Berita Faktapagi.com hari ini

Iklan dewan

Iklan dewan

Iklan dewan

Iklan dewan

Iklan dewan

Iklan dewan

Iklan dewan

Iklan

Iklan

HANDI IDUL FITRI

HANDI IDUL FITRI

Berita Kedua 14 (7artikel)

BERITA KETIGA 21

Jumat, November 20, 2026

M.Faisal Tegaskan Terkait Zulhas, Adalah Penyebaran Berita Hoaks

Foto istimewa.

MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Medan, M. Faisal B. IRKH, M.H., mengecam beredarnya informasi yang dinilainya sebagai fitnah dan berita bohong terhadap Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, di media sosial.Faisal menilai, penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta tersebut berpotensi membentuk opini menyesatkan, merusak reputasi seseorang, serta menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Faisal kepada awak media melalui sambungan telepon WhatsApp, Kamis (19/11/2026).

Menurut Faisal, setiap informasi yang beredar di ruang publik harus didasarkan pada fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang diduga sengaja membangun narasi negatif melalui informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

“Zulkifli Hasan telah difitnah secara keji melalui informasi hoaks yang beredar di media sosial. Kami mengecam keras penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta dan berpotensi merusak nama baik seseorang. Jangan sampai ruang publik dijadikan tempat untuk membangun opini yang menyesatkan dan memecah belah masyarakat,” tegas Faisal.

Ia menambahkan, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab, dengan tetap mengedepankan etika, fakta, serta ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai perbedaan pandangan dijadikan alasan untuk menyebarkan fitnah. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang diputarbalikkan sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan. Kita harus bersama-sama menjaga suasana yang kondusif serta menghormati proses demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal menyampaikan bahwa Zulkifli Hasan selama ini turut mendukung dan mengawal berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta berbagai program pembangunan lainnya.

Menurutnya, pelaksanaan program-program tersebut membutuhkan sinergi, dukungan, dan kerja sama seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Faisal juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dan bijak dalam menggunakan media sosial. Ia meminta setiap informasi yang diterima diperiksa terlebih dahulu kebenaran dan sumbernya sebelum dibagikan kepada orang lain.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Jangan ikut menyebarkan berita bohong, karena dampaknya bisa merugikan banyak pihak dan mengganggu keharmonisan kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Diakhir keterangannya, Faisal berharap Tim Hukum DPP PAN dapat mengkaji secara serius persoalan tersebut serta mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya dugaan pelanggaran hukum.

“Tim Hukum DPP PAN diharapkan dapat menelaah persoalan ini secara cermat dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai aturan hukum. Menurutnya hal ini sangat penting,  bagi para pihak penyebar berita hoaks agar  bertanggung jawab atas informasi yang disebarluaskan. Kita harus menjaga ruang publik agar tidak menjadi sarana penyebaran fitnah, provokasi, maupun informasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan ,” pungkas Faisal (tim).

Temuan Penyidik,Dugaan Pertemuan DAC-AAL di Markas FKPPI Tanjung Morawa dan Senjata Pindad yang Diduga Sudah Di Siapkan

 

Reka ulang kasus penyerangan dan penembakan yang menewaskan Koti MPac Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang beberapa waktu lalu.

MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Sejumlah fakta baru mulai terungkap dalam rekonstruksi kasus dugaan penyerangan dan penembakan yang menewaskan Wakil Komandan Koti MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang, Donny Pa'cek,yang mengakibatkan sejumlah warga dan rekan korban terluka.Pelaksanaan reka ulang adegan berlangsung di Mapolda Sumatera Utara, hal ini dilakukan mengingat kondisi lokasi kejadian dinilai kurang memungkinkan untuk pelaksanaan rekonstruksi secara langsung demi menjaga kondusivitas. Selasa 17 Nov 2026

Dalam rangkaian adegan tersebut, pihak penyidik menelusuri dugaan adanya persiapan matang sebelum insiden berdarah itu terjadi. Berdasarkan keterangan yang mencuat dalam rekonstruksi, salah seorang terduga pelaku berinisial Dwika Anggara Cipta (DAC) diduga telah menyiapkan senjata api merek Pindad sebelum aksi penyerangan berlangsung.

Fakta lain yang turut menjadi sorotan penyidik adalah dugaan adanya pertemuan antara DAC dengan terduga pelaku lainnya yang berinisial AAL, bertempat di markas FKPPI di kawasan Tanjung Morawa.

Pada salah satu adegan yang diperagakan, DAC diduga memperlihatkan senjata api tersebut kepada terduga pelaku berinisial Afriandi Anas Limbong (AAL). Selanjutnya, senjata itu diduga diserahkan kepada AAL yang diduga diiringi dengan instruksi berbunyi, "Pegang ini, Dek. Nanti kalau ada apa-apa, ledakkan aja."

Reka adegan ini memunculkan pertanyaan di tengah publik mengenai sejauh mana dugaan persiapan tersebut dilakukan, serta bagaimana dugaan pembagian peran dari masing-masing pihak sebelum insiden yang merenggut nyawa Donny Pa'cek itu terjadi.

