Komitmen Integritas di Batas Negara, Imigrasi Entikong Perkuat Kewibawaan Negara

faktapagi.com    Rabu, April 08, 2026    Comment   

Komitmen Integritas di Batas Negara, Imigrasi Entikong Perkuat Kewibawaan Negara

Foto istimewa.

ENTIKONG-FAKTAPAGI.COM.Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Fitra Izharry, A.Md.Im., yang resmi menjabat dari sejak tanggal 9 Januari 2026, menegaskan komitmen seluruh jajaran untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Terhitung dari sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Entikong hingga saat ini, Kantor Imigrasi Entikong telah menerbitkan sebanyak 1.517 paspor elektronik, hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan keimigrasian.

Sementara itu, aktivitas lalu lintas orang di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong menunjukkan mobilitas yang tinggi, tercatat total keberangkatan sebanyak 101.049 orang, yang terdiri dari 89.980 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 11.069 Warga Negara Asing (WNA). 

Adapun jumlah kedatangan mencapai 115.600 orang, terdiri dari 104.454 WNI dan 11.146 WNA. Sebagai bentuk perlindungan terhadap WNI, petugas juga melakukan penundaan keberangkatan terhadap 217 orang yang terindikasi sebagai pekerja migran non-prosedural, guna mencegah potensi permasalahan di luar negeri. Selain itu, Kantor Imigrasi Entikong juga mencatat keberhasilan dalam melakukan pencegahan terhadap 80 permohonan paspor yang terindikasi berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Capaian ini merupakan bagian dari upaya guna deteksi dini untuk melindungi masyarakat dari potensi eksploitasi dan kejahatan lintas negara.

Dalam aspek penindakan keimigrasian, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) melaksanakan deportasi terhadap 2 Warga Negara Asing (WNA), masing-masing pada bulan Januari dan Maret 2026. 

Sementara di sisi lain, telah dilakukan pemulangan WNI dari Malaysia dengan rincian sebanyak 799 orang pada bulan Januari, 358 orang pada bulan Februari, dan 617 orang pada bulan Maret, sehingga total keseluruhan mencapai 1.774 orang.

Selanjutnya, kegiatan repatriasi WNI juga dilaksanakan dengan rincian 7 orang pada bulan Januari dan 10 orang pada bulan Februari, sehingga total mencapai 17 orang. Seluruh proses ini merupakan bagian dari kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri.

Dalam bidang penegakan hukum dan pengawasan, Kantor Imigrasi Entikong telah melaksanakan 7 tindakan administratif keimigrasian, yang meliputi pencekalan, deportasi, serta tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap orang asing juga dilakukan secara intensif melalui 13 kegiatan operasi pengawasan, yang terdiri dari operasi mandiri, operasi intelijen, dan operasi gabungan bersama instansi terkait. Selain itu juga telah dilaksanakan 1 kali rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) guna memperkuat sinergitas dan koordinasi antar instansi, yang mana dalam aspek pelayanan administrasi keimigrasian tercatat sebanyak 190 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diselesaikan, meliputi kasus paspor hilang, rusak, maupun perubahan data, sebagai bagian dari komitmen dalam memberikan kepastian hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain capaian kinerja tersebut, Kantor Imigrasi Entikong juga terus menghadirkan inovasi pelayanan, antara lain JOKI (Pojok Konsultansi Imigrasi) untuk meningkatkan efektivitas layanan konsultasi, SPRI Mobile sebagai layanan jemput bola bagi masyarakat, serta TALAM SELAR yang memungkinkan penyelesaian layanan tertentu secara cepat dan efisien.

Kepala Kantor Imigrasi Entikong sangat menyayangkan isu yang tak mendasar kembali beredar di media sosial, menyatakan adanya dugaan praktik pungutan liar dalam pelayanan keimigrasian di PLBN Entikong, Kepala Kantor Imigrasi Entikong dari sejak beliau menjabat pun telah menegaskan, bahwa seluruh layanan tetap akan terus dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Fitra Izharry menyatakan, bahwa seluruh proses pelayanan akan tetap kami laksanakan sesuai ketentuan dan berbasis sistem yang transparan, juga saya akan terus berkomitmen penuh untuk menjaga integritas layanan serta memastikan di era saya tidak akan ada praktik yang menyimpang dari aturan sebagai wujud peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Terkait penguatan pengawasan internal pun akan terus dilakukan guna memastikan seluruh petugas menjalankan tugas secara profesional dan sesuai prosedur,"katanya beberapa waktu.

“Saya rasa selama ini Kantor Imigrasi Entikong membuka ruang kepada publik sebagai wujud transparansi melalui kanal pengaduan resmi, yaitu email kanim_entikong@imigrasi.go.id dan layanan pesan di 08989367887 dan kami terus secara aktif mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memberikan masukan melalui kanal resmi yang tersedia sebagai bagian dari upaya bersama menjaga kualitas layanan dan kewibawaan negara di wilayah perbatasan,” tambahnya.

