Biadad !!! Sudah Hamili Anak Kandung, RY Kembali Cabuli Keponakan Sendiri

faktapagi.com    Rabu, April 29, 2026    Comment   

Biadad !!! Sudah Hamili Anak Kandung, RY Kembali Cabuli Keponakan Sendiri

Sumber foto dari geogle AI ilustrasi.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Setelah menghamili anak kandungnya RY (42) kembali melakukan hal yang tercela yakni memperkosa keponakan sendiri yang masih berusia 10 tahun.  Berdasarkan pengembangan penyelidikan RY ternyata bukan hanya melakukan hal bejat tersebut kepada anak kandungnya, tapi juga melakukan kepada keponakan sendiri. "Benar kejadian hasil pengembangan kasus yang dilakukan Unit PPA Satreskrim Polres Sekadau,” ujar AKP Triyono saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (28/4/2026) kemarin.

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Kasi Humas AKP Triyono membenarkan adanya perkembangan baru kasus tersebut. Temuan kasus baru ini merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan Unit PPA Satreskrim Polres Sekadau.

Menurut dia, laporan terkait korban kedua diterima melalui SPKT Polres Sekadau pada tanggal 27 April 2026, setelah orang tua korban memperoleh informasi mengenai dugaan peristiwa yang dialami anaknya.

Dari keterangan awal, korban sebut saja bunga nama samaran menyampaikan kepada ibunya, bahwa RY diduga telah beberapa kali melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Peristiwa pencabulan terakhir disebut terjadi pada tanggal 22 Maret 2026, di rumah dusun Semabi desa Semabi Kecamatan Sekadau Hilir.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit PPA Satreskrim Polres Sekadau segera melakukan pemeriksaan terhadap korban dan sejumlah saksi, serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sekadau guna memastikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban.

“Unit PPA Satreskrim Polres Sekadau telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau untuk proses pendampingan korban,” terangnya.

Dalam perkara ini, pelaku dijerat Pasal 473 ayat (4) juncto Pasal 473 ayat (1) atau Pasal 473 ayat (2) huruf b dan/atau Pasal 415 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dikatakan dia lagi, bahwa RY sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Sekadau dalam kasus menghamili anak kandungnya sendiri. Tersangka diamankan pada tanggal 14 April malam dalam pelarian di Dusun Sungai Langer, Desa Mengkiang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.

“Jadi, saat ini terdapat dua korban, yakni anak kandung dan keponakannya sendiri, keduanya masih di bawah umur. Karena itu, kasus ini menjadi perhatian serius kami, baik dalam proses penanganan hukum terhadap tersangka maupun dalam upaya perlindungan dan pendampingan korban, khususnya pemulihan psikologis melalui koordinasi dengan instansi terkait,” pungkasnya (tar/wos)

Kuasa hukum Minta Dewan Tengahi Kasus Pencurian TBS, PT. Barapala Diminta Tunjukan Bukti Kepemilikan

faktapagi.com    Selasa, April 28, 2026    Comment   

Kuasa hukum Minta Dewan Tengahi Kasus Pencurian TBS, PT. Barapala Diminta Tunjukan Bukti Kepemilikan

 

Foto istimewa.

SUMATERA UTARA-FAKTAPAGI.COM.Direktur Advokat Bintang Keadilan, Mardan Hanafi Hasibuan dan rekan-rekannya melakukan pendampingan terhadap tiga orang klien dari tiga keluarga,yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pencurian Tandan Buah Segar (TBS) oleh Polres Padang Lawas. Mereka dilaporkan  oleh PT Barumun Raya Padang Langkat  (Barapala), dengan nomor LP/B/84/III/2026/SPKT/Polres Padang Lawas/Polda Sumatera Utara.

Atas ketidakadilan tersebut warga meminta bantuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP).Tujuan dari permintaan RDP dengan fraksi DRPD Kabupaten Padang Lawas, adalah agar  lembaga legislatif sebagai wakil Rakyat melihat secara adil atas apa yang di rasakan oleh masyarakat di Luhat Unterudang, pasalnya mereka kerap menjadi korban kriminalisasi, mereka selalu ditangkap dan dilaporkan bahkan pernah di keroyok oleh orang suruhan PT. BARAPALA. 