Apabila rangkaian fakta ini didukung oleh alat bukti yang sah, publik berharap penyidik dapat mendalami lebih lanjut mengenai dugaan adanya kesepakatan, perencanaan, maupun tingkat keterlibatan masing-masing terduga pelaku.

Harapan Pengungkapan Kasus Secara Menyeluruh

Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengurai seluruh mata rantai perkara ini secara tuntas. Hal ini mencakup siapa pihak yang diduga ikut merencanakan, diduga mempersiapkan senjata api, hingga pihak yang diduga memberikan perintah di lapangan. Termasuk menelusuri apakah ada pihak lain yang mengetahui atau diduga turut terlibat.

Insiden yang menimpa Donny Pa'cek meninggalkan duka mendalam. Terdapat satu nyawa yang melayang, serta beberapa korban luka yang hingga kini masih harus menjalani proses pemulihan akibat peristiwa tersebut.

Masyarakat menantikan kepastian hukum dan transparansi atas perkembangan penyidikan. Besar harapan publik agar jajaran Kapolda Sumatera Utara dapat memastikan perkara ini ditangani secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu.

Dorongan Penerapan Hukum Berdasarkan Bukti

Para praktisi dan masyarakat berharap penegak hukum dapat menguji penerapan Pasal 459 KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) tentang dugaan pembunuhan berencana, apabila unsur-unsurnya memang terbukti. Tak hanya itu, penerapan ketentuan penyertaan tindak pidana dalam Pasal 20 KUHP Nasional, serta aturan hukum mengenai dugaan kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal, juga diharapkan dapat didalami sesuai dengan fakta di lapangan.

Publik berharap penanganan kasus yang menghilangkan nyawa seseorang ini tidak hanya berhenti pada pengungkapan terduga pelaku penembakan, melainkan dapat mengusut tuntas keseluruhan dugaan perencanaan dan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lainnya.

Upaya Konfirmasi Redaksi

Terkait temuan reka adegan dalam rekonstruksi ini, Redaksi berupaya melakukan konfirmasi guna memastikan keberimbangan informasi. Namun, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes. Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., hingga berita ini diterbitkan belum memberikan jawaban atau tanggapan resmi.

Menanti Keadilan yang Terang Benderang

Hukum diharapkan dapat berdiri tegak secara berkeadilan. Tidak boleh ada yang kebal hukum, tidak boleh ada fakta yang tertutupi, sehingga setiap mata rantai dalam dugaan kejahatan ini dapat terungkap sejelas-jelasnya demi keadilan (tim).

Kamis, November 19, 2026

Pemkab Sekadau Serahkan Bantuan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kepada 2.250 Orang Penerima

 

Penyerahan santunan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada istri korban oleh staf ahli Bupati Hermansyah mewakili Bupati, Kamis (19/11/2026) di Aula kantor CU Keling Kumang Desa Sungai Ringin kecamatan Sekadau Hilir.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Bupati Sekadau Aron, SH yang diwakili oleh Hermansyah staf ahli Bupati Bidang Politik dan Hukum membuka secara resmi kegiatan penyerahan bantuan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan Sawit yang biayai oleh Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Dikabupaten Sekadau, Kamis (19/11/2026) di Aula kantor CU Keling Kumang Desa Sungai Ringin kecamatan Sekadau Hilir.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Hermansyah dirinya mengapresiasi atas kegiatan tersebut. Pada kesempatan ını kita bersyukur atas upaya yang dicapai dengan memberikan perlindungan sosial yang lebih baik bagi pekerja perkebunan Sawit di kabupaten Sekadau.

Menurut dia, sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan perekonomian di kabupaten Sekadau. Namun kata dia lagi dibalik kerja keras para pekerja ada tantangan besar terkait dengan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka yang kurang mendapat perhatian.

"Sesuai dengan instruksi nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim," katanya.

Hal ını kata dia, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Sehingga lanjut dia, hanya melalui program bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ini Pemerintah kabupaten Sekadau berkomitmen untuk mendukung para pekerja bukan penerima upah dapat terlindungi dengan baik,melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada peningkatan produktifitas tanpa perlu kwatir akan resiko kecelakaan kerja tau resiko lainnya," ucapnya.

Masih dikatakan Bupati, program perlindungan sosial bagi pekerja dilingkungan Perkebunan Kelapa Sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan sosial, sesuai Permenkeu nomor 91 tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH yang ditindaklanjuti dengan Perbup Sekadau nomor 90 tahun 2023 tentang penyelenggaraan program perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan Sawit yang dibiayai oleh dari DBH Perkebunan Sawit Dikabupaten Sekadau yang di di implementasikan dalam bentuk iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Selama 8 bulan dengan sasaran sebanyak 2,250 orang, kendati bantuan ını bersifat stimulus," ucapnya.

Sementara itu ditempat yang Yoli Pratama perwakilan BPJS wilayah Kalimantan Barat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau atas perlindungan kepada tenaga.

Karena menurut dia, program ini masuk dalam astacita Presiden RI sebagai cakupan perlindungan ketenagakerjaan seluruh Indonesia.

Sesuai target harusnya sekitar 37 persen tenaga kerja Perkebunan di kabupaten Sekadau sudah mendapatkan perlindungan tenaga kerja.