“Walaupun Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong terus mendapat isu negative, intinya kami akan tetap pada prinsip, bahwa kami akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan, serta menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan melalui kinerja yang profesional, akuntabel, dan responsif serta transparan terhadap kebutuhan masyarakat”, tuturnya sambil tersenyum (Tino).

Layanan SPRI Mobile, Imigrasi Entikong Berikan Kemudahan bagi Pemohon Berkebutuhan Khusus

faktapagi.com    Rabu, April 08, 2026    Comment   

Layanan SPRI Mobile, Imigrasi Entikong Berikan Kemudahan bagi Pemohon Berkebutuhan Khusus

Layanan SPRI Mobile Kantor Imigrasi Entikong kepada salah seorang pemohon paspor atas nama Kong Tjung,Selasa (07/04/2026) kemarin.

ENTIKONG-FAKTAPAGI.COM. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelaksanaan layanan SPRI Mobile. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (07/04/2026) sekitar pukul 10.50 WIB di halaman Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong.

Layanan ini diberikan kepada seorang pemohon paspor atas nama Kong Tjung yang diketahui memiliki kondisi kesehatan berupa penyakit jantung sehingga tidak memungkinkan untuk memasuki ruang layanan wawancara secara langsung.

Sebagai bentuk respons cepat dan kepedulian terhadap kondisi pemohon, petugas imigrasi melaksanakan proses pelayanan dengan mobile unit di dalam kendaraan milik yang bersangkutan.

Adapun proses pelayanan yang dilakukan meliputi pengambilan data biometrik serta wawancara, yang tetap dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur(SOP) yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas dari Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian.

Melalui layanan SPRI Mobile ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong berupaya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kepada pemohon dengan keterbatasan fisik atau kondisi kesehatan tertentu agar tetap dapat memperoleh layanan keimigrasian secara optimal.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan seluruh rangkaian layanan telah selesai dilaksanakan dengan baik. Inovasi layanan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan (Tino).

Breaking News!!! Satu Rumah Ambruk Di Gonis Tekam.

faktapagi.com    Rabu, April 08, 2026    Comment   

Breaking News!!! Satu Rumah Ambruk Di Gonis Tekam.

 

Kondisi rumah Edo ambruk Rabu (08/04/2026) sekitar pukul 12,30.wib malam.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Warga Dusun Gonis Tekam dikejutkan dengan ambruknya rumah milik Edo warga dari RT 02 Dusun Gonis Tekam. Kejadian ambruknya rumah tersebut diperkirakan Rabu (08/04/2026)  sekitar pukul 12,30 Wib. Belum diketahui penyebab ambruknya rumah tersebut, namun secara kasat mata ambruknya rumah tersebut disebabkan oleh pergeseran kontur tanah pada bangunan rumah tersebut. 

Rumah semi permanen dengan lantai dua tersebut mengalami kerusakan cukup parah, bahkan pondasi terlihat turun beberapa meter, di teras terparkir mobil, tapi beruntung penghuni dan mobil masih bisa diselamatkan oleh warga dari reruntuhan bangunan. Namun, motor masih belum bisa diselamatkan warga ketakutan masuk kedalam rumah takut tertimpa reruntuhan bangunan.

Tapi, harta benda yang ada di dalam rumah seperti Televisi serta perabotan lainnya juga belum bisa di selamatkan. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Menurut beberapa saksi mata yang berhasil dihimpun media ını, anehnya yang ambruk hanya satu rumah, andaikan jika ada gempa atau pergeseran tanah, mungkin bukan hanya rumah tersebut yang ambruk, tapi rumah sekitar juga mungkin ikut ambruk.

"Kami bingung, rumah cukup megah terlihat kokoh tiba-tiba ambruk dengan kondisi rusaknya parah, entah apa penyebabnya belum diketahui secara pasti," ucapnya.

Untuk diketahui bangunan rumah tersebut di bagian tiangnya selama ını tergenang air (tar).

Terkait Sengketa Lahan Medan Labuhan, PN Medan Mulai Temukan Titik Terang

faktapagi.com    Minggu, April 05, 2026    Comment   

Terkait Sengketa Lahan Medan Labuhan, PN Medan Mulai Temukan Titik Terang

Suasana sidang lapangan sengketa tanah.

MEDAN-FAKTAPAGI.COM. Pemilik lahan yang berada di Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan M Nur Azadin, melakukan perlawanan terhadap ekseskusi Derden Verzet yang perkaranya sudah teregister dalam  584/PDT.BTH/2025/PN Medan pada Bulan Juli 2025.