Padahal Lahan perkebunan kelapa sawit yang diklaim oleh PT. BARAPALA adalah lahan masyarakat Unterudang, bukan milik  perusahaan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tinggi, apalagi sampai saat ini ada orang yang sudah ditangkap dan sudah ditahan di Mapolres Padang lawas, atas laporan dari Perusahaan.

Untuk itu, kami minta agar DPRD segera memanggil dan menghadirkan pihak perusahaan yang mengklaim punya Izin dan merasa menjadi korban dan dirugikan dalam perkara pencurian TBS tersebut di wilayah Barumun tengah. DPRD perlu memanggil agar perusahaan menunjukkan dokumen Kepemilikan lahan tersebut, karena jika perusahaan itu Ilegal maka sangat merugikan Pemerintah Daerah Padang Lawas.

"Kenapa bisa ada perusahaan Ilegal di Padang lawas, apalagi berdasarkan data serta Informasi lokasi yang diklaim ada Plank Satgas seluas 25.000 Hektar, artinya itu dalam pengawasan Negara dan tidak boleh di kuasai sepihak oleh siapapun termasuk PT. Barapala," ujar Mardan kepada wartawan. Senin (27/04/2026) kemarin.

"Kita sudah melayangkan surat ke DRPD agar melaksanakan RDP ke DPRD Padang Lawas, guna untuk membuktikan siapa sebenarnya pemilik yang sah secara hukum atas kepemilikan kebun yang berada di wilayah kecamatan Barumun Tengah, dan apa konsekuensi Hukum atas adanya Plank SATGAS PKH Garuda, apakah Plank itu sebatas Pajangan atau Simbol saja yg tidak perlu di patuhi oleh PT. BARAPALA," kata Mardan

Mardan juga menambahkan, dalam surat permohonan tersebut juga di lampirkan bukti-bukti surat bahwa PT. Barapala adalah bukan pemilik yang sah atas Kebun Sawit di Area wilayah Unterudang  Kecamatan Barumun Tengah. Hal ini berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Banding sesuai putusan Nomor : 267/Pdt/2014/PT. Medan, yang menyatakan Bahwa Pihak PT. Barapala berada dipihak yang kalah dan tidak bisa membuktikan kepemilikan tanahnya, dan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 905/KPTS-II/1999 yang menyebutkan Lokasi PT. Barapala  adalah berada di Kecamatan Barumun, bukan di kecamatan barumun Tengah, ini sangat urgen karena untuk memastikan siapa yang menjadi Korban atas pencurian TBS tersebut (tim).

Grebek Sarang Narkoba Di Bantaran Rel KA, 4 Orang Pelaku Berhasil Di Ringkus

faktapagi.com    Senin, April 27, 2026    Comment   

Grebek Sarang Narkoba Di Bantaran Rel KA, 4 Orang Pelaku Berhasil Di Ringkus

Pengerebekan sarang narkoba dikawasan rel kereta api oleh Satres Narkoba Polrestabes Medan, Sabtu (24/04/2026) kemarin.

MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali menggerebek sarang narkoba di kawasan bantaran Rel Kereta Api (KA) Tembung, Kecamatan Percut Seituan. Dari 2 titik penggerebekan, petugas meringkus 4 pelaku, dan menyita barang bukti narkoba dalam jumlah besar, Sabtu (24/04/2026) kemarin.

Ada dua titik sarang narkoba di bantaran Rel KA Tembung yang jadi sasaran kali ini, Gang Nusa Indah, dan Gang Pisang, Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan. Sedangkan identitas 4 pria yang diduga pelaku narkoba yakni DS (40), AF (20), SH (37), dan ZS (48) keempatnya diringkus berikut barang bukti narkotika jenis sabu yang jumlahnya tidak sedikit.

Setidaknya, 10 paket narkotika jenis sabu dengan berat 10,59 gram disita dari para pelaku, dalam kemasan yang beragam.

“Ada 4 orang yang kita amankan, selain sabu kami juga sita paket ganja kering, timbangan elektrik, alat untuk menggunakan narkoba, uang diduga hasil penjualan narkoba, dan puluhan plastik klip,” ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Minggu (26/04/2026) di Medan.

Rafli yang didampingi seluruh perwira Satresnarkoba Polrestabes Medan saat memimpin penggerebekan menambahkan, pihaknya cukup menyayangkan praktik jual beli narkoba yang kembali muncul di kawasan ini.