Hal ını sesuai dengan jumlah tagihan yang sudah dibayarkan oleh BPJS tenaga kerja khusus di kabupaten Sekadau hampir 21 milyar kepada tenaga kerja dikabupaten Sekadau oleh BPJS ketenagakerjaan.

"Pada hari ini yang kita berikan adalah perlindungan tenaga kerja mengunakan Dana Bagi Hasil Sawit, jaminan kesehatan tenaga kerja," ucapnya.

Sementara itu Ketua panitia yang juga sebagai Kepala Dinas Perdagangan, perindustrian dan Tenaga Kerja Novita SP.MM dalam sambutanya mengatakan, bahwa sistem jaminan sosial pada dasarnya merupakan program negara yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sehingga melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

"Apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan saat memasuki usia lanjut atau pensiun,"katanya.

Menurut dia, bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan sistem perlindungan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja untuk menghadapi resiko terkait pekerjaan.

Sedangkan lanjut dia,tujuan utama dari jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk memberikan rasa aman, kepada pekerja dan keluarganya. 

Sehingga mereka tetap memiliki penghasilan atau bantuan ketika terjadi resiko yang tidak terduga.

"Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang menerima upah, merupakan kewajiban dari pemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerjaannya dalam kepesertaan BPJS tenaga kerja,"jelasnya.

Dikatakan dia lagi, jumlah penerima bantuan ını tersebar di tujuh kecamatan yakni kecamatan Sekadau Hilir sebanyak 1001 orang, kecamatan Sekadau Hulu sebanyak 215 orang, sedangkan Nanga Taman sebanyak 517 orang, lalu kecamatan Mahap sebanyak 181 orang, selanjutnya kecamatan Belitang Hilir sebanyak 80 orang, Kecamatan Belitang sebanyak 200 orang dan kecamatan Belitang Hulu sebanyak 56 orang.

"Dengan persyaratan berdomisili kabupaten Sekadau yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) berusia 17 dengan batas usia 65 tahun," paparnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, anggota DPRD kabupaten Sekadau Valentinus, Kepala Dinas Pemdes Sabas S.Ip, Perwakilan dari Polres Sekadau, perwakilan dari Kejaksaan Negeri, Perwakilan dari Dandim 1204 Sanggau, Sekretaris Dinas Kominfo Suparmo, camat Sekadau Hilir Gustiar Indarto, Camat Belitang Hulu, Camat Nanga Taman, para kepala Desa, serta tamu undangan lainnya(tar/man).



Persoalan Lingkungan Sumut Disorot, SIP Minta Gubsu Copot Kadis DLHK

Suria Depari.
MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Satgas Inti Prabowo (SIP) menyoroti sejumlah persoalan yang berkembang di Sumatera Utara, mulai dari dugaan aksi unjuk rasa pesanan, integritas gerakan mahasiswa, hingga berbagai persoalan lingkungan hidup yang dinilai membutuhkan perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kamis (19/11/2026)

Ketua Harian Satgas Inti Prabowo (SIP), Suria Depari, secara tegas meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut. Desakan tersebut disampaikan menyusul berbagai persoalan lingkungan yang menurutnya belum mendapatkan perhatian dan penanganan sebagaimana mestinya.

Suria menyoroti kondisi hutan di kawasan Berastagi yang mengalami penggundulan, dugaan perambahan hutan, dugaan aktivitas perusahaan yang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke sungai, dampak pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta perlindungan satwa liar yang dilindungi di Sumatera Utara.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius DLHK Sumut sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam urusan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat provinsi.

" Dengan adanya hutan Berastagi yang gundul, perambahan hutan, perusahaan yang diduga membuang limbah B3 ke sungai, dampak lingkungan, karhutla, serta satwa yang dilindungi di Sumut yang terkesan kurang mendapat perhatian, ini menjadi persoalan serius yang harus dievaluasi," ujar Suria.

Soroti Dugaan Aksi Demonstrasi Pesanan

Selain persoalan lingkungan, SIP juga menyoroti dugaan adanya aksi demonstrasi pesanan atau berbayar yang mengatasnamakan Front Intelektual Mahasiswa Sumatera Utara (FIMSU).

Sekretaris Jenderal SIP, Edison Marbun, sebelumnya menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan tersebut. Ia menilai apabila benar terdapat praktik demonstrasi yang didasarkan pada kepentingan tertentu atau imbalan, hal itu dapat mencederai independensi dan integritas gerakan mahasiswa di Sumatera Utara.

Edison juga menyinggung beredarnya foto kebersamaan sejumlah peserta aksi dengan beberapa aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, hal tersebut perlu mendapatkan penjelasan, terlebih salah satu tuntutan demonstrasi berkaitan dengan persoalan integritas ASN.

Meski demikian, dugaan aksi pesanan maupun konteks foto tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Edison menyarankan agar gerakan mahasiswa yang membawa isu integritas juga memberikan perhatian terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pemerintah yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

Ia mencontohkan aksi Forum Mahasiswa Pemuda Peduli Sumatera Utara (FMPP-SU) pada 5 November 2026 di Kantor DLHK Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mempertanyakan penggunaan anggaran dengan total pagu sekitar Rp9,04 miliar dan menyoroti dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran tersebut.