Sudah kita layangkan dan bermohon kepada hakim PN Medan agar di hentikan eksekusi lahan  pemilik Grand Sultan Nomor.1657 tahun1916. Kami sangat  berterimah kasih karena  PN Medan telah menghentikan eksekusi ini. "Kami juga minta agar hakim mencermati ada data-data yang otentik surat keterangan nomor: 24.19/lM-SD/2024 Kesultanan Deli bahwa lokasi yang di sebutkan dalam Grand Sultan 1657 tersebut berada di atas tanah kosensi milik Deli Cultuur Maatschappij dan tidak ada Grand Sultan di lokasi tersebut,"ungkap M.Nur Azadin pada wartawan, Jumat (02/04/2026) kemarin.

Lebih jauh disampaikan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2025, M Nur juga telah  melaporkan dugaan  pemalsuan Grand Sultan yang teregister dalam Laporan Polisi nomor: STTLP/B/947/VI/2025/SPK/POLDA SUMATERA UTARA, terkait pasal 263 dilakukan oleh pemilik Grand Sultan. Beriringan saat proses persidangan gugatan juga dilakukan PN Medan pada tanggal 23-12-2025 Denga amar: menolak eksepsi, putusan sela: terbantah, II,lll,lV s/d  XI, menyatakan  PN Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili  perkara a quo, melanjutkan persidangan berikutnya. 

Said Azhari, penasehat hukum pihak pemilik Grand  Sultan 1657 memanggil saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu blunder di hadapan hakim PN Medan. Saksi juga mengakui adanya makam keramat Datok Pulo.

Perjuangan M Nur dalam menuntut keadilan terus berlanjut  sampai ke Jakarta dengan menyurati MA, KY, komisi III DPR-RI, Mabes Polri, Satgas Mafia Tanah dan Komnas HAM

M.Nur melalui penasehat hukumnya juga telah menggelar konferensi perss di berbagai media diantaranya,  I News TV, GTV, RCTI dan 100 media online pada 15 juli 2025. Pada 12 Maret 2026 juga telah di lakukan pemeriksaan setempat (Descente) di Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan labuhan. M Nur menunjukkan batas-batas  yang akurat di lahan tersebut. 

Menariknya, bukti fakta adanya makam keramat Datok Pulo di lahan tersebut memang ada di lokasi tersebut. M Nur juga berterimah kasih kepada Hakim PN Medan yang sangat profesional.  Pernyataan Said Azhari Pengacara pemilik Grand Sultan 1657 tidak menguasai lahan dan membuat kericuhan dan memukul ahli waris terbantah 13,14 dan 15.

"Dalam waktu dekat PN Medan akan menggelar sidang putusan. Saya minta pada Hakim PN Medan yang menangani perkara sengketa lahan melihat secara objektif dan profesional sebelum memutuskan perkara ini. Tapi saya juga mengapresiasi PN Medan yang secara tegas melanjutkan perkara ini demi keadilan di mata hukum,"pungkas M Nur. 

Sebelumnya, Kuasa Hukum Penggugat kasus gugatan pihak ketiga (derden verzet) No Reg. No: 584/Pdt.Bth/2025/PN Medan, Mahmud Irsad Lubis SH, minta agar hakim yang menangani kasus ini bisa lebih objektif. Dan memutuskan bahwa Pembantah adalah pembantah yang baik dan berhak atas tanah yang didalilkan dalam gugatan bantahan tersebut.

"Hari ini kita baru saja menyelesaikan pemeriksaan setempat (descente) atas perkara 584/Pdt.Bth/ 2025/ PN MDN bahwa  pelaksanaan descente dihadiri Majelis Lengkap, Panitera Pengganti serta pembantah/kuasanya dan terbantah/kuasanya. Dalam pelaksanaan tersebut pembantah telah menunjukkan lahannya seluas 4,5 Ha dengan batas-batas yang dalam gugatan telah disebutkan gugatan yang telah incraht yang sebelumnya dimenangkan para terbantah ternyata masuk dalam wilayah tanah milik pembantah," jelas Mahmud Irsad Lubis baru-baru ini. 

Dikatakan, indikasi yang menyatakan para terbantah menguasai lahan fisik tidak dapat dibuktikan dan ada keraguan dari para terbantah karena tidak konsisten dari perkataannya. "Ada Insiden kecil soal mekanisme hukum yang kurang dihormati para terbantah yang dapat mencederai penegakan hukum. Disini mungkin para terbantah kurang memahami makna pelaksanaan Descente,"jelasnya. 

Dalam sidang lapangan tersebut sempat hampir terjadi adu jotos antara pengacara terbantah Said Azhari dengan pihak ahli waris. Bahkan, pihak terbantah melalui pengacara dan ahli waris  Rifan sempat di usir dari tanah tersebut.

Pasalnya, pernyataan Said Azhari yang tidak menguasai objek tanah tersebut dengan ahli waris kepada hakim PN Medan memicu kemarahan. Maka terjadi keributan kecil pihak pengacara, Said Azhari berupaya memukul ahli waris yang mengklaim tanah tersebut.