Pasalnya, beberapa waktu lalu kawasan ini sudah dibersihkan, namun praktik serupa kembali muncul sehingga memaksa pihaknya kembali harus melakukan penggerebekan.

“Kawasan ini kemarin sempat kami bersihkan dan dalam pantauan kami. Kami memantau kembali ada aktivitas jual beli narkoba disini, sehingga kami kembali melakukan penggerebekan,” ungkapnya.

Rafli menjelaskan, pengungkapan tindak pidana narkoba bukanlah sebatas tentang statistik tingginya angka pengungkapan, namun terlebih perihal bagaimana upaya mencegah peredaran narkoba yang dapat mengancam masa depan generasi penerus bangsa.

Oleh sebab itu, tindakan tegas dan terukur dipastikan akan dilakukan Satresnarkoba Polrestabes Medan, untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan.

“Kami hadir sebagai bentuk komitmen kami untuk menjaga generasi penerus bangsa agar bebas dari penyalahgunaan narkoba, kami pastikan tindakan tegas akan kami lakukan bagi siapa saja yang berani melawan terlebih mengancam nyawa petugas saat penindakan pelaku narkoba dilakukan,”tukasnya.

Usai menangkap pelaku dan menyita barang bukti, di lokasi penggerebekan petugas kemudian menghancurkan lapak narkoba di bantaran Rel KA Tembung, dan kemudian membumi hanguskan seluruh lapak yang ada (tim).

Tanpa Konfirmasi Dan Bukti Yang Jelas, Saudara GS Terus Di Fitnah Oleh Berita Media Online

faktapagi.com    Sabtu, April 25, 2026    Comment   

Tanpa Konfirmasi Dan Bukti Yang Jelas, Saudara GS Terus Di Fitnah Oleh Berita Media Online

 

Foto ilustrasi.

MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Maraknya pemberitaan yang menyebutkan sosok berinisial GS sebagai bandar narkoba di kawasan Jermal, Kecamatan Medan Denai, dinilai sebagai fitnah yang tidak memiliki bukti konkrit dan diduga kuat merupakan upaya sistematis untuk merusak nama baik dan membunuh karakter pribadi tersebut.

Melihat fenomena ını Kuasa hukum GS, Henry Pakpahan, S.H angkat bicara, ia dengan tegas ia mengatakan,bahwa kliennya sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan aktivitas peredaran atau penyalahgunaan narkotika, baik di Jermal maupun wilayah lainnya. 

"Tuduhan ini hanyalah spekulasi kosong yang tidak didukung oleh fakta lapangan maupun bukti hukum yang sah. Kami menilai ini adalah upaya yang disengaja untuk menjatuhkan reputasi GS," ujarnya tegas di salah satu kafe di kota Medan pada hari Jumat, (24/04/2026) kemarin.

Menurut Henry, pemberitaan yang gencar belakangan ini justru muncul bersamaan dengan adanya laporan polisi yang dilayangkan oleh Abdul Rouf dan Rahmadi terhadap seorang aktivis dan advokat terkait dugaan tindak penganiayaan. Laporan tersebut telah diterima oleh Polsek Medan Area dan saat ini sedang dalam tahap penyelidikan (lidik) oleh pihak penyidik.

"Semua masyarakat Indonesia wajib patuh pada hukum, tidak ada yang kebal hukum. Namun, jangan karena seseorang melaporkan tindak pidana dan proses hukum berjalan, lalu dibuatlah berita-berita yang tidak benar seolah-olah untuk menutupi kesalahan atau mengalihkan perhatian publik. Itu tidak adil dan melanggar prinsip keadilan," tegas Henry.

Di era digital saat ini, media sosial dan media online memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan informasi.Namun, hal ini juga membawa risiko besar jika tidak dikelola dengan etika dan tanggung jawab.

"Akhir-akhir ini kita melihat banyak berita yang disebarkan tanpa melalui proses verifikasi, konfirmasi, atau penelusuran fakta yang memadai. Akibatnya, seseorang bisa langsung dihakimi oleh publik, namanya hancur, dan reputasinya rusak permanen, padahal kebenarannya belum terbukti," tambahnya.