Suria Depari Pertanyakan Independensi Gerakan Mahasiswa

Suria Depari juga menyinggung adanya aksi pendampingan mahasiswa yang menurutnya justru menimbulkan tanda tanya mengenai independensi gerakan mahasiswa.

Ia mempertanyakan apakah gerakan tersebut benar-benar murni memperjuangkan kepentingan masyarakat atau justru memiliki pola gerakan yang menyerupai organisasi kemasyarakatan (ormas).

Menurut Suria, mahasiswa seharusnya memiliki kebebasan dan independensi dalam menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa ditunggangi kepentingan tertentu.

"Atas dasar itu, saya selaku Ketua Harian Satgas Inti Prabowo meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mencopot Kadis DLHK. Masih banyak yang bisa menggantikan dan memiliki kinerja lebih baik dari kadis yang saat ini menjabat," tegasnya.

Minta Gubernur Evaluasi Kinerja DLHK Sumut

SIP berharap Gubernur Sumatera Utara tidak mengabaikan berbagai persoalan tersebut dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DLHK Sumut.

Evaluasi itu diharapkan mencakup pengawasan kawasan hutan, penindakan terhadap dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan, penanganan karhutla, perlindungan satwa liar yang dilindungi, hingga transparansi penggunaan anggaran.

SIP juga menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan penegakan hukum.

Persoalan lingkungan hidup bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat luas, keberlangsungan ekosistem, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga sumber daya alam Sumatera Utara.

Hingga berita ini disusun, tanggapan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution maupun Kepala DLHK Sumut atas desakan tersebut belum dimuat dalam bahan keterangan yang diterima redaksi (tim).

WWF Dan Pemkab Sekadau Dorong, Perkebunan Sawit Ramah Lingkungan

 

Foto bersama usai acara pembukaan diskusi Sawit berkelanjutan di kabupaten Sekadau yang diinisiasi oleh WWF dan SPKS serta Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau, Selasa (17/11/2026) di gedung PKK kabupaten Sekadau.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Gandeng World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, Pemerintah kabupaten Sekadau mengelar diskusi tentang Sawit berkelanjutan untuk Penyelarasan Prinsip Keberlanjutan ISPO dan bebas Deforestasi-Konversi (DCF) menuju keberterimaan kelapa sawit di pasar global. Kegiatan tersebut berlangsung di aula Roby Tulus ITKK jalan merdeka timur Sekadau, Selasa (17/11/2026) kemarin.

Kegiatan yang bertajuk, 'Keberlanjutan ISPO dan Bebas Deforestasi – Konversi Menuju Keberterimaan Kelapa Sawit di Pasar Global".

Dalam paparannya WWF Indonesia menyampaikan,bahwa WWF merupakan lembaga yang berbadan hukum Yayasan yang konsentrasi utamanya pada isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

WWF juga mengatakan, kelapa sawit berperan besar terhadap perekonomian dan penghidupan masyarakat Kabupaten Sekadau.

"Jadi WWF mendorong perkebunan Kelapa Sawit yang ramah lingkungan, berbudidaya namun tidak merusak lingkungan," katanya.

Ditempat yang sama,.Sekretaris dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan (DKP3) kabupaten Sekadau Utin Ramdiana dalam sambutannya mengatakan,berdasarakan RTRW Kabupaten, luas Kabupaten Sekadau adalah 563.818 Ha, dengan luas Areal Penggunaan Lain 407.695 Ha. 

Tercatat dalam Statistik Perkebunan, didalam Areal Penggunaan Lain ini terdapat tutupan kebun kelapa sawit seluas 124.986 Ha atau sekitar 30,6 % dari wilayah APL Kabupaten Sekadau.

Dari luas tersebut terdapat 52.127 hektar merupakan kebun petani swadaya.

Menurut dia, perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain membawa tantangan serius terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. 

Pembukaan lahan berskala besar untuk perkebunan kelapa sawit sering kali mengubah bentang alam secara drastis, mengkonversi hutan yang kaya akan spesies flora dan fauna menjadi kawasan monokultur.

Oleh karena itu, komitmen terhadap prinsip bebas deforestasi konversiersi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan komoditas kelapa sawit ke depan tidak lagi dilakukan dengan cara merambah hutan atau mengorbankan ruang hidup masyarakat adat.

Konsep kelapa sawit berkelanjutan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Kita perlu memastikan bahwa produktivitas kebun sawit terus meningkat tanpa harus mengorbankan kawasan hutan yang menjadi penyangga kehidupan kita bersama.

Tantangan kedepan tentu tidak ringan., diperlukan penguatan tata kelola, kerangka regulasi, dan kebijakan yang mendukung praktik produksi bertanggung jawab, perlindungan lingkungan dan sosial, serta transparansi dan ketertelusuran rantai pasok. 

Upaya ini semakin relevan dengan berkembangnya persyaratan pasar global terhadap komoditas berkelanjutan, termasuk aspek legalitas serta penerapan prinsip bebas deforestasi dan konversi ekosistem (Deforestation and Conversion Free/DCF). 

Oleh karena itu, penguatan keberlanjutan kelapa sawit perlu didorong melalui penyelarasan kebijakan, standar, dan praktik di tingkat nasional maupun daerah, agar tidak hanya mampu menjawab persyaratan pasar global, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi seluruh pelaku dalam rantai pasok, khususnya petani swadaya. 