Hal senada disampaikan Penggugat (pembantah), M Nur Azadin yang menjelaskan bahwa , pada hari ini (Kamis 12 Maret 2026) telah dilakukan  pemeriksaan setempat (Descente) di Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan.  Pihak pengugat (bantahan) ini telah terlaksana proses sidang lapangan menunjukan batas-batas lahan  bersamaan dengan  Hakim, Abdul Hadi nasution yang menyaksikan secara langsung dengan seksama lokasi tersebut. Serta adanya  fakta peta  petunjuk makam keramat  Datok Pulo yang menandakan bentuk fakta di lapangan.  

Sementara pihak terbantah, melalui pernyataan pengacara tersebut tidak bisa menguasai tanah penggugat di depan hakim, "Saya berterima kasih kepada Hakim beserta jajaran PN Medan yang sangat profesional menanggani kasus tanah ini,"ucapnya.

Kasus ini bermula saat M.Nur Azaddin yang mengklaim sebagai pemilik lahan berdasarkan dokumen legalisasi pelepasan dan penyerahan hak dengan ganti rugi Nomor: 68/PPGGR/PTTSDBT/22/11/2023 tanggal 20 November 2023, mengetahui bahwa tanah miliknya tiba-tiba menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor: 10/Eks/2019/251/Pdt.G/2011/PN Mdn.

Setelah melakukan penelusuran, ia menemukan bahwa lahan yang disengketakan dikaitkan dengan Grant Sultan Deli Nomor 1657 tahun 1916 dan 1906. Namun, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 24.19/IM-SD/2024, diketahui bahwa lokasi yang disebutkan dalam Grant Sultan tersebut sebenarnya berada di atas tanah konsesi milik Deli Cultuur Maatschappij (Kebun Maryland), berdasarkan perjanjian antara Sultan Deli Makmun Al Rasyid Perkasa Alam dengan T.H. Muntinga pada 23 Maret 1869.

Dengan demikian, menurut pelapor dan kuasa hukumnya, Grant Sultan atas tanah tersebut tidak pernah diterbitkan secara sah di atas lahan yang kini disengketakan. Hal ini menjadi dasar pelapor melaporkan kasus ini sebagai dugaan pemalsuan dokumen ke Polda Sumut.

“Surat keterangan Sultan Deli yang kami miliki mempertegas bahwa Grant Sultan Nomor 1657 tidak pernah diterbitkan untuk lahan tersebut. Maka itu, kami menilai ini adalah bentuk pemalsuan yang merugikan hak kepemilikan klien kami,”jelas M Azadin belum lama ini. 

Ia berharap kasus ini segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Rizky).

WALHI SUMUT Dukung Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Aktivitas Tambang Ilegal.

faktapagi.com    Sabtu, April 04, 2026    Comment   

WALHI SUMUT Dukung Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Aktivitas Tambang Ilegal.

 

Lokasi kegiatan tambang Ilegal foto dokumen.

MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas segala bentuk aktivitas pertambangan tanpa izin (ilegal) yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara,"Jumat 03 April 2026.

​Dukungan ini menyusul semakin maraknya laporan mengenai kerusakan ekosistem dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tambang ilegal di berbagai kabupaten/kota. WALHI Sumut menilai, aktivitas tambang yang tidak berizin tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa masyarakat sekitar akibat risiko bencana ekologis.

​"Kami mendukung penuh langkah berani dari aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Gakkum KLHK, untuk menyisir dan menutup titik-titik tambang ilegal. Langkah ini sangat krusial untuk menjaga kelestarian lingkungan kita," ungkap perwakilan WALHI Sumut dalam keterangannya.

​Efek Jera Bagi Pelaku dan Pemodal,WALHI Sumut juga mendesak agar penegakan hukum tidak hanya menyasar para pekerja di lapangan, tetapi juga menyentuh para pemodal atau "aktor intelektual" di balik operasional tambang ilegal tersebut. 

Menurut mereka, penegakan hukum yang tebang pilih hanya akan membuat praktik serupa terus berulang.

​Selain penindakan, WALHI mengingatkan pentingnya pengawasan pasca-penutupan lahan tambang. Hal ini bertujuan agar lahan yang telah rusak segera mendapatkan upaya rehabilitasi atau reklamasi guna mencegah terjadinya bencana longsor atau banjir bandang di kemudian hari.

​Melalui tindakan tegas yang kolaboratif, diharapkan keadilan lingkungan di Sumatera Utara dapat ditegakkan, sekaligus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang mencoba mengeksploitasi alam secara melanggar hukum (tim).

Cabuli Anak 16 Tahun, DS Digelandang Ke Mapolres Sekadau

faktapagi.com    Jumat, April 03, 2026    Comment   

Cabuli Anak 16 Tahun, DS Digelandang Ke Mapolres Sekadau

Pelaku DS pakai baju hitam ditengah saat diamankan oleh Satreskrim Polres Sekadau di Sungai Ayak, Rabu (01/04/2026) di Sungai Ayak.

