, sebab banyak yang dirugikan dan menghambat pembangunan pabrik. Ia berjanji akan memberdayakan masyarakat di dua desa yakni Bokak Sebumbun dan Merapi.

"Nanti sebanyak 60 persen pekerja akan melibatkan masyarakat setempat. Nah terkait lamaran tinggal sampaikan ke kepala desa masing-masing," pesannya.

Pertemuan tersebut akhirnya ditutup dengan sanksi adat oleh masyarakat kepada pihak perusahaan, dan dilanjutkan upacara adat pembukaan pagar pada hari Kamis tanggal 27 November 2025.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Bokak Sebumbun, Kepala Dusun Lisuk Raya mewakili kades Merapi). Kapolsek Sekadau Hilir, Kasat Samapta Polres Sekadau beserta anggota, serta tokoh masyarakat desa Bokak sebumbun (wos/tar)

Iklan dewan

Iklan dewan

Lifestyle

Kuliner

Kesehatan