 |
| Berfoto bersama usai acara pembukaan Musrenbang RKPD dan RPJMD kabupaten Sekadau, Senin (24/03/2025) di Aula Lantai II kantor Bupati Sekadau. |
SEKADAU-FAKTAPAGI.COM. Bupati Sekadau Aron, SH membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Pelaksanaan Musrenbang rancangan RPJMD kabupaten sekadau 2025-2029 dan rancangan RKPD 2026 dilaksanakan , dalam rangka penajaman, penyelarasan. Klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan, Senin (24/03/2025) di Aula Lantai II kantor bupati Sekadau.
Dalam sambutannya Bupati mengatakan, RPJMD kali ini mengusung tema "mewujudkan Kemajuan, Kesejahteraan dan Martabat masyarakat kabupaten Sekadau.
Sesuai tema diatas maka pemerintah menetapkan 6 skala prioritas pembangunan, mulai dari peningkatan pembangunan dan pemerataan Infrastruktur yang berkelanjutan, sampai pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
"Inilah skala prioritas pembangunan yang akan kita laksanakan pada lima tahun kedepannya," kata Aron.
Selain itu ia juga menyampaikan kepada wakil gubernur Kalimantan Barat bahwa status jalan eks PT.Kayu Lapis kini sudah berubah menjadi jalan Provinsi, karena jalan tersebut menghubungkan pada tiga kabupaten, yakni Kabupaten Sintang, kabupaten Melawi dan kabupaten Ketapang. Artinya sesuai aturan bahwa apabila jalan sudah melampaui dua kabupaten lebih maka jalan tersebut secara otomatis menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.
Menjawab sentilan Bupati Sekadau tersebut Krisantus Kurniawan wakil gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) mengatakan, saat ini Pemprov tengah membahas RPJMD, sama dengan kabupaten Sekadau, untuk perbaikan tentu kita harus melihat skala prioritas, seperti jalan Sekadau-Rawak, kita sudah siapkan anggaran.
"Untuk jalan Sekadau-Rawak kita sudah siapkan anggaran peningkatan tahun anggaran 2025," katanya.
Sedangkan lanjut dia,.untuk jalan eks PT.Kayu Lapis Indonesia saat ini belum ada anggaran perbaikan, kita akan lakukan inventarisasi dulu, jika jalan itu aksesnya sudah melampaui dua kabupaten lebih, maka tentu akan menjadi tanggungjawab Pemprov.
Saat ini lanjut Wagub, Pemprov tengah mendata perusahaan pertambangan dan perusahaan lainnya yang ada di wilayah provinsi Kalimantan Barat. Kalau tidak salah tambah dia, ada 500 perusahaan pertambangan dan ada 600 perusahaan perkebunan, dari jumlah itu harusnya Kalbar bukan provinsi miskin lagi, tapi kenyataannya masyarakat kita masih banyak yang miskin.
"Artinya kontribusi perusahaan memang belum maksimal," terkait presentase dana CSR yang digunakan untuk masyarakat di sekitar wilayah kerjanya," kata Wagub.
Jadi, kedepan kita mau dana CSR perusahaan perlu digunakan secara efektif dan dengan persentase yang jelas, demi kemajuan dan mengeruskan angka kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat. Bukan hanya itu pajak motor juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, karena pembagian pajak motor secara presentase lebih banyak untuk kabupaten.
"Jadi,diperlukan kesadaran masyarakat untuk bayar pajak,agar pembangunan di provinsi Kalimantan Barat bisa lebih baik lagi," ingatnya.
Hadir pada kegiatan tersebut ketua DPT Provinsi Kalimantan Barat Aloysius Egek,SH.MH, wakil Bupati Sekadau Subandrio, SH.MH, ketua DPRD kabupaten Sekadau Titi Hermanto, sejumlah pejabat dan Kepala SKPD dari Pemerintah provinsi Kalimantan Barat, unsur-unsur Forkompinda Kabupaten Sekadau, seluruh kepala SKPD kabupaten Sekadau, para pimpinan perusahaan,bank, serta kepala desa serta para undangan lainnya.(tar/wos)