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau bersama WWF Indonesia ingin mendorong petani swadaya kita untuk dapat masuk ke pasar global dengan penerapan ISPO dan kerangka Bebas Deforestasi dan Konversi yang merupakan kerangka yang memastikan bahwa produk kelapa sawit tidak berasal dari unit produksi atau lahan yang menyebabkan deforestasi. 

Dengan diselenggarakannya Diskusi Penyelarasan Prinsip Keberlanjutan ISPO dan Bebas Deforestasi Konversi (DCF) menuju keberterimaan kelapa sawit di pasar global ini, diharapkan menjadi forum untuk membangun pemahaman bersama, mengidentifikasi keselarasan dan kesenjangan antara persyaratan keberlanjutan global dengan kebijakan serta kondisi lokal, sekaligus menghimpun data, informasi, dan masukan awal bagi penyusunan Kajian Kesiapan dan 

Kesenjangan Penerapan Prinsip Bebas Deforestasi (DCF) di Kabupaten Sekadau ungkap Utin (tar/man).


Rabu, November 18, 2026

Di Nilai Mampu Hentikan BABS,Pemkab Sekadau Trima Penghargaan STBM Award 2026.

Bupati Sekadau saat menerima penghargaan award 2026 atas kerja kerasnya mampu menghentikan praktik BABS di kabupaten Seladyyang di serahkan oleh 
Kemenkes RI Dr. dr Then Suyanti, M.M Selasa (17/11/2026) di Banda Aceh.

BANDA ACEH-FAKTAPAGI.COM.Bupati Sekadau Aron, SH kembali diganjar penghargaan atas capaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Untuk yang kesekian kalinya Kabupaten Sekadau.kembali menorehkan capaian di bidang kesehatan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sekadau mendapatkan undangan penyerahan Piagam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award Tahun 2026 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas keberhasilan dalam pelaksanaan program Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau Open Defecation Free.Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan City Sanitation Summit (CSS) XXIV Tahun 2026 oleh Direktur Kesehatan lingkungan Kemenkes RI Dr. dr Then Suyanti, M.M dan diterima langsung oleh Bupati Sekadau didampingi kepala dinas Kesehatan dan Kabid P2P dinkes pp dan Keluarga Berencana. Penyerahan Piagam STBM Award Dilaksanakan, Selasa (17/11/2026) di Balai Meuseuraya, Kota Banda Aceh.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), dengan mengusung tema “Transformasi Sanitasi Aman: 

Membangun Kota Inklusif,Berketahanan dan Berkelanjutan”Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI Nomor KL.01.04/C.VI/5204/2026 tanggal 14 November 2026.

Kabupaten Sekadau sebagai salah satu dari 17 kabupaten/kota di Indonesia yang telah berhasil melaksanakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).

Capaian ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja bersama Pemerintah Kabupaten Sekadau, khususnya Dinas Kesehatan, Puskesmas, OPD terkait dalam kelompok kerja PKP, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader kesehatan, 

WVI serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun perilaku hidup bersih dan sehat.

Keberhasilan mencapai kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memutus rantai penularan penyakit berbasis lingkungan, mencegah diare dan penyakit infeksi lainnya, serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat dan layak.Pemerintah Kabupaten Sekadau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan capaian tersebut. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperkuat pelaksanaan 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), tidak hanya pada pilar pertama yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan, tetapi juga pada pilar pilar STBM lainnya.Pemerintah Kabupaten Sekadau berkomitmen 

untuk menjaga keberlanjutan capaian ini melalui penguatan edukasi kesehatan lingkungan, peningkatan akses sanitasi layak, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi lintas sektor hingga ke tingkat desa.

Sanitasi bukan hanya persoalan jamban, tetapi merupakan investasi kesehatan, kualitas hidup, dan masa depan generasi Kabupaten Sekadau (tar/man)

Cegah TPPO, BP3MI Entikong Gelar Sosialisasi Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (PMI).

Berfoto bersama usai acara sosialisasi pencegahan TPPOnyang diinisiasi oleh Kantor Imigrasi Entikong, Selasa (17/11/2026) di Entikong.

ENTIKONG-FAKkTAPAGI.COM.Badan  Pelayanan  Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (BP3MI) Entikong menggandeng Polsek Entikong serta lintas instansi di perbatasan Entikong, menggelar sosialisasi perlindungan Pekerja Imigran Indonesia ,(PMI) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Selasa ( 17/11/2026) kemarin

Upaya  ini di lakukan untuk memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural di kawasan perbatasan .

Dalam paparannya sebagai pemateri, Kasi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian (Lalintalkim) Imigrasi, Muhammad Reza, memberikan pemahaman mengenai tata cara pengurusan dokumen keimigrasian, termasuk pembuatan paspor Republik Indonesia melalui aplikasi M-Paspor.

Ia juga menjelaskan pentingnya memahami alur penempatan PMI yang aman dan sesuai ketentuan hukum, sekaligus untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap modus perekrutan tenaga kerja yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada TPPO.

Pada edukasi tersebut pentingnya penekanan agar ada kolaborasi antara BP3MI, pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja (LPK), serta program Desa Binaan Imigrasi dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA).