SEKADAU--FAKTAPAGI.COM.Satuan Reserse Kriminal Polres Sekadau telah mengamankan seorang pria berinisial DS (24) warga Sepauk kabupaten Sintang, pria ını diduga melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur di wilayah Kecamatan Belitang tepatnya di Desa Sungai Ayak I, Kabupaten Sekadau. Kepada penyidik, DS mengaku telah melakukan perbuatan tersebut berulang kali terhadap Bunga (16) nama samaran sejak tahun 2024. Perbuatan terakhir DS berhasil terendus Jumat tanggal 27 Maret malam.

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Kasat Reskrim IPTU Zainal Abidin membenarkan kejadian tersebut,pelaku yang merupakan warga Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, diamankan saat berada di Desa Sungai Ayak I, Kecamatan Belitang Hilir, pada Rabu (01/04/2026) sore.

“Gelar perkara telah dilaksanakan tadi malam, dan status perkara ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan,” ujar IPTU Zainal, Kamis (02/04/2026) melalui pres realaes.

Lebih lanjut disampaikan kasat, bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada tanggal 31 Maret lalu, setelah adanya unggahan video oleh pelaku yang memperlihatkan dirinya bersama korban. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, pelapor melakukan klarifikasi kepada korban yang kemudian membenarkan adanya peristiwa tersebut.

“Berdasarkan keterangan korban, peristiwa terakhir terjadi pada 27 Maret 2026,” ungkap Kasat.

Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Sekadau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melakukan tindak pidana “perkosaan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (4) juncto Pasal 473 ayat (1), atau Pasal 473 ayat (2) huruf b dan/atau Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyesuaian Pidana.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak, terutama dalam penggunaan media sosial,” pesan Kasat (tar/wos).

GS Korban Fitnah, Tuduhan Sebagai Bandar Narkoba Di Jermal XV Sesat dan Tidak Berdasar

faktapagi.com    Kamis, April 02, 2026    Comment   

GS Korban Fitnah, Tuduhan Sebagai Bandar Narkoba Di Jermal XV Sesat dan Tidak Berdasar

Foto ilustrasi.

MEDAN-FAKTAPAGI.COM. Tim hukum dari GS dan rekan ingin menyampaikan klarifikasi Terkait video dalam akun Facebook dan berita di media online yang telah disebarkan pada tanggal 31/03/2026 lalu oleh beberapa media, diragukan kebenaran dan konfirmasinya. Berita tersebut menyebutkan bahwa wanita yang muncul dalam video tersebut merupakan warga kawasan Jermal XV yang diduga sedang mengunakan narkoba jenis sabu. Namun, setelah melalui proses verifikasi dan penyelidikan yang cermat, dapat kami nyatakan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta. Wanita dalam video bukanlah warga Jermal XV,melainkan seorang pendatang dengan domisilinya hingga saat ini belum dapat dipastikan dengan jelas.

Awak media ini berusaha mengkonfirmasi warga setempat dengan mencari tahu kebenaran,pada hari Selasa (01/04/2026).

Seorang warga yang enggan publikasikan namanya mengatakan, Perempuan itu bukan penduduk resmi dari Jermal XV ini. Dia cuma pendatang disini mungkin hanya ikut dengan suaminya atau dengan siapa. 

"Karena kami tidak kenal dengan dia,"ucap warga.

Kuat dugaan,bahwa video dan berita tersebut dibuat hanya untuk menjatuhkan atau menjebak nama baik dari GS . Jurnalis yang menulis berita tersebut tanpa konfirmasi dan memiliki bukti yang kuat diduga sengaja menaikkan berita atas pesanan atau kepentingan tertentu.

Kami menyadari bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat kawasan Jermal XV serta merusak citra daerah tersebut.

Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh pihak untuk tidak lagi menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya dan selalu memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya.

Kami juga berharap agar media yang sebelumnya telah menyebarkan informasi salah dapat melakukan koreksi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

Tim resmi yang mewakili GS dengan penuh keyakinan dan tegas mengeluarkan bantahan resmi atas tuduhan yang telah menyebar luas, yang menyatakan bahwa GS merupakan aktor atau pengendali peredaran narkotika di kawasan Jermal XV Kawasan Medan Denai. 

Tuduhan ini adalah fitnah yang tidak memiliki dasar fakta sama sekali, dibuat dengan sengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak nama baik, menghancurkan reputasi, dan mengganggu kehidupan normal GS.

GS memiliki catatan hukum yang bersih dan tidak pernah terlibat dalam kasus narkotika sebelumnya. Tuduhan yang muncul saat ini hanyalah spekulasi yang tidak berdasarkan bukti objektif.

Tidak ada keterlibatan dalam jaringan narkoba Jermal XV. Berdasarkan informasi yang kami miliki dan hasil konfirmasi yang telah kami lakukan, GS tidak memiliki hubungan apapun dengan aktivitas narkotika di kawasan Jermal XV. 