Diduga kuat, sebagian pemberitaan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu, bukan untuk menyampaikan kebenaran. Hal ini jelas merupakan bentuk character assassination atau pembunuhan karakter yang dapat merugikan hak asasi seseorang dan melanggar kode etik jurnalistik.

Merespon hal ini, pihak keluarga dan kuasa hukum GS berharap agar Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes) Medan, Bapak Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak, dapat menertibkan arus informasi yang beredar di masyarakat.

"Kami berharap Bapak Kapolrestabes dapat mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disebarkan, terutama yang berkaitan dengan kasus hukum atau isu sensitif, harus berdasarkan fakta dan data yang akurat. Jangan biarkan media menjadi alat untuk menjatuhkan seseorang tanpa proses hukum yang jelas," ujar Henry.

Ia juga menekankan pentingnya kepolisian untuk menjaga objektivitas dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di mata hukum, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan dan tidak dihakimi sebelum terbukti bersalah (tim/hd).

Pengedar Narkoba Di Rel Kereta Diringkus Satresnarkoba Polrestabes Medan

faktapagi.com    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Pengedar Narkoba Di Rel Kereta Diringkus Satresnarkoba Polrestabes Medan

 

Tersangka saat diamankan oleh petugas dari Polrestabes beberapa waktu lalu.

MEDAN-FAKTAPAGI.COM.Satresnarkoba Polrestabes Medan meringkus seorang pengedar narkoba, yang kerap beroperasi di Bantaran Rel Kereta Api Gaharu, Kecamatan Medan Timur. Saat ditangkap, beberapa paket sabu siap edar disita dari tangan pelaku, Kamis (23/04/2026) kemarin.

Penangkapan pria berinisial HU (47) warga Jalan Gaharu, Gang Kramat, Kecamatan Medan Timur, dilakukan usai petugas Satresnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi perihal aktivitas pelaku yang kerap menjual narkoba di bantaran Rel Kereta Api Gaharu dari masyarakat yang aktif dalam program Kentongan Kamtibmas Polrestabes Medan.

Warga yang mulai mengaktifkan kembali Siskamling lewat program inovasi Kapolrestabes Medan itu, melapor ke Polisi yang kemudian direspon cepat dengan  melakukan penyelidikan. Pelaku kemudian ditangkap, saat menunggu pembeli datang di Bantaran Rel Kereta Api Gaharu, yang jadi tempat pelaku selama ini menjual narkoba.

Dari tangannya, petugas menyita dua paket sabu siap edar, dan uang ratusan ribu rupiah, yang diduga uang hasil penjualan narkoba.

“Penangkapan pelaku tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada kami. Pelaku ini sehari – harinya berprofesi sebagai juru parkir, namun di jam – jam tertentu berada di lokasi penangkapan untuk menjual narkoba,” ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP.

Ditambahkan dia lagi, pelaku juga tercatat merupakan residivis dalam kasus narkoba, karena sebelumnya pernah dihukum penjara selama 5 tahun. Usai bebas, pelaku kemudian kembali melakukan hal yang sama, karena alasan himpitan ekonomi.

“Pelaku ini residivis, setelah bebas kembali menjual narkoba. Kasus ini kami sedang kembangkan, dan kami sudah kantongi identitas pemasok narkoba kepada pelaku. Komitmen kami jelas sesuai arahan Bapak Kapolrestabes Medan, kami tidak akan pernah tinggal diam untuk memberantas segala bentuk peredaran narkoba baik skala kecil apalagi skala besar,” tambahnya.

Kawasan Gaharu sendiri, termasuk dalam kawasan yang ikut ambil bagian dalam program Kentongan Kamtibmas Polrestabes Medan yang menghidupkan kembali peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Dalam tiga hari terakhir, setidaknya terdapat 7 kasus narkoba yang berhasil diungkap Satresnarkoba Polrestabes Medan (tim).

Laka Beruntun Tiga Truk, Dua Motor Bertabrakan di Jalur Padat Kota Sekadau Pengendaranya Diminta Waspada

faktapagi.com    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Laka Beruntun Tiga Truk, Dua Motor Bertabrakan di Jalur Padat Kota Sekadau Pengendaranya Diminta Waspada

 

AKP Triyono.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan truk angkutan barang terjadi di Jalan Sekadau - Sanggau, insiden lalu lintas kembali terjadi di wilayah Kabupaten Sekadau pada hari yang sama.Kecelakaan tersebut melibatkan dua sepeda motor di Jalan Merdeka Timur, tepatnya di depan Mita Mart, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, pada Rabu (22/4/2026) sekitar pukul 19.30 WIB.