Sementara itu, Panit I Reskrim Polsek Entikong IPDA Juliasan Syahputra, S.H., dalam pemaparannya menegaskan, bahwa pentingnya pencegahan migrasi nonprosedural. Masyarakat diimbau tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri melalui jalur ilegal tanpa dokumen resmi dan prosedur yang sah.

Menurutnya, jaringan perekrut ilegal kerap menawarkan pekerjaan di Malaysia dengan iming-iming penghasilan menarik. Namun, keberangkatan melalui jalur tidak resmi berisiko menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari eksploitasi pekerja, pelanggaran hukum, hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Selain pencegahan, pembahasan juga mencakup penguatan layanan informasi dan pendampingan bagi calon pekerja migran di tingkat desa melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Keberadaan layanan tersebut diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara aman.

Polsek Entikong juga menyampaikan keterlibatan kepolisian dalam pendampingan pemulangan PMI bermasalah yang dideportasi dari Malaysia melalui PLBN Entikong, bersama unsur CIQS dan P4MI Sanggau.

Pengawasan jalur perbatasan serta koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong juga menjadi bagian penting dalam mencegah keberangkatan calon pekerja migran secara ilegal.

Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan patroli bersama di kawasan PLBN Entikong. Rangkaian acara diawali registrasi, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, laporan kegiatan, sambutan, pemaparan materi, hingga foto bersama.

Melalui kegiatan ini, seluruh instansi yang berada di wilayah Kecamatan Entikong diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem migrasi yang aman, resmi, dan terkoordinasi.

Kolaborasi lintas instansi tersebut menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat, mencegah penempatan PMI ilegal, serta memutus peluang terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.

Turut hadir pada acara tersebut Waka Polsek Entikong Iptu Pintor Hutajulu Kanit Reskim  Ipda Juliasan Syahputra,SH.Sekcam Entikong. Asing HUT,Danramil  1204-21/Entikong Kapten  Inf.Warsidi,Kepala  Pengelola PLBN  Entikong Jevon Nikolas Wage,Perwakilan Bea  dan Cukai. TMT C Entikong Rendi, Kepala  Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tri Haikal, perwakilan  Loka Kekarantinaan Kesehatan ,Balai Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan,BNN,  Kejaksaan, PSDKP, Terminal Barang Internasional serta LPP RI.Kegiatan berjalan dengan Tertib, aman dan lancar (tino).

Buka Kegiatan Arung Jeram,Wabup Ingatkan Baru Pemula Masih Banyak Kekurangan

 

Berfoto bersama usai acara pembukaan oleh wakil Bupati Sekadau, bersama para atlit dari berbagai kabupaten yang hadir,"Selasa (17/11/2026) di Biaban.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Wakil Bupati Sekadau Subandrio, SH.MH didampingi ketua GOW Ny, Wiwin Artarina, Subandrio, S.sos membuka secara resmi kegiatan pertandingan olahraga Arung Jeram tingkat Provinsi Kalimantan yang ke 14  tahun 2026. Kegiatan tersebut merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Sekadau sebagai tuan rumah,Selasa (17/11/2026)di Biaban Rafting Camping Desa Biaban Kecamatan Sekadau Hulu kabupaten Sekadau.

Dalam sambutannya putra terbaik asal Belitang Hulu ını terlebih dahulu mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat baik unsur kepanitian maupun pihak perusahaan yang telah memberikan suffort dan bantuan sehingga kegiatan ini berjalan baik dan lancar.

Ia juga meminta kepada para atlit dan ofecial tim untuk mengikuti setiap lomba dengan baik. 

"Bertanding lah secara sportif yang jangan terlalu jumawa dan yang kalah jangan terlalu sedih, teruslah berlatih asah kemampuan, baru kemudian pada perhelatan turnamen ditempat lain rebut kembali kemenangan," pesannya.

Ia juga memohon maaf kepada peserta jika masih banyak kekurangan di sana-sini harap maklum,karena kabupaten Sekadau baru tahun ini jadi tuan rumah, artinya olahraga ını memang baru pertama dilaksanakan di Sekadau.

"Baru pemula kalau masih kekurangan wajar, mohon dimaklumi,"ujarnya.

Saat kata dia, Pemerintah Daerah melalui kepala Desa Biaban untuk mendata sarana apa saja yang masih kurang, seperti infrastruktur saat ini kita benahi secara bertahap, mungkin ketika suatu saat nanti perlombaan kembali dilaksanakan di sini, maka suasana dan fasilitas pasti akan lebih baik lagi.

Menurut dia, perlombaan Arung Jeram adalah olahraga yang sangat ekstrim,. karena bersentuhan langsung dengan alam liar, batu-batu besar yang berserakan dilokasi menjadi pemandangan yang menarik,namun bisa sangat membahayakan para atlit.

"Untuk itu saya mengingatkan agar selalu waspada dan hati-hati, boleh kejar juara tapi pikirkan keselamatan kalian para atlit sebagai bibit masa depan Provinsi Kalimantan Barat,"ucapnya.

Jika ada yang kurang sehat lanjut dia, segera priksa, karena dilokasi kita sudah siapkan tenaga medis dan sarananya.

