Ternyata di Tubuh KPK Ada Oknum, Oknum Penyuplai Data untuk Diperas
 |
| Foto sumber AI. |
Namun kasus yang menyeret oknum KPK dan Bupati Pemalang justru menghadirkan ironi jauh lebih menyakitkan. Dugaan peras-memeras ternyata bisa lahir dari lingkaran kekuasaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi.
Ini bukan lagi cerita tentang preman jalanan, melainkan tentang penyalahgunaan kewenangan jauh lebih mengerikan.
KPK selama ini dibangun dengan keringat, darah, dan harapan rakyat. Lembaga ini dipercaya sebagai rumah terakhir ketika polisi, jaksa, atau hakim kehilangan kepercayaan publik akibat ulah oknum. Namun kepercayaan adalah barang sangat mahal. Sekali retak, tidak ada konferensi pers mampu merekatkannya kembali.
Kasus ini membuat publik terhenyak. Setya Budi Dias Oktavianto, seorang staf administrasi KPK berpangkat Inspektur Polisi Satu dari Korps Brimob Polri, diduga membocorkan informasi internal mengenai penanganan perkara di Kabupaten Pemalang kepada ayahnya, Lilik Budi Suprianto.
Informasi semestinya dikunci rapat justru diduga berubah menjadi alat tawar. Dugaan kebocoran itu kemudian dimanfaatkan untuk mendekati pihak sedang berhadapan dengan hukum dengan membawa nama besar KPK sebagai senjata psikologis.
Yang lebih membuat dada sesak, tiga kali pertemuan antara oknum dengan bupati, diduga berlangsung di Magelang dan Semarang. Dalam proses itu muncul permintaan Rp2 miliar. Sementara sekitar Rp1,2 miliar kemudian diserahkan. Ironinya berlapis-lapis. Uang tersebut diduga didapat Bupati berasal dari pemerasan terhadap pejabat daerah dan rekanan swasta di Pemalang hingga terkumpul sekitar Rp1,98 miliar.
Oknum KPK memeras bupati, lalu bupati memeras anak buahnya, anak buahnya memeras anak buahnya juga. Kasihan bendahara menyiapkan uang yang tak bisa di-SPJ-kan.
Betapa ironisnya negeri ini. Selama bertahun-tahun rakyat diajari, korupsi adalah musuh bersama. Namun ketika dugaan penyalahgunaan justru muncul dari dalam lembaga antirasuah, kemarahan publik menjadi sesuatu sulit dibendung. Sebab yang hancur bukan hanya citra beberapa orang, melainkan keyakinan, masih ada institusi benar-benar berdiri di atas integritas.
KPK memang telah menetapkan empat tersangka, yakni Anom Widiyantoro, Mohamad Haris, Lilik Budi Suprianto, dan Setya Budi Dias Oktavianto. Uang sekitar Rp2,7 miliar disita. Proses hukum dan etik berjalan.
Semua itu patut diapresiasi. Namun publik berhak mengajukan pertanyaan jauh lebih besar. Bagaimana informasi internal bisa keluar? Di mana pengawasan? Mengapa akses terhadap perkara begitu mudah diduga disalahgunakan? Jangan hanya sibuk memadamkan api di ruang tamu jika bara masih tersimpan di dalam fondasi.
Kasus ini menjadi alarm keras, ancaman terbesar sebuah lembaga bukanlah serangan dari luar, melainkan pembusukan dari dalam. Musuh paling berbahaya bukan orang berdiri di gerbang, tetapi mereka mengenakan seragam kehormatan lalu mengkhianati sumpah jabatan.
Kejahatan dilakukan dengan akses, kewenangan, dan informasi internal selalu lebih berbahaya dibanding preman yang hanya mengandalkan otot dan ancaman.
Rakyat tidak membutuhkan slogan baru. Rakyat tidak membutuhkan pidato tentang integritas diulang setiap Hari Antikorupsi. Yang dibutuhkan adalah keberanian membersihkan rumah sendiri tanpa pandang bulu. Jangan biarkan KPK berubah dari simbol harapan menjadi simbol kekecewaan. Sebab bila benteng terakhir pemberantasan korupsi ikut runtuh, yang ambruk bukan sekadar sebuah gedung atau nama lembaga.
Yang ikut terkubur adalah kepercayaan rakyat terhadap negara. Ketika kepercayaan itu mati, korupsi sesungguhnya telah memenangkan peperangan paling besar (Oleh Rosadi Jamani/redaksi).