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama, melalui Kasi Humas AKP Triyono, membenarkan peristiwa tersebut, ia menjelaskan laka yang terjadi melibatkan sepeda motor Yamaha King yang dikendarai M (19) dan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai J (21), dengan seorang penumpang berinisial R (17).

Kecelakaan bermula saat pengendara Yamaha King melaju dari arah Sekadau menuju Sintang. Saat hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya, dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Revo yang dikendarai J dengan membonceng R.

“Sepeda motor Honda Revo tersebut diketahui memiliki lampu utama yang tidak berfungsi dengan baik. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan pun tidak dapat dihindari,” jelas AKP Triyono, Kamis (23/04/2026) kemarin.

Akibat kejadian tersebut, pengendara Yamaha King mengalami patah tulang pada paha kaki sebelah kanan. Sementara pengendara Honda Revo mengalami luka robek serta patah pada jari kaki sebelah kanan, dan penumpangnya mengalami luka robek pada bagian jari kaki sebelah kanan.

Petugas dari Unit Gakkum Satlantas Polres Sekadau segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, serta melakukan pengaturan arus lalu lintas agar situasi tetap kondusif. Seluruh korban juga telah dibawa ke RSUD Sekadau untuk mendapatkan penanganan medis.

AKP Triyono menuturkan bahwa Jalan Merdeka Timur merupakan salah satu jalur padat di dalam kota dengan aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga diperlukan kehati-hatian ekstra dari setiap pengguna jalan.

“Masyarakat kami imbau agar selalu berhati-hati saat berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, serta memastikan kelengkapan kendaraan seperti lampu utama, helm, dan surat-surat kendaraan dalam kondisi lengkap. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” imbaunya (tar/wos).

Dugaan Kriminalisasi Hukum, Masa Aksi Minta DPR Dan Kapolri Periksa & PTDH kan Kompol DK CS

faktapagi.com    Kamis, April 23, 2026    Comment   

Dugaan Kriminalisasi Hukum, Masa Aksi Minta DPR Dan Kapolri Periksa & PTDH kan Kompol DK CS

 

Foto istimewa.

FAKTAPAGI.COM.Kontroversi perkara dugaan kriminalisasi yang menimpa Rahmadi terus bergulir dan memantik perhatian publik. Kali ini, ratusan massa terdiri dari tiga organisasi yang tergabung dalam Himmah Legal Movement (HLM),Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI),serta Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH)bersama Kuasa Hukum dan keluarga Rahmadi yang datang dari Kota Tanjungbalai menyuarakan tuntutan keras agar oknum yang diduga terlibat, yakni Kompol DK dan rekan-rekannya,segera dipanggil dan diperiksa secara hukum atas dugaan tindak kekerasan dan rekayasa perkara.

Rahmadi, warga Kota Tanjungbalai Sumatera Utara yang berprofesi sebagai peternak dan dikenal aktif sebagai relawan anti-narkoba, dituduh memiliki narkotika jenis sabu-sabu oleh oknum tersebut. Penangkapan dilakukan secara mendadak saat korban sedang berada di sebuah toko pakaian.

"Penangkapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur hukum, disertai tindak kekerasan fisik, penyiksaan, serta intimidasi merupakan modus operandi yang tidak dapat ditoleransi dan mencederai rasa keadilan," ungkap Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus, dalam orasinya, Rabu (22/04/2026) kemarin.

Menurut Sukri, peristiwa ini diduga kuat bermotif balas dendam dan upaya pembungkaman terhadap kritik. Sebelum ditangkap,diketahui bahwa Rahmadi sebelumnya telah melaporkan tindakan oknum tersebut ke Polda Sumatera Utara karena dinilai berperilaku tidak mencerminkan nilai-nilai penegak hukum dan merusak citra institusi.

"Oknum tersebut harus dipanggil dan diadili karena telah melanggar hukum serta menciptakan ketimpangan penegakan hukum. Kami menolak adanya disparitas hukum di negara ini," tegas Sukri lantang di depan Gedung DPR RI, Senayan.