"Jika merasa kurang enak badan priksa dan langsung berobat, jangan tunggu lagi,"pesannya.

Sementara itu Damianus Yordan perwakilan dari KONI Provinsi Kalbar dalam sambutanya terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf dari ketua KONI Provinsi Kalimantan Barat Daud Yordan yang tidak bisa hadir pada acara pembukaan ini, ia ada tugas lain yang tidak bisa di wakilkan.

"Sehingga ia menugaskan kami untuk hadir di sini, dan nanti saat acara penutupan tanggal 20 November 2026 nanti ketua akan hadir lansung," katanya.

Masih dikatakan dia, bahwa pertandingan Arung Jeram di sini adalah sebagai tonggak bagi atlit untuk mempelratekkan hasil latihan yang sudah dilakukan selama ını, selain itu pertandingan kali ini juga sebagai ajang bagi KONI Provinsi Kalbar untuk mencari dan menyeleksi para atlit yang baik dan para juara untuk mewakili provinsi Kalimantan Barat di ajang Nasional.

"Namun tetap seleksi selanjutnya melalui Pra PON dan PON," ujarnya.

Kepada jajaran panitia dirinya mengucapkan banyak terimakasih atas kerja keras selama ini, selamat bekerja semoga sukses.

"Mewakili seluruh pengurus KONI Provinsi Kalbar saya mengucapkan terimakasih kepada wakil Bupati Sekadau dan Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau atas pelayanan dan sambutan hangatnya," ucapnya.

Ditempat yang sama ketua Panitia Fransisco Uwardianus yang juga Camat Sekadau Hulu dalam laporannya menyebutkan, bahwa setelah dibuka tanggal 14 November 2026 di Pontianak, sampai sekarang sudah empat cabang yang sudah selesai dilaksanakan pertandingan sampai final.

"Saat ını para atlit akan memperebutkan 16 mendali, 8 mendali untuk cabang lelaki dan 8 cabang untuk wanita,"jelasnya.

Ia mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya atas dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Sekadau untuk melaksanakan kegiatan lomba Arung Jeram ke 14 tahun 2026 Provinsi Kalimantan Barat.

Ia yakin meskipun masih banyak kekurangan di sana-sini, perlombaan ini pasti bisa kita selesaikan dengan baik, berkat dukungan dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta unsur kepanitian dan para peserta serta ofecial tim.

Ia meminta kepada para peserta,jika terdapat salah dan kurang dari panitia,. jangan sampai di post di medsos, sampaikan langsung pada kami sebagai bahan evaluasi.

Karena lanjut dia, kegiatan ini sebagai momentum bagi kami untuk berbenah.

"Saat ını kita sudah siapkan wifi khusus untuk peserta biar tidak bosan,walau ada kendala sedikit tapi sudah diupayakan diperbaiki,"ucapnya.

Hadir pada acara tersebut, Ketua GOW Ny Wiwin Artarina Subandrio,S,Sos,. Harianto Anggota DPRD kabupaten Sekadau, staff ahli Bupati Hermansyah, Kadis Porapar Gunawan, Kadis Disporapar kabupaten Landak Pius, Sunardi ketua KONI kabupaten Sekadau beserta pengurus, Kapolsek Sekadau Hulu Firmansyah,. Danramil Sekadau Hulu, Kabid olahraga Iskandar, para kepala Desa se-kecamatan Sekadau Hulu, serta para undangan lainnya (tar/man).


Selasa, November 17, 2026

Priiiiit- Priiiiit !!!Operasi Zebra Kapuas 2026 Dimulai, Polres Sekadau Kerahkan 25 Personel

 

Suasana apel pembukaan oprasi Zebra, Senin (16/11/2026) di halaman Mapolres Sekadau.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Jajaran Polres Sekadau mengerahkan 25 personel dalam pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Operasi ini difokuskan pada peningkatan disiplin masyarakat serta penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kesiapan pelaksanaan operasi ditandai dengan Apel Gelar Pasukan di halaman Mapolres Sekadau, Jalan Merdeka Timur, Kecamatan Sekadau Hilir, Senin (16/11/2026) pukul 07.30 WIB. Apel dipimpin Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama.

Dalam amanat Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar yang dibacakan Kapolres Sekadau, disampaikan bahwa lalu lintas merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Setiap hari, jalan raya menjadi ruang berlangsungnya berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga menggerakkan roda perekonomian.

Karena itu, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas harus menjadi tanggung jawab bersama. Di balik setiap kecelakaan terdapat risiko kehilangan nyawa serta keluarga yang menanti kepulangan orang-orang tercinta.

Operasi Zebra Kapuas 2026 mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar dan Berkeselamatan.”

Adapun sasaran operasi meliputi lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan, seperti kawasan sekolah, pasar, serta jalur angkutan barang dan penumpang. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal, seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta pengendara di bawah umur.

Dalam pelaksanaannya, Kapolda Kalbar menekankan tiga pedoman utama, yakni mengedepankan edukasi dan keteladanan melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas, mengoptimalkan kehadiran personel pada titik rawan kecelakaan dan kemacetan, serta melaksanakan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan humanis.