Operasi yang dilakukan oleh Polrestabes Medan pada Januari 2026 lalu yang mengamankan 10 penyalahguna narkoba dan menyita barang bukti terkait narkotika serta perjudian, juga tidak menunjukkan adanya keterlibatan GS dalam bentuk apapun.

Kuasa hukum GS, Henry Pakpahan,S.H mengatakan,kami patut menaruh kecurigaan, bahwa fitnah sengaja diciptakan sebagai bentuk penghancuran nama baik GS. 

"Kami menduga bahwa tuduhan ini sengaja dibuat untuk menjauhkan perhatian dari upaya nyata penumpasan narkotika atau untuk memenuhi kepentingan tertentu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,"ungkap Henry.

GS tidak memiliki hubungan apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan setiap bentuk aktivitas peredaran atau penyalahgunaan narkotika di mana pun, termasuk kawasan Medan Denai. Tuduhan yang muncul hanyalah spekulasi kosong tanpa bukti konkrit yang mendukung.

Selama ini, GS telah aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat,seperti program pemberdayaan ekonomi lokal dan pengembangan sumber daya manusia muda di wilayah Medan Denai.

"Semua upaya ini menunjukkan komitmen GS untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi daerahnya," ujar salah seorang warga (Rizky).

Breaking News Jalan Muara Gaduh Longsor

faktapagi.com    Kamis, April 02, 2026    Comment   

Breaking News Jalan Muara Gaduh Longsor

 

Jalan di muara Gaduh Longsor Kamis (02/04/2026) pagi sekitar pukul 06.00.wib.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Warga Kampung Tebal desa Mungguk kecamatan Sekadau Hilir heboh, bagaimana tidak sekitar pukul 0600 wib, tiba-tiba longsor di jembatan muara Gaduh. Lokasi longsor terletak di simpang jalan menuju Congkongliau tepatnya sebelum jembatan muara gaduh.

Longsor tersebut menyebabkan arus transportasi dari Kampung Tebal menuju wilayah hulu Mungguk terputus. Diperkirakan longsor telah menyebabkan Jembatan rusak serta badan jalan ambruk.

"Tidak ada korban jiwa serta  kerugian matrial  warga dalam kejadian tersebut," kata Joko salah seorang warga Mungguk kepada media ını, Kamis (02/04/2026) pagi.

Buka Musrenbang, Bupati Sebut APBD Kabupaten Sekadau Semakin Nyusut.

faktapagi.com    Kamis, April 02, 2026    Comment   

Buka Musrenbang, Bupati Sebut APBD Kabupaten Sekadau Semakin Nyusut.

Berfoto bersama usai acara pembukaan Musrenbang kabupaten Sekadau oleh Bupati Sekadau bersama unsur Forkopimda dan wakil Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (01/04/2026) di Aula lantai II kantor Bupati Sekadau.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Bupati Sekadau Aron,SH membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)tahun 2027. Kegiatan Musrenbang merupakan rangkaian proses yang dilakukan setiap tahun dalam rangka bermusyawarah untuk menentukan arah pembangunan kabupaten Sekadau tahun tahun 2027, Rabu (01/04/2026) di Aula lantai II kantor Bupati Sekadau jalan merdeka Timur.

Mengawali sambutannya Bupati terlebih dahulu mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah serta mengucapkan selamat menyambut hari raya Paskah bagi umat Kristiani di Kabupaten Sekadau. Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat yang telah membangun sejumlah jalan di kabupaten Sekadau, bahkan sekarang jalan Sekadau sampai Mahap sebagian sudah diaspal tinggal beberapa titik lagi yang rusak.
"Mudah-mudahan tahun ını dilanjutkan, sehingga bisa aspal semua dari Sejirak sampaikan ke Rawak,"pintanya.
Bupati juga meminta,tahun memang ada anggaran untuk jalan Provinsi di Balai Sebut -Balai Sepuak, kalau bisa mulai starnya dari Balai Sepuak, karena warga kecamatan Ketungau dari kabupaten Sintang saat ını belanja ke Balai Sepuak.
Menurut dia, tujuan utama Musrenbang adalah, menampung aspirasi masyarakat secara partisipatif untuk menyusun prioritas pembangunan daerah yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan dari tingkat desa hingga nasional. 