Aliansi tersebut mendesak Komisi III DPR RI untuk segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna menelusuri akar permasalahan secara komprehensif.

"Kami memegang keyakinan penuh bahwa Rahmadi adalah orang yang tidak bersalah. Kasus ini harus diusut secara transparan dan terbuka untuk menemukan kebenaran materiil," tambahnya.

Tidak hanya meminta pemeriksaan terhadap oknum penyidik, Sukri juga menuntut agar Komisi III memanggil pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses persidangan, meliputi Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Jaksa Penuntut Umum, hingga Majelis Hakim.

"Semua elemen yang terlibat harus dimintai keterangan agar kasus ini menemukan titik terang dan keadilan dapat dipulihkan. Kami tidak ingin ada lagi korban kriminalisasi serupa di masa depan," tegasnya. 

Selama 3 jam ia menyampaikan orasinya massa di temui Humas DPR RI Sodikin. Ia berjanji akan membawa aspirasi ini kepada Komisi III DPR RI.

Usai menyuarakan aspirasi di DPR RI, massa kemudian bergerak menuju Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) di Trunojoyo Jakarta Selatan. Di sana, mereka menuntut penerapan sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kompol DK dan cs, karena dinilai telah mencoreng wibawa dan kehormatan institusi Polri.

"Proses hukum dan berikan sanksi PTDH kepada mereka yang diduga melakukan rekayasa hukum, penyiksaan, dan diskriminasi terhadap saudara Rahmadi," seru para demonstran.

Terlihat massa membawa berbagai atribut unjuk rasa berupa baliho dan spanduk besar yang memuat tuntutan: "Tangkap, Periksa, dan PTDH-kan Oknum Kompol Dedi Kurniawan Diduga Pelaku Kriminalisasi dan Rekayasa Hukum Kasus Rahmadi.

Aksi ini juga menjadi bentuk penagihan janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk konsisten menindak tegas setiap oknum yang melanggar hukum dan kode etik.

"Kami percaya dan berharap Bapak Kapolri akan tetap tegas dan konsisten menindak setiap pihak yang merusak nama baik institusi, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan tegaknya supremasi hukum," tutup Sukri.

Setelah 2 jam menyampaikan orasi di depan Mabes Polri perwakilan massa diterima Bapak Wahyu Divisi Humas Mabes Polri. Ia berjanji akan meneruskan tuntutan ini kepada pimpinan dan berjanji akan menyampaikan laporan yang mandek sudah setahun lebih terlapor atas nama Kompol Dedi Kurniawan (tim).

Buat Fitnahan Di Tiktok Bisa Dipidana Pencemaran Nama Baik

faktapagi.com    Rabu, April 22, 2026    Comment   

Buat Fitnahan Di Tiktok Bisa Dipidana Pencemaran Nama Baik

 

Foto ilustrasi.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Konten yang menyudutkan atau membuat fitnahan di media sosial termasuk Tiktok bisa Dipidana berdasarkan UU ITE,terkait fitnah dan pencemaran nama baik di dunia maya diatur dalam UU ITE (revisi terbaru UU 1/2024), terutama pada Pasal 27A, yang melarang penyerangan kehormatan/nama baik dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Ancaman pidana utamanya adalah penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta. 

Berikut rincian pasal pidana fitnah/pencemaran nama baik dalam UU ITE:

Pasal 27A UU 1/2024 (Revisi UU ITE) menyatakan, bahwa setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal,dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui Sistem Elektronik.

Sedangkan pada pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 sanksi bagi pelanggar Pasal 27A diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00. 

Pasal ini merupakan delik aduan, artinya harus ada aduan dari korban untuk diproses hukum.

Fokus utama adalah pada tindakan "menuduhkan suatu hal" yang tidak benar untuk merusak reputasi di ruang digital.

Selain UU ITE, fitnah juga diatur dalam Pasal 311 KUHP (tuduhan tanpa bukti termasuk media sosial (medsos)disini tidak batasan,namun sebenarnya harus sopan dan tidak membuat konten yang merugikan salah satu pihak. 

"Di medsos orang bisa dituntut dengan UU ITE, beda dengan portal media, pada portal media online ada batasan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 yang mengatur tentang pers," kata Rosadi Jemani ketua satupena Kalimantan Barat kepada media ını Selasa (21/04/2026) melalui pesan whatsapp.

