 |
| Foto bersama usai pembukaan sosialisasi Pembentukan LPM desa, Kamis (10/08/2023) di Aula lantai II kantor Bupati Sekadau. |
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Wakil Bupati (Wabup) kabupaten Sekadau Subandrio, SH.MH membuka secara resmi kegiatan sosialisasi pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa, Kamis (10/08/2023) di Aula lantai II kantor Bupati Sekadau.
Dalam paparannya Wabup mengatakan, pemerintah desa (Pemdes) adalah struktur pemerintahan yang terkecil, yang Pemdes langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah, maka dari itu pemerintah dalam setiap tingkatan selalu memberikan instruksi langsung kepada kepala desa terkait kebijakan pemerintah agar disampaikan oleh Kades kepada masyarakatnya.
"Banyak isntrudai dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah Kepada kepala desa sebagai top Manajemennya,"kata Subandrio mengawali sambutannya.
Masih dikatakan Wabup, satu tugas yang perlu dikerjakan secara cepat oleh kepala adalah pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tingkat desa. Dalam tugasnya nanti LPM akan membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas pembangunan, karena dengan adanya LPM nanti masyarakat merasa di libat dalam setiap proses pembangunan di desa.
"Para Kades jangan takut LPM bukan hadir sebagai saingan kades, tapi Mitra kerja,"kata Wabup.
Pembentukan LPM lanjut Wabup, adalah amanat Undang-undang yang harus dilaksanakan oleh semua kepala desa, maka dari itu dalam waktu dekat ini LPM desa harus sudah terbentuk. Dikatakan dia lagi, mumpung bertemu dengan para kepala desa dirinya ingin menitipkan pesan, agar semua kepala desa membantu pembangunan yangvada di wilayah kerjanya baik itu pembuatan infrastruktur dan pembangunan lainnya,tolong dimonitor.
"Bantu luruskan jika ada masalah, jangan malah memperkeruh suasana sehingga pembangunan yang sedang dilaksanakan terhambat," ingat Wabup.
Saat ini pemerintah sedang giat-giatnya membenci kelompok tani, sebab setiap tahun pemerintah daerah terus mengelontorkan dana cukup besar untuk pengadaan bibit kelapa Sawit yang akan dibagikan secara gratis kepada kelompok tani.
"Kelompok tani yang bisa dapat pembagian bibit harus sudah terverifikasi oleh dinas terkait baik, lokasi maju keanggotaan," kata Wabup.(tar).