Forum ini kata dia, untuk menyelaraskan rencana pembangunan bawah-atas (bottom-up) dengan kebijakan pemerintah.
Musrenbang harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan. Serta  merumuskan dan memprioritaskan masalah lokal serta kebutuhan pembangunan daerah.
"Untuk menyinkronkan program pembangunan di tingkat desa/kecamatan dengan prioritas kabupaten, provinsi, dan nasional," kata Aron.
Musrenbang kata dia, adalah untuk bisa menciptakan proses pengambilan keputusan yang transparan dan efisien. Dalam rangka memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan,pemerintah, masyarakat, swasta untuk memperoleh perencanaan yang berkualitas.
"Mari bermusyawarah, supaya memperoleh kata sepakat yang mengakomodir semua kebutuhan masyarakat,"sarannya.
Dikatakan dia lagi, saat kabupaten ini Sekadau sedang dalam keadaan terjepit dari segi keuangan Daerah, karena APBD yang semula berkisar 1 Triliun lebih, kini tahun ını hanya tersisa kurang lebih 800 milyar lebih,itu sudah termasuk belanja pegawai dan gajih Pegawai P3K.
Belum lagi DBH Sawit kita hanya diberikan 3 Milyar,padahal setiap tahun penerimaan pajak TBS dari kabupaten Sekadau yang ambil Pemerintah Pusat hampir 700 Milyar. "Dari segi keadilan ini memang tidak adil,"katanya.
"Kita terus berupaya untuk mencari pendapatan lain, namun sebagai kabupaten baru yang hanya mengandalkan sektor perkebunan,maka mau berusaha seperti apapun hasilnya tetap seperti ını,"ungkapnya.

Ditempat yang sama, wakil gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, dalam sambutanya mengatakan, bahwa
Musrenbang merupakan sebuah proses yang diamanatkan oleh Undang-Undang,dan dilaksanakan dari berbagai tingkatan mulai  tingkat Nasional sampai tingkat desa.
Menurut dia, saat ını dibutuhkan inovasi, karena efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun keadaan kita sekarang seperti orang mencangkul namun alatnya tidak disediakan.
Bahkan DBH Sawit dari 700 milyar pertahun kabupaten Sekadau hanya dibagi sekitar 3 Milyar.
Memang tidak adil, karena jika dihitung secara prosentase jelas tidak hanya segitu yang didapat oleh kabupaten Sekadau. Namun,semua itu dihitung berdasarkan dermaga angkutan, yang sekarang masih mengunakan Tanjung Priok, sehingga provinsi DKI Jakarta dapat DBH,padahal tidak ada kebun sawit di Jakarta. Untuk menjawab kondisi ini Pemprov sedang berupaya untuk mengaktifkan pelabuhan Kijing, tujuannya agar angkut CPO Sawit singgah dan diangkut mengunakan pelabuhan tersebut. Dengan begitu, hitungan pajak TBS dan CPO bisa lebih banyak untuk wilayah Kalbar sebagai penghasilan kelapa sawit cukup banyak.
Terkait BBM,saat ını Pemerintah provinsi akan terus berupaya untuk menambah kuota BBM di Kalimantan Barat,karena beberapa alasan,pertama di Kalbar trasnportasi mengunakan jalur Sungai masih ada, artinya mesin sped bout,mesin alat penerangan juga mengunakan BBM,dengan alasan itu kita minta Pertamina hitung,belum lagi warga perbatasan dari provinsi lain mengunakan BBM dari Kalbar,. semua itu kita minta Pertamina hitung ulang.
"Setelah kita usulkan hasilnya baik Pertamina setuju ada penambahan kuota BBM untuk provinsi Kalimantan Barat,"ungkapnya.
Ia juga menyesalkan adanya warga yang memposting di medsos tentang KDM jad Gubernur Kalbar, padahal anggaran setiap provinsi itu berbeda, kita di Kalimantan Barat APBD hanya ada sekitar 6 triliun lebih, jika dihitung dari luas wilayah provinsi Kalimantan Barat 11 kali lipat luas dari pulau Jawa. Sedangkan anggaran APBD hanya 6 triliun, disitu juga gajih Pegawai dan belanja pegawai lainnya. Dengan luas wilayah dan mobilisasi dengan biaya besar tidak mungkin bisa dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa.
"Masyarakat Kalbar harus pahami hal ini, mau siapapun Gubernur nya jika dengan anggaran 6 triliun pasti tidak mampu mengcover semua kondisi jalan saat ını.," terangnya.
Jadi yang harus kita lakukan sekarang bekerjasama dengan pihak swasta,untuk gotong royong membangun infrastruktur yang belum tercover mengunakan anggaran APBD.
Sementara itu ketua panitia pelaksana kegiatan sekretaris BAPPERIDA dalam paparannya mengatakan,tujuan dari forum komunikasi antar pihak guna menyelaraskan pembangunan yang di usulkan oleh masyarakat .
Menurut dia, Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 
Lebih lanjut ia menyampaikan,bahwa kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai penentu kepentingan baik itu dari pemerintah,pengusaha maupun masyarakat.
"Sebelumnya kita sudah melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan pada bulan Januari lalu, sedangkan Musrenbang tingkat kabupaten merupakan penutup setelah mengakomodir aspirasi dari tingkat yang lebih kecil.
Hadir pada kegiatan tersebut,  wakil ketua DPRD Jefray Raja Tugam,unsur Forkopimda, Kapolres Sekadau, Dandim 1204 Sanggau, Kajari Sekadau, sejumlah kepala SKPD dari Provinsi Kalbar,kepala  SKPD dari kabupaten Sekadau, camat Se-kabupaten Sekadau, sejumlah pihak Bank, Perusahaan serta Indan lainnya (tar).