Menurut dia, jika berita media on-line di masukan ke medsos bisa saja, asalkan menggunakan akun resmi, jika tidak tentu ada konsekuensi tersendiri, jika masuk dalam proses hukum (tar).

Miris !!! Ayah Perkosa Anak Hingga Hamil

faktapagi.com    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Miris !!! Ayah Perkosa Anak Hingga Hamil

Tersangka RY saat diamankan oleh Satreskrim Polres Sekadau kerjasama dengan Polres Sanggau, Selasa (14/04/2026).pekan lalu.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM.Kepolisian Resor (Polres) Sekadau kembali mengamankan seorang pria berinisial RY (42) asal Semabi. RY diduga telah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan perbuatan cabul terhadap anaknya sendiri yang masih dibawah umur wilayah Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. RY (42) telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Kasi Humas AKP Triyono membenarkan kejadian perkara tersebut. Tersangka RY diamankan oleh tim Satreskrim Polres Sekadau pada Selasa (14/04/2026) malam di lokasi persembunyiannya.

"Benar, jajaran Satreskrim Polres Sekadau telah mengamankan terduga pelaku di Dusun Sungai Langer, Desa Mengkiang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Penangkapan dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan personel Polsek Kapuas, Polres Sanggau," kata AKP Triyono dalam keterangan persnya, Selasa (21/04/2026).

Kasus ini mulai menemui titik terang setelah korban melakukan pemeriksaan kesehatan di Poskesdes setempat pada pada tanggal 8 April 2026. Pemeriksaan tersebut dilakukan menyusul kondisi korban yang dilaporkan tidak mengalami siklus menstruasi selama tiga bulan terakhir. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban diketahui tengah mengandung dengan usia kehamilan sekitar 11 hingga 12 minggu.

Pihak tenaga kesehatan segera melakukan langkah persuasif hingga akhirnya korban memberikan keterangan terkait peristiwa yang dialaminya, bahwa dirinya diduga mengalami tindak kekerasan seksual oleh ayah kandungnya sendiri.

Informasi ini kemudian diteruskan kepada perangkat desa dan pihak keluarga sebelum akhirnya dilaporkan secara resmi ke SPKT Polres Sekadau.

Setelah menerima laporan, Satreskrim Polres Sekadau segera melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap keberadaan tersangka. Petugas kemudian memperoleh informasi bahwa tersangka berada di area perkebunan wilayah Kabupaten Sanggau.

"Tim menempuh perjalanan menggunakan sarana transportasi air atau speedboat selama kurang lebih satu jam untuk menjangkau lokasi tersangka. RY akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah pondok tempatnya beristirahat," jelas AKP Triyono.

Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui perbuatannya. Polisi juga mendalami dugaan bahwa tindak pidana tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama.

"Berdasarkan keterangan awal, tersangka mengakui bahwa perbuatan tersebut diduga telah berlangsung sejak korban masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar. Adapun peristiwa terakhir terjadi pada Rabu, 8 April 2026, di dalam rumah saat kondisi sedang kosong. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kami dalam proses penyidikan dan penanganan perkara," tegasnya.

Lebih lanjut, AKP Triyono menjelaskan bahwa pihak kepolisian memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan psikologis korban. Hal ini mengingat pada tahun 2023 korban juga pernah mengalami peristiwa yang sama, melibatkan anggota keluarga lainnya, dan pelaku dalam perkara tersebut saat ini masih menjalani proses hukuman di Rutan Sanggau.

"Korban dipastikan mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan trauma secara optimal. Unit PPA Satreskrim Polres Sekadau telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau untuk mendukung proses tersebut. Pendampingan akan dilakukan secara berkelanjutan mulai dari tahap penyidikan hingga proses persidangan," jelasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 473 ayat (4) juncto Pasal 473 ayat (9) juncto Pasal 473 ayat (1) atau Pasal 473 ayat (2) huruf b dan/atau Pasal 415 huruf b atau Pasal 418 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyesuaian Pidana.