Sementara itu, Plt. Kasi Humas Polres Sekadau IPDA Iwan Kurniawan menjelaskan bahwa 25 personel yang dilibatkan dalam operasi tersebut terbagi ke dalam enam satuan tugas (Satgas), meliputi Satgas Deteksi, Preemtif, Preventif, Penegakan Hukum (Gakkum), Humas, dan Bantuan Operasi (Banops).

"Operasi Zebra Kapuas 2026 bertujuan menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan, serta fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Pelaksanaannya mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui pendekatan edukatif, persuasif, serta humanis," jelasnya.

Ia menambahkan, Operasi Zebra Kapuas merupakan kelanjutan dari Operasi Patuh Kapuas 2026 yang telah berakhir pada 8 November 2026. Melalui operasi ini, Polres Sekadau kembali mengintensifkan upaya membangun kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Iwan mengajak masyarakat Kabupaten Sekadau untuk turut mendukung pelaksanaan operasi dengan mematuhi aturan lalu lintas, memastikan kelengkapan kendaraan, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

"Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, kami berharap operasi ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, tetapi juga membangun budaya berkendara yang tertib dan mengutamakan keselamatan bersama," tutupnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekda Sekadau H. Mohammad Isa yang mewakili Bupati Sekadau, Raja Sekadau Pangeran Agung Gusti Muhammad Effendi Sri Negara II, Wakil Ketua DPRD Jeffray Raja Tugam, perwakilan Kejaksaan Negeri Sekadau, unsur TNI, kepala perangkat daerah, pimpinan Jasa Raharja, tokoh masyarakat, serta tokoh agama( sumber humas Polres

Buka Sosialisasi VTS, Wabup Ingatkan Tidak Ada Negara Bisa Maju Tanpa Sekolah

 

Berfoto bersama usai pembukaan acara sosialisasi VTS oleh wakil Bupati Sekadau, Senin (15/11/2026) di Gedung ITKK jalan Merdeka Timur Desa Mungguk kecamatan Sekadau Hilir.
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Wakil Bupati Sekadau Subandrio, SH.MH membuka secara resmi sosialisasi dan Validasi Data anak Tidak Sekolah (VTS), upaya mendukung program wajib' belajar 13 tahun dengar gerakan aboh sekolah kabupaten Sekadau tahun 2026.Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun dan Gerakan Aboh Sekolah Kabupaten Sekadau, Senin (16/11/2026) di Gedung ITKK jalan Merdeka Timur Desa Mungguk kecamatan Sekadau Hilir.

Dalam arahannya, Subandrio mengatakan, bahwa penanganan anak tidak sekolah membutuhkan keseriusan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Ia secara khusus meminta kepala desa dan operator agar melaksanakan pendataan serta validasi secara teliti, jujur, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan langkah intervensi yang tepat, termasuk peluang pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ia menegaskan,bahwa persoalan anak tidak sekolah bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, tetapi membutuhkan sinergi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, satuan pendidikan, serta masyarakat.

Ia juga menyampaikan,bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sekadau.

"Tidak ada sebuah negara bisa maju tanpa sekolah,karena sekolah adalah kunci kemajuan sebuah negara, dan Daerah,"ucapnya.

Oleh karena itu kata dia lagi, bagi anak-anak yang belum pernah mengenyam pendidikan maupun yang terpaksa putus sekolah harus mendapatkan perhatian dan pendampingan agar memiliki kesempatan kembali mengenyam pendidikan.

"Kita sudah perintahkan agar selain pendidikan formal Pemda juga meminta setiap kecamatan harus ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), tujuannya agar bagi anak-anak yang putus sekolah bisa mengambil Paket A.B Dan C, dan memiliki ijazah,"katanya.

Dan ijazah tersebut bisa digunakan untuk melamar pekerjaan, jadi calon Kades, Caleg dan keperluan lainnya.

Masih dikatakan dia, saat ini Pemerintah Kabupaten Sekadau berharap, supaya melalui validasi data dan kerja sama seluruh pihak, angka anak tidak sekolah dapat terus ditekan sehingga setiap anak memperoleh hak pendidikan demi masa depan yang lebih baik.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sekadau Fran Dawal dalam laporan mengatakan, berdasarkan data semester I tahun 2026, tercatat kurang sekitar 2.576 anak tidak sekolah di Kabupaten Sekadau. Jumlah tersebut terdiri atas 818 anak belum pernah bersekolah, 989 anak putus sekolah (drop out), serta 769 anak yang telah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan.


Melalui kegiatan sosialisasi dan validasi tersebut, pemerintah berupaya memastikan data ATS yang dimiliki benar-benar akurat dan sesuai kondisi di lapangan. Selain itu, pendataan juga bertujuan mengidentifikasi berbagai faktor penyebab anak tidak sekolah, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, keluarga, kondisi geografis, hingga keterbatasan akses pendidikan.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas  Pemdes Sabas, Kadis Sosial Martinus Ridi, Sekretaris Kesbangpol, Aloysius Kabag, Direktur RSUD dr, Tanjung Tampubolon,. Kepala BPRD Suryadi, camat Sekadau Hilir Gustiar Indarto, perwakilan dari Dinas Perhubungan, Prasetyo perwakilan dari Lingkungan Hidup Ramdiana, serta para undangan lainnya para Kabag kasi serta pihak terkait lainnya, Kepala Desa(tar/man).