Kantor Imigrasi Entikong, Paparkan Capaian Kinerja Triwulan Pertama Tahun 2026, Simak Penjelasan

faktapagi.com    Rabu, April 01, 2026    Comment   

Kantor Imigrasi Entikong, Paparkan Capaian Kinerja Triwulan Pertama Tahun 2026, Simak Penjelasan

 

Berfoto bersama usai acara pres realaes penyampaian kinerja Triwulan Pertama tahun 2026 Kantor Imigrasi Entikong, Selasa (31/03/2026) di Kantor Imigrasi Entikong.

ENTIKONG-FAKTAPAAGI.COM. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Fitra Izhary A.md.M, SH.MH menyampaikan capaian kinerja Triwulan Satu Tahun 2026 dari bulan Januari–Maret 2026, penyampaian capaian kinerja tersebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik pada  siaran pers, Selasa (31/03/2026) di kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong.

Dalam paparannya Fitra Izhary mengatakan, bahwa dalam periode tersebut, berbagai tugas dan fungsi keimigrasian telah dilaksanakan secara optimal, yakni mencakup pelayanan kepada masyarakat, pengawasan, serta penegakan hukum di wilayah perbatasan negara.

Lebih lanjut ia memaparkan, bahwa dalam aspek pelayanan keimigrasian, Kantor Imigrasi Entikong berhasil menerbitkan sebanyak 1.517 paspor elektronik. Sementara itu, aktivitas lalu lintas orang di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong menunjukkan mobilitas yang tinggi, dengan total keberangkatan sebanyak 101.049 orang yang terdiri dari 89.980 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 11.069 Warga Negara Asing (WNA). 

Sedangkan kata dia lagi, mengenai jumlah kedatangan tercatat sebanyak 115.600 orang, terdiri dari 104.454 WNI dan 11.146 WNA. "Sedangkan yang dilakukan penundaan keberangkatan terhadap 44 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terindikasi sebagai pekerja migran non-prosedural,"paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa deportasi Warga Negara Asing (WNA) oleh Seksi Inteldakim pada bulan Januari sebanyak 1 orang dan juga bulan Maret sebanyak 1 orang, sehingga total keseluruhan berjumlah 2 orang. 

Kemudian untuk pendeportasian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dari Malaysia pada bulan Januari, sebanyak 799 orang, bulan Februari sebanyak 358 orang, dan untuk bulan Maret sebanyak 617 orang, sehingga total pemulangan keseluruhan, berjumlah 1.774 orang.

Sementara untuk repatriasi pada bulan Januari sebanyak 7 orang dan pada bulan Februari sebanyak 10 orang, dengan total keseluruhan berjumlah 17 orang.

Dalam bidang penegakan hukum dan pengawasan, Kantor Imigrasi Entikong telah melaksanakan 7 tindakan administratif keimigrasian yang meliputi pencekalan, keharusan bertempat tinggal, deportasi, dan proses penegakan hukum lainnya. 

Lalu, mengenai pengawasan terhadap orang asing juga dilakukan melalui 13 operasi yang terdiri dari operasi mandiri, operasi intelijen, dan operasi gabungan. Selain itu, telah dilaksanakan 1 kali rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) guna memperkuat sinergi antar instansi. 

Sedangkan dalam hal pelayanan administrasi, sebanyak 190 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dilakukan untuk kasus paspor hilang, rusak, maupun perubahan data. Kemudian tercatat dalam keberhasilan Imigrasi Entikong untuk menggagalkan keberangkatan 1 orang WNA asal Tiongkok bernama Liu Xiaodong, yang merupakan Tahanan Rumah oleh Pengadilan Negeri Ketapang terkait kasus dugaan pencurian emas, listrik, dan bahan peledak di wilayah konsesi PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) yang berusaha keluar meninggalkan wilayah Indonesia melalui Pos Lintas Batas (PLBN) Entikong.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja Kantor Imigrasi Entikong pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp2.791.786.228 dari total pagu sebesar Rp2.894.697.000. "Capaian ini menunjukkan penyerapan anggaran yang baik dalam mendukung operasional dan pelayanan kepada masyarakat.,"jelas Fitra.

Lebih lanjut dikatakannya,sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas layanan, Kantor Imigrasi Entikong juga menghadirkan sejumlah inovasi unggulan, antara lain Pojok Konsultansi Imigrasi (JOKI) sebagai sarana untuk mempercepat proses layanan dengan memisahkan konsultasi dari loket pendaftaran, SPRI Mobile sebagai layanan jemput bola bagi masyarakat dengan keterbatasan mobilitas, serta TALAM SELAR yang memungkinkan penyelesaian penggantian paspor hilang, rusak, dan perubahan data hanya dalam waktu satu hari.

Ia menegaskan, bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong tetap komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan, serta menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan. 

"Seluruh capaian ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tutupnya (Tino).