AKP Triyono mengungkapkan, sejak Januari hingga April 2026, Unit PPA Satreskrim Polres Sekadau telah menangani 7 (Tujuh) kasus pencabulan dan kekerasan seksual,dengan mayoritas korban merupakan anak di bawah umur. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan lingkungan, terutama terhadap kasus yang melibatkan orang terdekat maupun relasi yang dibangun melalui media sosial.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak di lingkungan sekitar," pungkasnya (tar/wos).

Lantik 153 CPNS Jadi PNS, Aron Ingatkan Jangan Berkeluh-Kesah Di Medsos

faktapagi.com    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Lantik 153 CPNS Jadi PNS, Aron Ingatkan Jangan Berkeluh-Kesah Di Medsos

Penyerahan SK secara simbolis oleh Bupati kepada CPNS yang baru dilantik menjadi PNS, Selasa (21/04/2026) di halaman kantor Bupati Sekadau.

SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Bupati Sekadau Aron, SH melantik dan mengambil sumpah janji terhadap 153 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 153 orang CPNS yang dilantik tersebut adalah formasi penerimaan tahun 2024, sedangkan dari 153 orang ada 138 yang diambil sumpah diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional, sisanya 15 orang masuk sebagai jabatan pelaksana yang tidak diambil sumpah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (21/04/2026) di halaman kantor Bupati Sekadau.

Dalam sambutanya usai pengambilan sumpah janji, bupati terlebih dulu mengucapkan selamat kepada CPNS yang sudah sah menjadi PNS. Setelah dilantik ia berharap agar bisa bekerja lebih baik lagi, tunjukkan kinerja yang baik dalam mengembankan tugas di instansi manapun, karena saudara adalah orang yang terpilih.

"Tunjukkan, bahwa anda mampu dan berintegritas, karena begitu dilantik langsung dimasukkan dalam jabatan fungsional, artinya saudara sudah memenuhi syarat," ucapnya.

Kendati saat ını lanjut dia, Pemerintah Pusat (Pempus) sedang melakukan efesiensi anggaran besar-besaran terhadap keuangan negara, yang akan berdampak terhadap keuangan Daerah.

Ketika terjadi kesulitan keuangan,sebagai pegawai jangan curhat di media sosial,dan berkeluh kesah. 

"Karena menurut saya tempat saudara berkeluh kesah itu adalah atasan saudara, bukan medsos,"pesannya.

Pemerintah kata dia, tidak diingatkan,akan selalu memperhatikan keluhan semua pihak,termasuk PNS dan yang lainnya. Akibat efisiensi anggaran akan terasa agak sulit,namun tetap fokus untuk melayani masyarakat.

Ia meminta agar para PNS tetap menjaga kondisi yang aman dan nyaman dilingkungan kerjanya masing-masing. Jadilah PNS yang baik dilingkungan kerja, agar saudara bisa jadi panutan.

Hari ini lanjut dia, yang dilantik kebanyakan adalah tenaga kesehatan, maka dari itu ia meminta supaya bekerja dengan baik untuk menjaga kesehatan masyarakat kabupaten Sekadau.

Ia juga mengingatkan, jangan bandingkan kabupaten Sekadau dengan kabupaten lain, karena tetap tidak bisa sama, baik dari segi keuangan pasti beda dan kesulitan infrastruktur juga beda. Karena pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) digelontorkan disesuaikan dengan jumlah penduduk.

"Jika masih mengunakan rumus yang sama, maka perolehan dana DAU tetap saja sama kecuali ada pertambahan penduduk yang signifikan, baru bisa nambah,"paparnya.

Padahal lanjut Aron, untuk membangun infrastruktur di kabupaten Sekadau diperlukan dana sekitar 2 triliun,artinya pertambahan penduduk masih sikit dan pencapaian DAU belum memenuhi kebutuhan infrastruktur. Inilah kendalanya.

Pemerintah kata dia, masih fokus pada tingginya angka putus sekolah, hal ini perlu jadi perhatian kita bersama agar angka ini tidak terus bertambah. Berbagai upaya sudah kita lakukan termasuk melakukan kampanye di setiap kampung yang kita kunjungi. "Kita tetap ingat pada orang tua agar tetap menyekolahkan anak-anaknya," kata Aron.

Hadir pada acara tersebut, Kepala BKSDM Radius yang juga Plt, Asisten, Inspektur, sejumlah kepala SKPD, camat serta para undangan lainnya (tar).