 |
| Yodi Setiawan |
Hal ini sekedar untuk mengetahui secara detil siapa saja PNS yang mengunakan kendaraan dinas roda empat plat merah dan kendaraan roda dua plat merah, berikut kendaraan lain yang plat merah, baik itu kendaraan yang dalam bentuk hibah dari Kementerian maupun kendaraan bantuan dari Kementerian desa.
"Dalam hal ini pemerintah harus mengetahui siapa- siapa saja PNS yang mengunakan kendaraan Dinas, dan kemudian berapa kendaraan yang dalam kondisi rusak, dimana saja keberadaanya,"tulisnya Sabtu (13/05/2023) kepada media ini.
Sebab lanjut Yodi, seperti apapun kondisi kendaraan tersebut harus diketahui keberadaannya,dan siapa saja yang mengunakan pada waktu itu, entah pegawai yang sudah pensiun atau yang masih aktif, karena aset Pemda harus jelas keberadaannya.
"Kita tidak ingin kendaraan milik Pemerintah digunakan secara liar tanpa di kontrol, sebab, siapapun yang menggunakan kendaraan tersebut sudah barang tentu beban biaya operasional dan kerusakan pasti mengunakan uang APBD," kata Yodi.
Untuk itu kata dia lagi, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan wakil Bupati segera memerintah instansi terkait untuk mengecek dan menginventarisir semua kendaraan dinas yang ada, agar tidak liar keberadaannya.
Sebab, ada informasi yang beredar bahwa banyak kendaraan plat merah bantuan dan yang dibeli mengunakan dana APBD belum jelas keberadaan, apakah sudah di Dum atau belum sehingga pengguna masih bebas mengunakan sudah bener tahun.
"Hal ini semata untuk kebaikan bersama, supaya keberadaan aset pemerintah betul-betul tersetrum dengan jelas," ingat Yodi.(tar).
